BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, pada Jumat, 20 Desember 2024, di Mahan Agung, Bandar Lampung. Penyerahan ini disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
Penyerahan DIPA dan TKD 2025 ini sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden RI, secara daring dan luring pada 10 Desember 2024, kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur di Istana Negara.
Pj. Gubernur Samsudin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Pemerintah Pusat atas penyerahan DIPA dan TKD ini. “Kami sangat menghargai perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Provinsi Lampung. Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di daerah,” ujar Samsudin.
Dalam arahannya, Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan transformasi menuju Indonesia maju, dengan fokus pada stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam penyusunan APBN 2025. Presiden juga mengingatkan agar anggaran dilaksanakan dengan transparansi, kehati-hatian, dan bebas dari korupsi.
APBN 2025 untuk Provinsi Lampung dialokasikan sebesar Rp31,81 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp8,75 triliun dan dana transfer sebesar Rp23,05 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk 440 Satuan Kerja (Satker), serta berbagai alokasi transfer seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non-Fisik, Insentif Fiskal, serta Dana Desa.
Samsudin juga mengingatkan kepada para Bupati/Walikota dan Pj. Bupati untuk segera menyerahkan dokumen DIPA dan TKD Tahun 2025 kepada Pengguna Anggaran, guna memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian tetap menjadi prioritas utama,” tambah Samsudin.
Selain itu, Samsudin mengajak seluruh instansi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. “Mari kita bersama-sama mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, jujur, dan efektif,” ujarnya.
Acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja di Provinsi Lampung.
Kakanwil DJPb Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa kinerja APBN Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2024 menunjukkan hasil positif, dengan pendapatan negara yang terus menguat dan belanja negara yang tumbuh secara akseleratif. Realisasi Pendapatan Negara hingga 13 Desember 2024 mencapai Rp10,67 triliun, atau 93,63% dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp31,48 triliun, mencapai 93,76% dari pagu.
Dody juga menjelaskan bahwa Alokasi APBN Lampung untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,76 triliun, namun ada kenaikan pada Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp23,05 triliun, naik sekitar 2,75% dibandingkan tahun 2024.
Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, DJPb Provinsi Lampung memberikan piagam penghargaan kepada enam Pemerintah Daerah yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun berturut-turut. Pemenang penghargaan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. (Red)