Lompat ke konten
Selamat Baca Berita Online Indonesia dan Internasional Terkini | Nation News | BNPB Tarik Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar untuk Alat Deteksi Gempa dan Tsunami

BNPB Tarik Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar untuk Alat Deteksi Gempa dan Tsunami

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menarik pinjaman luar negeri guna memperkuat sistem deteksi gempa bumi dan tsunami di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama BNPB dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

“Kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja. Karena APBN terbatas, kami terus berupaya meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana, khususnya pada aspek pencegahan atau mitigasi, salah satunya dengan mengajukan pinjaman luar negeri,” ujar Suharyanto.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengikuti rapat koordinasi dengan presiden Prabowo di Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengikuti rapat koordinasi dengan presiden Prabowo di Aceh Tamiang, 1 Januari 2026. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Ia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir pemerintah telah menyetujui sejumlah pinjaman luar negeri yang difokuskan untuk memperkuat kemampuan BNPB pada fase pra-bencana.

“Alhamdulillah, ada beberapa pinjaman luar negeri yang telah disetujui untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pencegahan bencana,” lanjutnya.

Suharyanto mengungkapkan, BNPB memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp949.168.712.486 yang dialokasikan untuk pemasangan alat deteksi gempa bumi dan tsunami di berbagai wilayah Indonesia.

“Dana pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk pembangunan sistem di masing-masing bidang. Saat ini sudah membantu di 34 provinsi dan 34 kabupaten/kota, termasuk pembangunan pusat pengendalian operasi,” jelasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto (tengah) meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) korban bencana hidrometeorologi di Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Selasa (20/1/2026). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto (tengah) meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) korban bencana hidrometeorologi di Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Selasa (20/1/2026). /Ist

Menurut Suharyanto, alat deteksi tersebut bekerja menggunakan sensor yang akan aktif ketika terjadi gempa atau tsunami. Sensor tersebut kemudian mengirimkan sinyal ke pusat pengendalian operasi serta ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia mengakui, sistem mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia masih memiliki keterbatasan. Namun, dengan adanya peralatan tersebut serta pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana), diharapkan dampak bencana dapat diminimalkan.

“Walaupun masih ada kekurangan, Indonesia sudah memiliki sejumlah Destana dan peralatan pendukung. Harapannya, jika terjadi bencana, kita bisa meminimalkan kerusakan dan jumlah korban,” pungkasnya.

Tulis Komentar Anda