MPBKL Unila Libatkan Tokoh Adat Sebagai Penguji Tesis, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Budaya Lokal
Bandar Lampung – Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung (MPBKL), Pascasarjana FKIP Universitas Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan budaya lokal. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan ujian tesis yang berlangsung di ruang Dekan FKIP Unila, dengan melibatkan tokoh adat sebagai bagian dari tim penguji.
Dalam ujian tersebut, hadir jajaran dosen dan penguji yakni Prof. Dr. Farida Ariyani, M.Pd., Dr. Tuntun Sianaga, M.Hum., Dr. Budi Kadaryanto, S.Pd., M.A., serta Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan FKIP Unila. Yang menarik, Usman Karim JAB, S.Pd., M.M.—seorang tokoh masyarakat dan anggota Majelis Penyimbang Adat Lampung Kabupaten Way Kanan—dilibatkan sebagai penguji praktisi sekaligus pembahas tesis.
Tesis yang diuji merupakan karya mahasiswa MPBKL, Mirna Suri, yang mengangkat tema pelestarian budaya adat melalui bahasa, dengan judul “Pengembalian Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Lampung Ragam Perwatin Pada Tuturan Penglaku Gawi.” Kehadiran Usman Karim dinilai sangat relevan, karena beliau merupakan pelaku aktif dalam pelestarian upacara adat begawi yang menjadi fokus penelitian.
Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam kegiatan akademik tersebut, Usman Karim menerima sertifikat sebagai penguji praktisi, yang diserahkan langsung oleh Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
Ketua Program Studi MPBKL, Prof. Dr. Farida Ariyani, M.Pd., menyampaikan bahwa topik seperti ini sangat penting karena menyentuh aspek-aspek bahasa adat yang kian terpinggirkan. “Banyak istilah dan struktur bahasa adat yang mulai langka. Jika tidak dikenalkan kembali dalam ruang akademik dan kepada generasi muda, maka ada risiko kepunahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini disebut sebagai implementasi pendekatan teks, koteks, dan konteks yang menjadi ciri khas pembelajaran di MPBKL Unila. Kolaborasi dengan tokoh adat bukan hanya memperkaya perspektif akademik, tapi juga menguatkan keterhubungan antara kampus dan komunitas adat di Lampung.
“Kami berharap kerja sama seperti ini tidak berhenti di sini. Justru harus terus diperluas agar universitas dan masyarakat adat dapat saling memperkuat. Karena pusat bahasa dan budaya Lampung sejatinya hidup dan tumbuh kuat di wilayah adat itu sendiri,” tutup Prof. Farida.
Laskar Lampung Indonesia Ucapkan Selamat Bertugas kepada Danlanud Pangeran M. Bun Yamin
Bandar Lampung — Organisasi kemasyarakatan Laskar Lampung Indonesia (LLI) menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penugasan Komandan Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.M., yang baru saja menjabat.
Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LLI, Ir. Nerozelli Kunang, mewakili seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi.
“Kami, keluarga besar Laskar Lampung Indonesia, mengucapkan selamat bertugas kepada Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha sebagai Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Semoga sukses selalu dalam menjalankan amanah, menjaga kedaulatan udara Indonesia, dan membangun sinergi positif dengan masyarakat Lampung,” ujar Nerozelli Kunang dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
LLI berharap kepemimpinan Danlanud yang baru dapat mempererat hubungan antara TNI AU dengan masyarakat sipil, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan karakter kebangsaan.
“Kami siap bersinergi untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keamanan di Bumi Ruwa Jurai yang kita cintai,” tambahnya.
Ucapan ini juga menjadi simbol komitmen LLI dalam mendukung seluruh elemen pertahanan dan keamanan negara serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal di Tanah Lampung.
Danlanud Bun Yamin Disambut Dang Ike di Lamban Gedung Kuning, Kenangan Masa Kecil Mengalir Hangat
BANDAR LAMPUNG — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Lamban Gedung Kuning (LGK), kediaman milik tokoh adat Lampung, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Ike Edwin, S.H., M.H., M.M., atau yang akrab disapa Dang Ike, di Jalan Pangeran Suhaimi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Kamis malam (10/7/2025).
Kehadiran Danlanud (Komandan Lapangan Udara) Pangeran M. Bun Yamin, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.M., beserta istri, Ny. Rissa Oktav, yang baru menjabat dua minggu, menjadi momen istimewa. Kunjungan ini diterima secara adat dan penuh penghormatan oleh keluarga besar Lamban Gedung Kuning dalam tradisi anjausilau, penyambutan kehormatan khas Lampung.
Diawali Pengenalan Benda Sejarah
Pada awal kunjungan, Dang Ike bersama istri, dr. Hj. Aida Sofina mengenalkan kepada rombongan Danlanud Pangeran M. Bun Yamin tentang benda-benda sejarah dan kisah-kisah pada masa Kerajaan Lampung.
