Ketika 214 Koruptor Dapat Remisi Hari Kemerdekaan

Hukum Jakarta Korupsi Lembaga Negara Peristiwa

LAMPUNG7COM | Sebanyak 214 narapidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) mendapatkan remisi umum di momen Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2021.

Adapun 214 koruptor tersebut merupakan 6 persen dari total narapidana kasus korupsi yang mencapai 3.496 orang.

“Terdapat 214 narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi umum tahun 2021,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti, Sabtu (21/8/2021).

Ada sejumlah nama yang diduga tak berhak menerima remisi, misalnya terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra dan terpidana kasus suap pelarian Djoko Tjandra, Tommy Sumardi.

Kemudian, terpidana kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya.

Selain itu, ada pula nama mantan Wakil ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih yang terjerat kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, diatur mengenai mengecualikan pemberian remisi kepada tiga jenis kejahatan luar biasa, yakni narkoba, korupsi, dan terorisme.

Akan tetapi, narapidana itu dapat diberi remisi jika memenuhi syarat seperti berstatus justice collabolator (JC) atau orang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap jaringan kejahatannya. Namun, kenyataannya tidak semua dari 214 nama-nama tersebut berstatus JC.

Majelis hakim menolak permohonan JC, Eni Saragih. Penolakan itu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Sebab, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eni Saragih merupakan pelaku utama kasus korupsi tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan hakim menolak permohonan JC eks politisi Golkar tersebut.

Sementara itu, terpidana Andi Irfan Jaya pada kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung tidak pernah mengajukan permohonan sebagai justice collabolator.

Janggal

Pemberian remisi bagi Djoko pun dipertanyakan karena dinilai janggal. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai tidak ada alasan untuk memberikan remisi pada terpidana kasus surat hutang (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Menurut Fickar ketentuan pemberian remisi pada narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa pemberian remisi pada narapidana yang merugikan negara ada empat syarat.

“Berkelakuan baik, sudah menjalani satu per tiga masa hukuman, menjadi justice collaborator, dan telah membayar denda,” jelas Fickar pada Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

Fickar menyebut bahwa DJoko Tjandra tidak layak diberi remisi karena tidak memenuhi empat syarat tersebut.

Sementar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mempertanyakan remisi dua bulan penjara terhadap Djoko Tjandra.

“Tentu hal ini janggal, sebab, bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan?” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

Djoko Tjandra buron selama 11 tahun sebelum ditangkap polisi pada 30 Juli 2020 di Malaysia.

Ia buron setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadapnya dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, masing-masing pidana penjara dua tahun pada Juni 2009.

Mereka dinilai terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali.

Dua Jenis Remisi

Rika menjelaskan bahwa ada dua kategori narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi umum tahun 2021.

Pertama, yakni narapidana yang mendapat remisi berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kedua, berdasarkan Pasal 34A Ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan.

Adapun bagi narapidana yang mendapat remisi umum berdasarkan PP nomor 28 tahun 2006, sebelum berlakunya PP 99 tahun 2012, mereka telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Sementara, narapidana korupsi yang mendapat remisi umum berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012 telah memenuhi dua syarat.

Baca Juga:
Kapolri Pastikan Vaksinasi untuk Buruh Bakal Dipercepat Hingga Akhir Agustus

Pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya, dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Tanggapan KPK

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menilai, remisi atas pengurangan masa hukuman merupakan hak seorang narapidana, termasuk napi kasus tindak pidana korupsi.

“Namun tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/8/2021).

Ia mengatakan, ranah KPK dalam menangani perkara korupsi adalah menyelidik, menyidik, dan menuntutnya sesuai fakta, analisis, dan pertimbangan hukum.

Korupsi, kata Ali, merupakan extra ordinary crime yang memberi imbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

Menurut dia, selain hukuman pidana pokok, KPK juga fokus pada optimalisasi asset recovery sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor.

“KPK berharap agar setiap hukuman pokok dan tambahan kepada para pelaku korupsi ini bisa memberikan efek jera dengan tetap menjunjung asas keadilan hukum,” kata Ali. | red

Sumber Berita

Silahkan Bagikan:

Komentar Anda