ABD Bandar Lampung Naik Rp219,9 Miliar Pada APBD Perubahan 2024

ABD Bandar Lampung Naik Rp219,9 Miliar Pada APBD Perubahan 2024

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama DPRD menetapkan pagu pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2024 sebesar Rp2,923 triliun atau bertambah Rp196,14 miliar dari APBD murni 2024.

Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp1,88 triliun dan dana pendapatan transfer Rp1,83 triliun.

Sementara pagu belanja daerah pada APBD perubahan 2024 ditetapkan Rp2,910 triliun atau bertambah Rp219,9 miliar.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Agusman Arief mengatakan perubahan kebijakan belanja daerah pada 2024 terkait dengan perubahan alokasi anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Pada belanja operasi mengalami penambahan Rp97,41 miliar dari anggaran dalam APBD 2024 yang semula direncanakan Rp2,34 triliun menjadi Rp2,44 triliun.

“Perubahan ini antara lain penyesuaian dan penataan belanja gaji PNS dan tunjangan, penambahan belanja barang dan jasa, penurunan belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,” katanya dalam sidang paripurna, Senin (29/7).

Sementara, perubahan pada alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp125,24 miliar dari APBD 2024 yang semula Rp318,34 miliar menjadi Rp443,58 miliar.

“Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari silpa Rp17,89 miliar, penerimaan pinjaman daerah Rp10 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal Rp6,5 miliar dan pembayaran pokok utang Rp35 miliar. Jadi pembiayaan netto minus Rp13,6 miliar,” tuturnya.

Walikota Hadiri Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat ll Raperda APBD

Walikota Hadiri Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat ll Raperda APBD di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung

Lampung7.com – Walikota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana hadiri Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas Raperda APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung di Ruang sidang DPRD kota Bandarlampung, pada Senin (20/11/2023) sekitar pukul 10.45 wib. Walikota Bandarlampung Hj.Eva Dwiana dalam sambutannya mengatakan, Raperda APBD Kota Bandar Lampung Tahun … Baca Selengkapnya

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Gelar Rapat Paripurna Sahkan Ranperda APBD 2024 Menjadi Perda

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Gelar Rapat Paripurna Sahkan Ranperda APBD 2024 Menjadi Perda

Lampung7.com – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, yang berlangsung ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Kamis (16/11/2023). Dalam paripurna itu, delapan Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten … Baca Selengkapnya

Tim Kemendagri Turun Langsung ke Aceh, Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

LAMPUNG7COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lainnya. Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan melakukan sosialisasi kebijakan … Baca Selengkapnya

Disetujui Delapan Fraksi, Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Teken MoU KUA-PPAS APBD TA 2024

Disetujui Delapan Fraksi, Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Teken MoU KUA-PPAS APBD TA 2024

Lampung7.com – Delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pimpinan DPRD dan Bupati Lampung Selatan terhadap KUA PPAS APBD … Baca Selengkapnya

UHC Kabupaten Lamsel Capai 99,29 Persen, Kepesertaan BPJS Melalui Dana APBD Terbesar Se-Provinsi Lampung

LAMPUNG7COM | Kabupaten Lampung Selatan kini telah resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan. Berdasarkan data pencapaian UHC, terhitung 1 Maret 2023 jumlah masyarakat yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,29 persen. Dengan itu, ada sebanyak 1.066.221 penduduk Kabupaten Lampung Selatan telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan … Baca Selengkapnya

Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong

IMG 20230207 WA0095

LAMPUNG7COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat (3/2/2022). Hal ini sebagai bentuk upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menilai percepatan realisasi … Baca Selengkapnya

Presentase Realisasi Belanja APBD Sebesar 97,25%, Provinsi Lampung Peringkat Pertama Se_Indonesia Tahun Anggaran 2022

  BANDARLAMPUNG–Provinsi Lampung menempati peringkat pertama Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022, sebesar 97,25% dari persentase realisasi pendapatan 100,68%. Selanjutnya posisi kedua Provinsi Kepulauan Riau dengan Persentase Realisasi Belanja 96,68%, ketiga Jawa Barat (96,44%), Keempat Kalimantan Barat 95,54% dan kelima Jawa Tengah (95,14%). Sedangkan untuk persentase realisasi pendapatan APBD se-Indonesia Provinsi Kaliamantan … Baca Selengkapnya

Akhir Tahun ke Maluku Utara, Kemendagri Monev dan Asistensi Realisasi APBD serta Penanganan Inflasi

IMG 20221230 WA0000

LAMPUNG7COM | Pada penghujung tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke daerah melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi di Provinsi Maluku Utara, Minggu Lalu. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan realisasi realisasi APBD terendah dan inflasi daerah paling rendah di Indonesia. Hadir … Baca Selengkapnya

Kemendagri Turun ke Aceh, Dorong Percepatan Realisasi APBD, Pengendalian Inflasi, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

IMG 20221115 WA0083

LAMPUNG7COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke daerah untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah. Kali ini Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Aceh dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah setempat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Upaya ini untuk … Baca Selengkapnya