Nuansa Emosional dan Sejarah yang Dalam
Dalam sambutannya, Dang Ike membagikan kisah personal yang menyentuh. Ia mengenang masa kecilnya bersama adik-adiknya yang tumbuh besar di lingkungan Lanud Bun Yamin, Menggala, Tulang Bawang. Lanud tersebut, menurutnya, bahkan mengambil nama dari ayah kandungnya, H. Bun Yamin, seorang pahlawan Lampung yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan tanah kelahirannya.
“Kunjungan ini bukan hanya menyambut seorang pejabat militer, tapi juga menyambut keluarga. Saya merasa tersentuh karena Lanud Bun Yamin punya nilai historis yang mendalam dalam hidup saya,” ujar Dang Ike, yang juga dikenal sebagai tokoh adat dan mantan Kapolda Lampung fenomenal.
Silaturahmi Lintas Profesi dan Organisasi
Penyambutan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat, media, advokad serta profesi lainnya. Dalam kesempatan itu, Dang Ike memperkenalkan organisasi wartawan yang hadir seperti Komite Pewarta Independen (KoPI) dan PWDPI, serta organisasi masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI), Organisasi Advokad, IPHI dan Gham Baylam.
Dang Ike yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat di berbagai organisasi tersebut, menyebut kehadiran para tokoh ini sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan terhadap tamu kehormatan dari militer.
“Ini adalah bentuk sinergi antara adat, masyarakat sipil, dan institusi pertahanan. Sebab dalam membangun daerah, semua unsur harus bergerak bersama,” ujarnya.
Sambutan Danlanud: Terharu dan Terhormat
Dalam sambutannya, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan penuh adat dan kehangatan tersebut. Ia mengaku tidak menyangka akan disambut dengan sedemikian megah dan penuh makna.
“Saya sangat tersentuh. Sambutan ini menunjukkan betapa kuatnya akar budaya dan nilai kekeluargaan di Lampung. Ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam pengabdian saya,” kata Danlanud.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus membangun sinergi antara TNI AU dengan masyarakat Lampung, khususnya dalam mendukung ketahanan wilayah udara dan peran sosial kemasyarakatan.
Simbol Persaudaraan: Cinderamata Pesawat Tempur
Sebagai penutup, Letkol Oktavianus memberikan cinderamata berupa miniatur pesawat tempur kepada Dang Ike sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan suasana akrab antara pejabat militer, tokoh adat, organisasi wartawan, dan organisasi lainnya yang hadir. Momentum ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan, budaya, dan kehormatan sebagai jati diri bangsa.
Tiga Inpres untuk Lampung: Pusat Siapkan Langkah Nyata Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
Jakarta — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama enam bupati dari wilayah kabupaten di Provinsi Lampung melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat pemerintah pusat melalui tiga Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menyasar langsung permasalahan utama sektor kesehatan di Lampung.
Turut hadir mendampingi Gubernur, antara lain Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Audiensi ini turut disaksikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Kemenkes, para direktur jenderal, serta jajaran eselon I dan II Kemenkes.
Permasalahan Daerah Disampaikan Langsung
Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan langsung berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi tantangan di daerahnya masing-masing, termasuk keterbatasan tenaga medis, minimnya alat kesehatan, dan fasilitas layanan yang belum layak.
Gubernur Rahmat Mirzani menegaskan perlunya perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah mempercepat layanan kesehatan.
“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan: mulai dari kurangnya dokter, dokter gigi, hingga dokter spesialis. Selain itu, banyak puskesmas dan rumah sakit daerah yang belum layak. Kami harap, ini bisa dijawab dengan kebijakan yang menyentuh langsung rakyat,” tegas Gubernur.
Tiga Inpres Strategis Siap Diberlakukan
Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Kesehatan menyatakan siap mendukung peningkatan layanan kesehatan di Lampung. Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyebut, pemerintah pusat berkomitmen mengeluarkan tiga Instruksi Presiden (Inpres) strategis:
-
Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan
Fokus pada penempatan dokter umum, dokter gigi, dan spesialis dengan skema afirmatif bagi putra-putri daerah agar kembali mengabdi di wilayah asalnya. -
Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan
Akan menjangkau puskesmas, rumah sakit, dan pustu terutama di daerah dengan indeks layanan rendah dan infrastruktur minim. -
Inpres Penguatan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi)
Bertujuan memperkuat sarana penanganan penyakit berat yang menjadi beban kesehatan utama nasional, seperti peralatan CT-Scan, cath lab, dan alat hemodialisa.
“Tiga Inpres ini akan menjadi solusi sistemik. Tidak hanya menambal yang kurang, tetapi membangun fondasi layanan yang kuat dan merata di seluruh Lampung,” ujar Marindo.
