LAMPUNG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra, atas upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam kunjungan resminya ke ruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung pada Senin (4/8/2025), Hadie menilai bahwa Bapenda merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berani menagih tunggakan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
“Selama ini belum ada yang berani menyentuh perusahaan-perusahaan besar. Baru di era sekarang, Bapenda berani menagih pajak yang selama ini macet,” ujar Hadie.
Slamet Riadi dalam keterangannya menjelaskan, sejumlah perusahaan seperti PT Sugar Group Companies (SGC), PT SIL, dan PT GPM telah melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat. Namun, pajak air permukaan masih dalam tahap perhitungan.
Selain persoalan pajak, Hadie juga menyoroti dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai PT SGC dan kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hadie mengutip pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung bahwa pengukuran ulang lahan korporasi bukanlah tanggung jawab negara, melainkan pemohon atau pihak perusahaan. “Kalau terus APBN dipakai untuk ukur lahan perusahaan, bisa jadi preseden buruk,” tegasnya.
Menurut Hadie, masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang sempat berharap adanya titik temu atas lahan yang dikuasai PT SGC. Namun, harapan tersebut berujung pada kekecewaan karena tak ada langkah konkret pascakunjungan Menteri ATR/BPN.
Hadie juga menyinggung kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama petinggi PT SGC, yakni Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf, dalam aliran dana Rp70 miliar untuk pengurusan perkara hukum dengan PT Marubeni pada 2016–2018. Keduanya telah dicekal oleh Kejaksaan Agung RI.
“Menyikapi hal ini, saya mengajak semua elemen, termasuk KNPI, Laskar Lampung, dan ormas-ormas daerah lainnya untuk bersatu mendorong pengungkapan masalah lahan PT SGC. Jika negara tidak mampu membiayai pengukuran ulang, saya siap mendukung penggalangan dana masyarakat,” ujar Hadie.
Ia juga menegaskan, jika kelebihan lahan HGU itu dikembalikan kepada masyarakat di Tulang Bawang, Tubaba, Lampung Tengah, dan Mesuji, maka sektor pertanian lokal—seperti tebu—bisa berkembang dan kesejahteraan rakyat meningkat.
“Gantian, selama ini PT SGC sudah menikmati keuntungan besar. Kini saatnya masyarakat yang sejahtera. Jika ini berhasil, program Gubernur RMD benar-benar akan dirasakan rakyat. Ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto: ‘Petani Makmur, Petani Sejahtera,’” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hadie menegaskan bahwa peran Bapenda sangat strategis dalam memfasilitasi kebijakan fiskal yang mendukung kesejahteraan. “Kalau ekonomi rakyat bangkit, otomatis PAD akan meningkat signifikan,” tutupnya.