Bank Indonesia Adakan Webinar Lampung Economic Update

BUMN Covid-19 Ekonomi Kesehatan Lampung Sosial Style

Lampung | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan webinar “Lampung Economic Update” dalam rangka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2021. Disamping itu, agenda webinar juga dilengkapi dengan paparan yang membahas topik “Penyampaian materi sinergi dan percepatan pemulihan Provinsi Lampung”, dengan menghadirkan narasumber dari Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung. Adapun penyelenggaraan webinar ini dilakukan dalam rangka komunikasi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, perekonomian Lampung terus menunjukkan perbaikan meskipun masih dalam fase kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar -2,10% (yoy), atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar -2,26% (yoy). Realisasi pertumbuhan triwulan I ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 1,74% (yoy). Realisasi pertumbuhan pada triwulan I 2021 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera (-0,86%; yoy) dan Nasional (-0,74%; yoy). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2021 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp88,39 triliun dan Rp59,10 triliun.

Konsumsi rumah tangga, yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Lampung, terkontraksi seiring dengan masih berlangsungnya pembatasan sosial. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya pembatasan jam operasional kegiatan usaha pusat perbelanjaan hingga pukul 19,00 WIB dan lokasi hiburan lainnya hingga 22.00 WIB yang mulai berlaku 21 Januari 2021 sampai tanggal 8 Maret 2021. Selain itu, kegiatan sekolah belajar dari rumah (daring) tetap dilaksanakan hingga 4 April 2021. Kontraksi yang lebih dalam terjadi pada konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN dan APBD. Selain itu, terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa APBN dan APBD. Sebagaimana pola tahunannya, konsumsi pemerintah cenderung rendah pada awal tahun.

Ke Halaman Selanjutnya…

Silahkan Bagikan:

Komentar Anda