Kategori: Lampung Selatan

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau TPG ke-14 Tahun Anggaran 2025 akan dicairkan ke rekening guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2026. Pemkab menegaskan tidak ada dana yang hilang maupun tidak dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Wahidin Amin, menanggapi keresahan sejumlah guru ASN terkait belum cairnya TPG Gaji ke-13 dan TPG THR di awal tahun 2026.

Isu ini mencuat lantaran di sejumlah daerah lain, pencairan TPG telah lebih dulu direalisasikan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan pendidik di Lampung Selatan.

Wahidin menjelaskan, keterlambatan pencairan bukan disebabkan kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena faktor regulasi di tingkat pusat. Dasar hukum pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR Guru ASN Tahun Anggaran 2025 baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025.

KMK tersebut mengatur perubahan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pendanaan THR dan Gaji ke-13 bagi Guru ASN di daerah, dan berlaku secara nasional sebagai acuan seluruh pemerintah daerah.

“Regulasi ditetapkan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga secara administrasi tidak memungkinkan proses pencairan diselesaikan sebelum penutupan Tahun Anggaran 2025,” ujar Wahidin, Senin (5/1/2026).

Ia juga menjelaskan, mekanisme pencairan TPG dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana tersebut baru diterima Pemkab Lampung Selatan pada 30 Desember 2025.

“Waktu yang tersedia sangat terbatas untuk langsung menyalurkan dana ke rekening masing-masing guru,” jelasnya.

Selain itu, pencairan TPG memerlukan tahapan rekonsiliasi dan validasi data guru ASN penerima yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebelum diajukan ke proses pembayaran.

“Saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dan validasi data penerima. Setelah proses tersebut selesai, pencairan segera dilakukan,” tambah Wahidin.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa TPG Gaji ke-13 dan TPG THR merupakan hak guru ASN dan dipastikan tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada dana yang hilang, dialihkan, ataupun dibatalkan pembayarannya.

Pemkab juga mengimbau para guru untuk tetap bersabar dan mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang, serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami pastikan pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR akan direalisasikan pada Januari 2026,” tegas Wahidin.

KALIANDA — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi memberlakukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 sebesar Rp3.219.609. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 31 Desember 2025.

Surat edaran yang ditandatangani Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama itu menegaskan bahwa UMK 2026 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Penetapan UMK tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/878/V.08/HK/2025.

UMK Lampung Selatan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 4,64 persen atau senilai Rp142.618,49 dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp3.076.990. Kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyesuaikan upah minimum dengan perkembangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, menjelaskan bahwa UMK 2026 secara khusus diberlakukan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“UMK Lampung Selatan Tahun 2026 sebesar Rp3.219.609 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun,” ujar Badruzzaman, Jumat (2/1/2026).

Ia menambahkan, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian gaji, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badruzzaman juga menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK yang telah ditetapkan. Namun demikian, ketentuan tersebut dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sesuai regulasi yang berlaku.

“Surat Edaran Bupati Lampung Selatan ini menjadi dasar pelaksanaan UMK dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2026,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengesahkan UMK Tahun 2026 untuk seluruh kabupaten/kota setelah Dewan Pengupahan Provinsi menyelesaikan pembahasan final bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja pada 29 Desember 2025.

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait skema gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang belakangan menuai keresahan di kalangan pegawai. Pemkab menegaskan bahwa penetapan gaji mengacu pada regulasi nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pembayarannya dapat berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin, menjelaskan bahwa kebijakan penggajian PPPK Paruh Waktu berpedoman pada Diktum ke-19 Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mempertimbangkan kapasitas fiskal sebelum menetapkan besaran gaji, guna menjamin kesinambungan pembayaran.

“Penentuan gaji PPPK Paruh Waktu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pembayarannya bisa berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Wahidin usai Rapat Persiapan Pelaksanaan dan Pemantapan Anggaran Tahun 2026 di ruang Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, perubahan status tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PPPK Paruh Waktu membawa konsekuensi besar terhadap struktur pembiayaan daerah. Jika sebelumnya gaji tenaga non-ASN bersumber dari dana BOS, BOK, maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka setelah berstatus PPPK Paruh Waktu seluruh pembiayaan gaji menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Wahidin, Pemkab Lampung Selatan harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp91 miliar untuk membayar gaji 5.792 PPPK Paruh Waktu. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan anggaran gaji tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) pada 2025 yang mencapai sekitar Rp41 miliar.

“Sekarang statusnya sudah ASN, sehingga seluruh gaji dibebankan ke APBD. Artinya, ada tambahan anggaran lebih dari Rp50 miliar,” jelasnya.

