RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI DALAM RANGKA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI.

LAMPUNG7COM – Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung pagi ini ( 11/06 ), rapat Istimewa ini dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia( BPK RI) Hadir juga dalam acara tersebut, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Eddi Mulyadi Soepardi, Kepala Perwakilan Lampung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, V.M Ambar Wahyuni dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengawali sambutan Wakil Gubernur Lampung mengatakan sidang Paripurna Istimewa yang kita laksanakan hari ini merupakan momentum yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat tercipta Good Government dan Clean Governance.

Laporan Keuangan Provinsi Lampung TA. 2014 telah mendapat proses audit yang mendalam pada beberapa tahapan auditing. Penyajian laporan keuangan tersebut telah diupayakan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkap secara penuh dokumen yang diperlukan (full disclosure) sehingga seluruh permasalahan yang ditemui dapat diidentifikasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang akan datang dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Bachtiar menambahkan bahwa Laporan Keuangan dan Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari SKPD selaku entitas  akuntansi,  SKPD  selaku   entitas   pelaporan, maupun DPRD sebagai pihak legislatif. Kita sadari bersama bahwa opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Lampung TA. 2014 yang diberikan oleh BPK RI pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan.

Yang terpenting bagi kita jangan cepat berpuas diri tetapi harus selalu bekerja keras untuk terus memperbaiki dan kita harus lebih berkerja keras guna memperbaiki kinerja keuangan dan prestasi di masa-masa yang akan datang. Langkah-langkah tersebut meliputi penyempurnaan aspek regulasi (peraturan), aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Dalam penutupnya Mantan Bupati TBB ini mengatakan masukan dan rekomendasi BPK RI terkait dengan Laporan Keuangan TA. 2014 tentu saja  harus  kita tindaklanjuti bersama sebagai bentuk tanggung jawab dan penyempurnaan terhadap Laporan Keuangan,  serta dalam rangka meningkatkan efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. [Maulia]