Romo Magnis: Penguasa Tanpa Malu Membangun Dinasti Keluarga

Lampung7.com | Pengajar Filsafat dan Etika, Frans Magnis Suseno, menilai Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup berbahaya. Hal itu lantaran kemiskinan bertambah, penguasa tanpa malu membangun dinasti politik keluarga, pengadilan yang tidak independen, hingga korupsi yang merajalela.

Hal tersebut disampaikan Romo Magnis dalam diskusi bertajuk “Menyelamatkan Demokrasi Dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11).

Hadir sebagai narasumber, di antaranya pakar hukum dari Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Mochtar, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan Refly Harun.

“Kita dalam situasi yang cukup serius,” kata Romo Magnis.

Romo Magnis mengatakan 50 persen penduduk Indonesia belum benar-benar sejahtera. Bahkan ada 9 persen berada dalam garis kemiskinan serius. Ia menilai kondisi itu akan membuat rakyat mencari ideologi lain selain Pancasila.

“Jadi, kita menghadapi ancaman perpecahan vertikal antara orang kecil yang masih menunggu sebenarnya di mana janji Indonesia ini,” kata Romo Magnis.

Romo Magnis juga menyoroti tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kini mengancam demokrasi Indonesia. Ia juga memandang oligarki sangat menguat. Pelaku politik juga memperkaya diri dan melupakan rakyat.

“Dan tahun-tahun terakhir dengan dukungan presiden mengebiri KPK. Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga,” tegasnya.

Romo Magnis sebenarnya sudah ragu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tidak mengeluarkan Perppu atas UU KPK. Dia mengaku bersama 70 orang ke Istana untuk menghadap Jokowi. Tujuannya ingin UU KPK yang baru dibatalkan lewat Perppu.

“Saya tidak terlalu banyak ngomong di situ, presiden mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada orang seperti Emir Salim, sahabat saya Almarhum Azyumardi Azra dan selama dua jam kami minta presiden supaya pakai Perppu,” kata Romo Magnis.

Romo Magnis menilai Perppu itu penting agar membuat KPK kembali kuat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Namun sayang, Presiden Jokowi tidak menghiraukan permintaan para tokoh bangsa.

“Presiden mendengarkan tetapi tidak menghiraukan. Di situ saya mulai ragu-ragu. Kok, kepentingan apa untuk mengebiri KPK,” kata Romo Magnis.**