Terkait besaran gaji, Wahidin menyampaikan bahwa nilainya tidak seragam dan disesuaikan dengan kategori PPPK Paruh Waktu. Untuk guru PPPK Paruh Waktu, besaran gaji ditetapkan sebesar Rp800 ribu per bulan. Penetapan tersebut mempertimbangkan kewajiban belanja wajib daerah (mandatory spending), termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sementara itu, bagi PPPK Paruh Waktu tenaga teknis, besaran gaji disesuaikan dengan penghasilan yang diterima saat masih berstatus non-ASN.

Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga memperoleh jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta tunjangan keagamaan.

Wahidin menegaskan, Pemkab Lampung Selatan masih terus merumuskan kebijakan penggajian PPPK Paruh Waktu agar tetap adil dan manusiawi, namun tetap realistis dari sisi kemampuan fiskal daerah.

“Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama agar pembayaran gaji bisa dilakukan tepat waktu dan berkelanjutan, tanpa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Lampung Selatan – Suasana haru dan bahagia mewarnai Lapangan Radin Inten, Kalianda, Rabu (24/12/2025), saat 5.792 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menerima Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Raut wajah lega, senyum syukur, hingga air mata kebahagiaan tampak jelas dari para penerima SK yang telah menantikan kepastian status kerja selama belasan bahkan puluhan tahun. Bagi mereka, penyerahan SK bukan sekadar seremonial, melainkan awal baru setelah pengabdian panjang yang penuh ketidakpastian.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, didampingi Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Supriyanto, serta disaksikan unsur Forkopimda, pejabat utama, kepala perangkat daerah, dan para camat.

Ribuan penerima SK tampil seragam mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Suasana semakin khidmat dengan sentuhan aksesoris adat daerah, seperti tukus bagi laki-laki dan selendang tapis bagi perempuan, sebagai simbol identitas dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kesabaran dan dedikasi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia bahkan menyapa langsung sejumlah peserta yang mengaku menunggu pengangkatan hingga lebih dari 20 tahun, disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.

Menurut Bupati Egi, pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap kebahagiaan yang dirasakan hari itu dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Egi menekankan pentingnya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas melalui semangat “Betik” (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi). Ia menegaskan bahwa budaya anti korupsi tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup disiplin waktu, etos kerja, serta tanggung jawab dalam melayani publik.

“Saya ingin ASN di Lampung Selatan menjadi aparatur yang bersih, disiplin tanpa harus diawasi, dan melayani masyarakat dengan senyum tulus,” tegasnya.

Bupati Egi juga mendorong para PPPK Paruh Waktu untuk menjadi aparatur yang adaptif, inovatif, serta bekerja dengan hati, menjadikan setiap tugas sebagai bagian dari ibadah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 800.1.2.5/1185/V.05/2025. Dari total 5.792 tenaga non-ASN yang diangkat, terdiri atas 2.299 tenaga guru dan 474 tenaga kesehatan dengan TMT 1 November 2025, serta 3.019 tenaga teknis dengan TMT 1 Oktober 2025.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian status kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sebagai ujung tombak pelayanan publik di daerah.

LAMSEL, Kalianda — Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) TK IT Al Mumtaza Kalianda selangkah lebih dekat meraih Anugerah Peringkat RBRA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setelah memperoleh skor 556 dalam penilaian standardisasi nasional.

Capaian tersebut merupakan hasil audit lapangan yang dilaksanakan selama tiga hari, sejak 15 hingga 17 Desember 2025. Hasil penilaian disampaikan dalam Exit Meeting Penilaian Standardisasi RBRA yang digelar di Aula Krakatau, Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (17/12/2025).

Lead Auditor Tim Audit Lapangan RBRA Kementerian PPPA RI, Hamid Patilima, menyampaikan bahwa RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sekaligus direplikasi sebagai model ruang bermain ramah anak di daerah lain.

“Dalam proses penilaian, terdapat tiga aspek utama yang kami catat, yakni temuan positif, rekomendasi perbaikan, serta temuan ketidaksesuaian yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Hamid.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi perbaikan wajib dipenuhi paling lambat 31 Januari 2026. Apabila tenggat waktu tersebut tidak dipenuhi, maka status “Ramah” tidak dapat diberikan kepada RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda.

“Temuan ketidaksesuaian ini menjadi perhatian serius. Jika tidak diselesaikan sesuai batas waktu, maka Anugerah Peringkat RBRA tidak bisa ditetapkan,” jelasnya.

