LAMPUNG7COM | Desa Bogorejo, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, menjadi magnet dan perhatian tersendiri bagi Pejabat tingkat Daerah Provinsi Lampung Maupun pejabat tingkat pusat.

Hal itu terlihat dari kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, beberapa tahun yang lalu, serta perhatian khusus Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Dia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan hingga saat dia menjadi Gubernur Lampung saat ini.

Ada apa dengan Desa Bogorejo?, Lampung7.com berkesempatan untuk mengunjungi Desa tersebut bersama Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (KUPTD) Tahura Wan Abdul Rachman, Eny Puspasari bersama stafnya, Selasa (12/04/2022).

Pada saat kunjungan tersebut Lampung7.com berkesempatan mewawancarai dan menggali informasi dari beberapa warga masyarakat Desa Bogorejo, terkait sejarah dan perkembangan Desa tersebut dan sehingga menjadi perhatian khusus Gubernur Lampung dan magnet tersendiri bagi pejabat pemerintah pusat.

Menurut Soni Riyanto, salah satu anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang juga merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Karya l, kisah warga masyarakat Desa Bogorejo dari saat masih menjadi perambah hutan yang ilegal hingga menjadi Petani Binaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat ini cukup panjang.

“Sejak diberikannya izin akses perhutanan sosial bagi KTH dengan Sistem Kemitraan Konservasi, Alhamdulillah perekonomian masyarakat Bogorejo semakin baik” ujar soni.

Dimana sebelumnya menurut Soni, warga masyarakat yang menggarap hutan konservasi Tahura, sekitar tahun 1981 sempat di transmigrasikan ke daerah kabupaten Mesuji, namun pada tahun 1998 mereka kembali lagi ke Desa Bogorejo.

“Pada sekitar tahun 1981, kami sempat di transmigrasikan ke daerah Mesuji, namun pada tahun 1998, sebagian masyarakat ada yang kembali lagi ke Desa Bogorejo dan sebagian tetap tinggal dan menetap di Mesuji” katanya.

Masih menurut Soni, akibat penggarapan hutan secara liar dan tanpa izin dan tanpa pembinaan terhadap masyarakat, sehingga mengakibatkan sering banjir dan longsor saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air.

“Jadi sebelum adanya izin dari pemerintah melalui kementerian kehutanan, dan sebelum adanya penataan dan pembinaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, pada saat itu di Desa Bogorejo dan sekitarnya sering terjadi banjir dan tanah longsor saat musim hujan, dan susah nya mendapatkan air pada saat kemarau ” ungkap Soni.

Ditempat yang sama Kepala UPTD Tahura WAR, Eny Puspasari menjelaskan,
“Jadi kita melihat kondisi tahura saat ini, yang bisa mendapat perizinan adalah masyarakat yang menggarap di blok tradisional. Pemanfaatannya harus hasil hutan bukan kayu (HHBK)” Jelasnya.

Eny juga menerangkan, “Kemitraan konservasi di Tahura WAR tidak untuk pembukaan lahan baru. “Dukungan diberikan kepada petani yang telanjur menggarap. Terutama yang dulunya dibina Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)” terangnya

Masih menurut Eny, saat ini bisa dilihat hasilnya, hutan yang dulunya gundul dan gersang, kini sudah kembali menghijau dan fungsi hutan telah berangsur-angsur kembali membaik.

“Saat ini bisa kita lihat dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Tahura, dengan adanya penataan dan pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH), fungsi hutan berangsur-angsur membaik, terutama masyarakat sekitar sudah tidak kesulitan mendapatkan air, bahkan saat ini air melimpah ruah” tutur Eny.

Sepanjang perjalanan Lampung7.com, bersama KUPTD Tahura WAR, Eny Puspasari, terlihat rumah warga masyarakat Desa Bogorejo sudah hampir 90 % permanen semua, yang menandakan perekonomian masyarakat nya membaik terutama anggota KTH dibawah pembinaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. | Pnr

Tulis Komentar Anda