LAMPUNG7COM | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengadakan rapat koordinasi (rakor) mengenai pengendalian inflasi daerah.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (6/3), membahas kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan.

Rakor yang berlangsung di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Selasa (7/3/2023), dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Yespi Cory dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Lampung Selatan.

Baca Juga →  Rakor Lintas Sektoral Kesiapan Nataru, Polres Way Kanan Tingkatkan Pengamanan

Yespi Cory mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah harus melakukan berbagai gebrakan. Salah satunya kepala daerah harus terus melakukan monitoring setiap minggu dan melaksanakan rapat TPID secara rutin.

“Dilakukan secara rutin (mingguan). Daerah-daerah yang kurang terkendali, segera melakukan intervensi pengendalian. Karena pusat pemerintah juga memantau melalui TPIP,” ujarnya.

Yespi Cory menuturkan, pendekatan arahan Kemendagri pada zoom meeting pengendalian inflasi kemarin, TPID Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi menjelang dan memasuki bulan Ramadan.

Baca Juga →  Nekat Maling HP Sopir Truk di Rest Area Tol JTTS, Pengemudi Honda Brio Ditangkap Polisi

“Kita perlu merumuskan data mengenai ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan. Lakukan monitoring atau sidak pasaro atau operasi yustisi bersama Satgas Pangan Polri terkait ketersediaan bahan pokok dan perkembangan harga pokok,” imbuhnya.

Lebih lanjut Yespi Cory menuturkan, dalam mengendalikan inflasi, juga perlu mengoptimalkan gerakan tanam cabai dan bawang serta tanaman cepat panen lainnya, melaksanakan pasar murah menjelang bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Baca Juga →  RAKOR VERIFIKASI MEDIA CETAK

Yespi Cory menambahkan, dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah darah harus bekerja sama dan gotong royong dengan seluruh elemen agar dapat mengendalikan inflasi.

“Sesuai arahan Kemendagri pada setiap pertemuan puncak pengendalian inflasi, bahwa daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan inflasi serta pengalokasian dana. Dapat bersumber dari APBD-OPD terkait dan juga dapat mengalokasikan dana BTT yang disesuaikan dengan Road Map TPID,” kata Yespi Cory. | Red.