DPD II Partai Golkar Mengadakan Rapat Konsolidasi
DPD II Partai Golkar Bandar Lampung Versi Munas Bali adakan rapat konsolidasi di Gedung Pertemuan Partai berlambang beringin, Senin (15/2) sekitar pukul 14.00 WIB.
LAMPUNG7COM, Bandar Lampung – Kedatangan rombongan yang jumlahnya sekitar 50 orang ini di pimpin. Hi. Tony Eka Chandra dan di dampingi oleh H. Riza Mihardi, I Made Bagiasa dan Taren Sembiring Meilala. Rombongan ini di terima Sekretaris DPD II Partai Golkar, Sumarna Versi Ancol. Menurutnya, rombongan ini datang hanya untuk meminjam ruang rapat guna konsolidisi tentang SK DPD II Partai Golkar dari DPD II Provinsi Lampung Versi Munas Bali. Dan ia juga menambahkan, jika telah selesai rapat, mereka akan meninggalkan kantor ini. “Namanya saja pinjam ruang untuk rapat, kalau sudah selesai ya harus tinggalkan. Kalo pun mereka tidak mau meninggalkan kantor ini, maka urusan Mas Heru (Heru Sambodo),” ungkapnya kepada Lampung Media.
Saat dimulainya rapat konsolidasi, Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung Versi Munas Bali, Yuhardi saat membuka rapat konsolidasi mengatakan, mengapa pihaknya tidak boleh menggunakan ruang rapat di kantor ini. Mereka yang tidak syah saja berani untuk menguasai kantor ini. Mengapa kita yang syah secara hukum tidak berani, “Kita harus berani, karena secara hukum yang syah adalah kita,” ujarnya saat akan di mulainya rapat tersebut.
H. Tony Eka Chandra mengatakan, dari semua DPD II yang ada, hanya 1 (satu) DPD II yang tidak puas dengan Munas Bali yaitu, DPD II Partai Golkar Bandar Lampung. “Makanya ada tujuh kader Partai Golkar Kota yang di cabut kartu ke anggotaannya. Seperti Berlian Mansyur dan Heru Sambodo,” imbuh Tony. Padahal menurutnya, jika tidak puas dengan keputusan partai, sebaiknya para kader melaporkan masalah ini ke Mahkamah Partai, jadi sampai saat ini pengurus yang sah di bawah kepemimpinan Bapak Alzier.
Setiap kader partai yang tidak patuh dan loyal kepada atasan, maka kartu keanggotaannya akan di cabut atau diberhentikan. Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Sugeng Kristianto mengatakan, dalam masalah ini tidak ada istilah menguasai, sebab menurut informasi mereka datang hanya menindaklanjuti hasil Munas Riau yang berisikan, segera melakukan Musda. “Kantor ini adalah aset partai, jadi tidak masalah mereka mau pinjam untuk rapat konsolidasi,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar ini.
Selain itu ia juga menambahkan, sejak dikeluarkannya SK Menkumhan yang menyatakan Kepengurusan Partai Golkar kembali ke Munas Riau dan batas waktu kepengurusannya diperpanjang. Dengan keluarnya surat dari Menkumhan itu, secara otomatis tidak ada lagi yang mengatasnamakan Munas Bali maupun Ancol. “Konsep Munaslub sedang dibahas di DPP,” ujarnya kemarin di Kantor DPD II Partai Golkar Bandar Lampung.
