LAMPUNG7COM – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan terobosan di sektor pariwisata. Salah satunya dengan mengembangkan konsep ‘Pariwisata Pedesaan’ sebagai respon atas pergeseran minat wisatawan. Cirinya yaitu desa memiliki produk yang unik, khas serta ramah lingkungan.
Kadis Parekraf Provinsi Lampung Herlina Warganegara menjelaskan, kepuasan wisatawan saat ini tidak lagi bersandar pada keindahan alam dan kelengkapan fasilitas, melainkan juga pada keleluasaan interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Demikian disampaikannya ketika membuka Pembekalan Peningkatan Kompetensi Desa-desa Wisata Provinsi Lampung, (18/5), di Hotel De Green City Bandar Lampung. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata RI Drs. Sarman Pamungkas dan Emilda, diikuti peserta dari 12 Kabupaten/Kota penerima PNPM Wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.
“Untuk meresponnya di berbagai Provinsi di Indonesia tumbuh pilihan wisata yaitu desa wisata. Di desa ini wisatawan dapat tinggal dan dekat dengan suasana tradisional, belajar tentang kehidupan dan nilai-nilai setempat. Dengan demikian para tamu juga mampu menghargai nilai-nilai lokal yang masih dianut masyarakat,” jelas Kadis Parekraf.
Konsep desa wisata ini diharapkan dikelola dengan baik dan didukung masyarakat di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu penduduk desa harus disiapkan menjadi tuan rumah yang baik. Mereka harus dilatih cara menerima tamu, menyiapkan rumah, memasak dan seterusnya. “Kunci keberhasilan adalah kesiapan dari seluruh penduduk untuk membuka diri dan berubah,” tambah Herlina.
Setelah pembekalan, Pemprov. akan menggelar Lomba Desa Wisata. Bagi desa wisata yang menang akan mewakili Lampung dalam ajang pemilihan Desa Wisata tingkat Nasional.
Sementara itu Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata selaku Ketua Penyelenggara Rahmad Hariyadi mengatakan, pengembangan desa wisata didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata (PNPM Pariwisata). Program ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Pemerintah Daerah dan Penerima PNPM harus mempunyai pemahaman yang baik sehingga pembinaan dan fasilitas akan sesuai dan tepat sasaran.” Ujarnya. [L7]