Salah satu poin positif yang menjadi sorotan tim auditor adalah tingginya komitmen Bupati Lampung Selatan dalam mendukung pemenuhan standar RBRA, termasuk menjadikan pengembangan ruang bermain ramah anak sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

Tim auditor juga berharap, dengan terpenuhinya seluruh rekomendasi, nilai RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda dapat meningkat hingga 595. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang konsisten mewujudkan lingkungan ramah anak.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, menyampaikan apresiasi kepada Tim Auditor Kementerian PPPA RI atas pelaksanaan penilaian yang dinilai komprehensif dan objektif.

“Penilaian ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ruang bermain yang disediakan benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta nilai edukatif bagi tumbuh kembang anak,” kata Anton.

Ia menjelaskan, hasil penilaian juga mencatat sejumlah poin positif, di antaranya ketersediaan sarana kebersihan yang memadai, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta keterlibatan aktif perangkat daerah terkait. Hal ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh tim auditor.

“Seluruh rekomendasi akan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Kami berkomitmen menjadikan RBRA TK IT Al Mumtaza sebagai model ruang bermain yang aman, ramah anak, dan berkelanjutan,” tegas Anton.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menyusun rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah secara terukur, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada Kementerian PPPA RI.

LAMSEL, Sragi — Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir Lampung Selatan kembali mendapatkan dorongan besar melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Pada Rabu, 10 Desember 2025, sinergi tersebut diwujudkan dalam penanaman padi biosalin di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, sekaligus peresmian berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan komprehensif ini mencakup peresmian Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung, penyerahan sertifikat halal dan PIRT, pemberian bantuan CSR untuk UMKM, hingga penandatanganan sejumlah akta kerja sama kelembagaan. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas dampak ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.

Acara ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Sekda Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kekuatan utama dalam mendorong produktivitas masyarakat pesisir.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan catatan penting bagi upaya pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Ia menyebut tantangan salinitas tinggi di wilayah pesisir dapat ditangani melalui inovasi biosalin.

“Berdirinya Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung dan kesiapan 17 hektare tambahan untuk ditanami padi biosalin menunjukkan bahwa inovasi yang tepat mampu mengubah keterbatasan menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.

Dukungan teknis pun diperkuat melalui penyediaan 425 kilogram benih biosalin untuk dua gapoktan, bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian sebanyak 150 kilogram urea dan 250 kilogram NPK per hektare. Suci menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang menjawab kebutuhan petani di lapangan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut mengapresiasi keterlibatan penuh Kejati Lampung dalam mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran kejaksaan bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyoroti keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambak yang telah ditinggalkan selama empat tahun. Program biosalin tahap kedua ini melanjutkan tahap pertama yang mencatat hasil panen mencapai 6 ton per hektare—sebuah pencapaian signifikan bagi daerah pesisir.

Selain sektor pertanian, kegiatan ini juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui peresmian koperasi, penyaluran bantuan untuk UMKM, serta kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku usaha. Seluruh rangkaian ini menjadi fondasi strategis bagi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan peningkatan daya saing UMKM di Lampung Selatan.

Lampung Selatan, Kalianda — Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa gotong royong adalah fondasi utama keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika global.

Penegasan itu disampaikan saat Menko Pangan bersama Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo melakukan penanaman jagung di kawasan SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

“Kata orang, polisi kok tanam jagung? Itulah Indonesia, gotong royong,” ujar Zulhas.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak dapat dicapai tanpa sinergi antarlembaga. Ia mengapresiasi kontribusi semua pihak yang terlibat, termasuk Polri yang kini aktif mendukung program swasembada pangan secara langsung.

Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan perkembangan signifikan. Produksi beras meningkat dari 30 juta ton menjadi 34,7 juta ton, atau naik lebih dari 13%. Harga gabah dan jagung juga membaik sehingga menguntungkan petani.

“Harga gabah sekarang minimal Rp6.500 per kilogram, jagung minimal Rp5.500 per kilogram. Stok beras di Bulog sudah mencapai 4,7 juta ton,” jelasnya.

Lebih jauh, pemerintah berencana memperkuat infrastruktur pangan melalui pembangunan gudang Bulog baru, Rice Milling Unit (RMU), pabrik padi skala besar, serta pabrik pakan dan Grand Parent Stock (GPS) unggas di Lampung sebagai pusat protein nasional.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen kepolisian mendukung agenda besar ketahanan pangan. Ia menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi dengan daya serap pangan tertinggi di Indonesia.

“Menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi bangsa. Polri akan selalu hadir untuk itu,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan optimismenya terhadap peran Lampung dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Dari total 3,3 juta hektare wilayah, sekitar 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian produktif.

“Lampung punya kekuatan besar di sektor pertanian. Singkong surplus, padi meningkat hingga 400 ribu ton—peringkat 5 nasional—dan produksi jagung mencapai 1,1 juta ton pada 2024,” paparnya. Ia menargetkan produksi jagung meningkat menjadi 1,5 juta ton pada 2025, mengingat komoditas tersebut menjadi bahan baku utama industri pakan ayam.

Menurut Mirza, semakin luas lahan jagung, semakin besar pula potensi pengembangan industri unggas di Lampung. “Semakin banyak jagung ditanam, semakin besar produksi ayam,” ujarnya.

Kegiatan penanaman jagung ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Polri dalam memperkuat sektor pangan nasional. Dengan potensi pertanian yang terus berkembang, Lampung diproyeksikan tetap menjadi salah satu lumbung pangan strategis Indonesia.

Lampung Selatan, Penengahan — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian kawasan Gunung Rajabasa sebagai hulu ekologis yang vital bagi masyarakat Lampung Selatan. Penegasan itu disampaikannya saat berdialog dengan 200 petani dari 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Selasa (2/12/2025).

Di hadapan para petani yang selama ini bergantung pada sumber daya hutan, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa kawasan Gunung Rajabasa merupakan hutan lindung yang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan.

“Hutan lindung ini tidak boleh diapa-apakan. Boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dijadikan lahan pertanian sayuran,” tegasnya. Ia menambahkan, kerusakan hutan akan membuat wilayah bawah rentan banjir dan bencana ekologis lainnya.

Dialog berlangsung hangat dan interaktif, sekaligus dirangkai dengan penanaman simbolis bibit kopi dan kakao. Pada kesempatan tersebut, 3.000 bibit kopi dan kakao diserahkan kepada 10 KUPS Desa Way Kalam sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan.

Bantuan bibit tersebut berasal dari United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari komitmen global untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

“Teman-teman dari UNDP ini konsen agar bumi ini dirawat dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan, menegaskan kembali pentingnya kolaborasi internasional dalam menjaga kawasan konservasi.

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran Forkopimda, serta perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Norwegia, Belgia, Jerman, dan Belanda yang tergabung dalam Amsterdam Declarations Partnership (ADP). Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan internasional terhadap perlindungan Gunung Rajabasa.

Melalui bantuan bibit dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah pusat berharap masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Gunung Rajabasa harus tetap menjadi kawasan hijau yang memberi manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Lampung Selatan, Penengahan — Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan dorongan baru. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyerahkan 7.000 bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah percepatan penerapan Smart Agroforestry di wilayah tersebut.

Penyerahan bibit dilakukan dalam kegiatan Dialog bertema “Partisipasi Pengelolaan Smart Agroforestry dalam Mendorong Kebijakan Inovasi melalui Kolaborasi Inter-Generasi” yang berlangsung di Aula SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Senin (2/12/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, akademisi, mahasiswa, dan kelompok tani. Suasana semakin istimewa dengan kehadiran perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, yang memberikan dukungan terhadap penguatan agroforestry di Lampung Selatan.

Dalam dialog utama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa bantuan bibit tersebut bukan hanya program seremonial, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan Smart Agroforestry.

“Lahan-lahan kosong akan kita dorong untuk ditanami komoditas produktif seperti kopi dan kakao. Bibit akan kita bantu agar petani bisa meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Zulkifli Hasan.

Dukungan internasional juga mengalir. Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Dewi Tresya, menyampaikan apresiasi atas pengelolaan hutan serta partisipasi masyarakat dalam program agroforestry di Lampung Selatan.

“Program ini mempromosikan pertanian dan perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan kehutanan sosial. Tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan lebih baik sekaligus menjaga kelestarian alam,” kata Dewi.

Ia juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, yang dinilainya berhasil mengintegrasikan konservasi hutan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami melihat bagaimana hutan dijaga dan dikelola secara inklusif, memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan. Ini kekayaan besar untuk Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, komunitas, hingga generasi muda—adalah kunci dalam mempercepat transformasi menuju model Smart Agroforestry yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta pembagian bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah awal memperluas kawasan agroforestry produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda — Memasuki bulan terakhir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan percepatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fokus utama jelang penutupan tahun anggaran.

Pesan itu disampaikan dalam apel mingguan perdana bulan Desember yang digelar di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (1/12/2025). Apel dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, yang membacakan amanat Bupati Lampung Selatan.

