Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, akan segera bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membahas maraknya kasus ibu dan anak yang menjadi korban pinjaman online (pinjol).
“Kami akan berkoordinasi dengan Komdigi karena mereka memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Sementara kami fokus pada penguatan perempuan dan anak agar tidak terlibat dalam permasalahan ini,” ujar Arifatul di Tangerang, Minggu (22/12).
Menurutnya, dampak dari pinjaman online sangat kompleks dan bisa berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sebagai upaya penanggulangan, Arifatul menyampaikan bahwa kementeriannya memiliki beberapa program khusus untuk menangani masalah ini, di antaranya dengan meluncurkan call center khusus yang dapat menangani kasus pinjol yang melibatkan perempuan dan anak.
“Program prioritas kami terdiri dari tiga fokus utama, yaitu pertama, ruang bersama Indonesia, kedua, perluasan call center 129, dan ketiga, penyediaan satu data perempuan dan anak di tingkat desa. Dengan ini, kami berharap bisa menekan seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang disebabkan oleh pinjol,” tambahnya.
Dalam kunjungannya ke Tangerang, Arifatul juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memantau kondisi dan penanganan kasus pinjol yang melibatkan perempuan dan anak.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 20 juta per orang setiap tahunnya untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka, agar terhindar dari jeratan pinjaman online.
“Kami membuat terobosan dengan memberikan modal usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri,” kata Nurdin di kesempatan yang sama.