Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar tidak ada kerumitan dalam birokrasi. Ia mengungkapkan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan birokrasi di lapangan.
“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan’, ‘izin diganti rekomendasi’, sama saja ngurusnya ruwet. Baik ini di pusat maupun di daerah,” kata Jokowi di Penyampaian Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).
“Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” lanjutnya.
Jokowi pun meminta agar reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah terus dilanjutkan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” katanya.
Eksplorasi konten lain dari LAMPUNG 7 | KoPI - Komite Pewarta Independen
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
