Kepala Desa Tak Amanah, Masuuuk…!

Dugaan Hukum Korupsi Kriminal Lampung Utara Pemerintahan Polri

LAMPUNG UTARA | Seorang mantan kepala desa berinisial RK (38) tidak dapat menjaga Amanah yang diberikan oleh warga masyarakat, serta telah sengaja memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Desa untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara dan rakyat.

Mantan Kepala Desa (Non aktif) yang mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Kepala Desa Way Melan Kecamatan Kotabumi selatan Kabupaten Lampung utara tersebut kemudian di Jebloskan ke Sel Tahanan Mapolres Lampung utara lantaran telah melakukan Perbuatan Tindak pidana Korupsi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018.

Kasat Reskrim AKP Gigih Andri Putranto, S.H., S.I.K. mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudho Martono, S.I.K., M.Si. membenarkan penahanan terhadap Kades tersebut.

“Pelaku ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yg sebelumnya telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka, Selasa (13/7) sekitar pukul 15.00 WIB,” kata AKP Gigih saat di konfirmasi awak media, Rabu (14/7/2021).

Sementara itu ditempat terpisah Kanit Tipidkor Ipda Reza Prasetia, S.H., M.H. mengatakan, modus yang di lakukan tersangka dengan secara melawan hukum untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai kepala desa.

Dimana perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan melakukan perbuatan yaitu menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 174.890.203,” ujar Ipda Reza.

Lebih Lanjut Ipda Reza menegaskan, untuk tersangka sudah kita amankan di Polres Lampung Utara guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka jika uang hasil penyimpangan itu dipergunakan untuk keperluan pribadi.

“Tersangka akan kita jerat dengan pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” tegasnya. | Pin

Silahkan Bagikan:

Komentar Anda