Di hadapan para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, fungsional, hingga seluruh ASN—mulai dari PNS, PPPK hingga THLS—Edy menegaskan bahwa Desember merupakan fase evaluasi sekaligus penentu keberhasilan program pembangunan sepanjang tahun.

“Ini bulan terakhir di Tahun 2025. Fase memastikan seluruh target RPJMD, Renstra, dan Renja dapat kita tuntaskan tepat waktu,” ujarnya.

Ia meminta percepatan realisasi anggaran, terutama pada program prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Edy menekankan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mengendap menjelang penutupan tahun anggaran.

“Kita tutup tahun dengan prestasi, bukan dengan alasan,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, Edy juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kualitas layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Ia mengingatkan pentingnya percepatan digitalisasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Pelayanan harus mudah diakses masyarakat,” imbuhnya.

Menjelang akhir tahun, Edy juga meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, mengingat intensitas cuaca yang meningkat. Ia menekankan pentingnya koordinasi cepat antara BPBD, kecamatan, dan desa untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Edy menutup amanatnya dengan menegaskan pentingnya soliditas seluruh aparatur pemerintahan sebagai fondasi pembangunan.

“Kabupaten Lampung Selatan hanya bisa maju bila pemerintahannya disiplin, bekerja cepat, dan berjiwa melayani. Mari tingkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Edy.

LAMSEL, Jati Agung — Kawasan Kota Baru berubah menjadi lautan manusia ketika ratusan ribu jemaah dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara memadati lokasi Ijtima Ulama Dunia 2025: Tabligh Akbar Indonesia Berdoa, Jumat (28/11/2025). Suasana religius yang khusyuk menyatu dengan dinamika sosial dan ekonomi warga sekitar.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama hadir bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Supriyanto, menyambut para ulama dan jemaah yang sejak pagi sudah mengalir ke pusat kegiatan. Gelaran internasional yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 November 2025, menjadikan Kota Baru sebagai pusat doa, tausiah, dan perjumpaan umat Islam.

Menteri Agama Jadi Khatib, Pesan Ukhuwah Menggema

Rangkaian hari pertama dimulai dengan salat Jumat berjamaah. Tampak Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berada di saf terdepan bersama Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Nasaruddin Umar yang menjadi khatib salat Jumat menyampaikan pesan damai dan persatuan. Dalam khutbahnya, ia mengajak umat Islam menjadikan Ijtima Ulama sebagai ruang memperkokoh ukhuwah, memperbaiki diri, dan memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa.

“Kita tidak sekadar berkumpul memenuhi agenda. Ini adalah momen memohon keselamatan negeri, saling menguatkan, dan memelihara persaudaraan,” ucapnya di hadapan jemaah yang memadati area salat hingga ke luar tenda utama.

Ia turut menekankan pentingnya memperdalam nilai keislaman di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman modern.

Kota Baru Hidup hingga Malam, Ekonomi Warga Ikut Bangkit

Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, Ijtima Ulama Dunia 2025 membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ribuan jemaah yang hadir membuat kawasan Kota Baru kembali hidup hingga malam hari. Aktivitas UMKM meningkat pesat, mulai dari pedagang makanan, penyedia transportasi, hingga penginapan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi menilai kegiatan berskala internasional ini bukan hanya mempererat persatuan umat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kehadiran jemaah dari berbagai daerah membawa perputaran ekonomi yang luar biasa. Ini momentum yang harus dimanfaatkan warga untuk memperkuat usaha kecil mereka,” ujarnya.

Wanda (36), warga Kota Baru, merasakan langsung dampaknya. “Yang tadinya bukan pedagang jadi berdagang. Mau beli apa saja ada. Biasanya sepi, sekarang ramai sampai malam,” tuturnya.

Pemerintah daerah mencatat lonjakan aktivitas ekonomi yang terjadi spontan sejak hari pertama, termasuk sektor UMKM, transportasi lokal, hingga layanan homestay dan perhotelan. Ribuan jemaah yang berdatangan turut menggerakkan usaha kecil warga yang sebelumnya hanya berjalan pada hari-hari tertentu.

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo bersama perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi, perbaikan, serta rencana pengembangan sistem layanan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data terkini, rekomendasi pengembangan sistem ke depan, serta roadmap tindak lanjut yang terencana dan terstruktur.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, serta efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terkotak-kotak. Ia menyebut SPBE sebagai blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.

“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang menghadirkan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.

Achmad Herry turut menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran terutama untuk menghindari duplikasi pengadaan aplikasi, serta peningkatan indeks SPBE.

Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berlangsung semakin optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.