Solo – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Larangan tersebut dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PDIP meminta kepala daerah yang merupakan kadernya untuk menunda perjalanan menuju Magelang. Menanggapi hal ini, Jokowi mengaku heran dengan keputusan partai tersebut. Menurutnya, retreat tersebut merupakan urusan pemerintahan yang kepala daerah harus hadiri karena undangan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah dan yang mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (21/2/2025).
Jokowi menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan partai politik. Oleh karena itu, ia tidak memahami keputusan PDIP yang meminta mereka menunda perjalanan.
“Karena mereka (kepala daerah) dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mengeluarkan surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam. Dalam surat tersebut, Megawati mengeluarkan dua poin instruksi penting bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan menuju Magelang untuk mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025. Jika telah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by untuk commander call.
Saat ini, dinamika politik antara PDIP dan pemerintah pusat masih menjadi sorotan, terutama terkait dengan kebijakan partai dan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