Apresiasi untuk Respons Cepat Pemerintah Pusat
Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas komitmen cepat dan konkret dalam menjawab tantangan kesehatan di daerah.
“Ini bukan pertemuan simbolik, tapi langkah nyata. Pemerintah pusat mendengar dan siap bergerak. Kami optimis, pelayanan kesehatan di Lampung akan lebih merata dan berkualitas,” ujar Rahmat Mirzani.
Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting demi menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan yang layak, sebagaimana amanat konstitusi.
Sinergi KPK – Pemda: Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah Demi Efektivitas Pelayanan Publik
Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih pascapelantikan kepala daerah di sejumlah provinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, Kamis (10/7/2025), dan melibatkan pemerintah daerah dari DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Forum ini diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai ruang penguatan komitmen antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
KPK juga menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas menjadi kunci, jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” tegas Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.
Johanis mengungkap bahwa sebanyak 51 persen atau 854 dari 1.666 perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif. Angka ini menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai dan dibenahi.
“Jabatan itu sifatnya hanya sementara, hanya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Lakukanlah yang terbaik untuk pembangunan daerah dan negara kita. Jangan bergaya di atas mobil, sementara rakyat kita menderita,” sambung Johanis.
Untuk itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi Stranas PK.
Tak hanya itu, instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem antikorupsi di daerah.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas, terlebih Jakarta tengah menuju Kota Global.
Sehingga, kunci utama mewujudkannya bisa dimulai dari keberanian pemimpin untuk menahan godaan dan menanamkan budaya antikorupsi mulai dari diri sendiri.
“Jakarta memiliki anggaran Rp 91,2 triliun, tahun depan menjadi Rp 94 triliun, pasti semua orang tergiur. Untuk itu, pengelolaan (anggaran) menjadi bagian dari sikap antikorupsi sebab sikap antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri. Kedepannya, saya berharap dan mendoakan terutama bagi semua kepala daerah, tidak ada yang ketika tertangkap itu bahagia,” tegas Pramono.
Adapun, Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi antikorupsi bagi seluruh Kepala Daerah dan Direksi BUMD; pejabat mengajar antikorupsi; bus dan kampanye antikorupsi; bimbingan teknis fraud risk assessment; serta festival antikorupsi.
Dorong Sistem Pencegahan yang Terintegrasi
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi penting untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam kebijakan efisiensi belanja daerah, terutama terkait perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam hal ini, KPK menekankan urgensi penggunaan MCSP sebagai instrumen deteksi dini atas risiko benturan kepentingan dan penyimpangan kebijakan.
KPK juga mendorong kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi, mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi dan pemberdayaan penyuluh antikorupsi (PAKSI & API) di wilayah masing-masing.
Dengan kolaborasi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan agenda pemberantasan korupsi di level lokal semakin kuat guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, serta jajaran Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah dari enam provinsi yang menjadi peserta kegiatan.|(Gun/rils).
Wagub Jihan Dampingi Kemenko PM di Lamsel, Dorong Penguatan Program “Desaku Maju” untuk Pembangunan Ekonomi Desa
LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia…
Marciano : KONI Harus Bekerjasama dengan Pemerintah
Jakarta | Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Mayjen TNI Purn Marciano Norman, berpesan agar KONI Lampung mampu dan harus berkoordinasi dan bekerjasama, dengan Pemerintah di daerah masing-masing.
“Berkoordinasi dan Kerjasama adalah mutlak bagi KONI kepada Pemerintah,” kata Marciano.
Hal tersebut disampaikan Marciano kepada Ketua KONI Provinsi Lampung dan rombongan, Kamis (10/7/2025) pagi di Komplek Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno, Gedung Direksi, Jl. Pintu Satu Senayan lantai 8, RT.1/RW.3, Kota Jakarta Pusat, Jakarta, saat menerima audiensi Ketua KONI Lampung terpilih sekaligus mengesahkan SK kepengurusan KONI Lampung.
Gerakan senyap selama ini sudah menggulirkan langkah pasti ke Jakarta untuk menjemput payung hukum organisasi besar yang bernama KONI untuk periode 2025-2029.
Empat personil dari Lampung yang dipimpin ketua umum KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat didampingi Chrisna Putra, Margono Tarmudji dan Riagus Ria menjadi tamu pertama hari ini yang dijadwalkan bertemu dengan ketua KONI Pusat Marciano Norman di ruang kerjanya yang didampingi oleh Waketum 1 Suwarno, Sekjen Lukman Djajakesuma dan Wakabid Humas Tirto Prima, Kamis 10 Juli 2025 pagi.
Kehangatan tidak bisa disembunyikan dalam pertemuan ini, karena selama ini yang terdengar di Jakarta bahwa KONI Provinsi Lampung masih berproses dalam dinamika yang cukup tinggi ombaknya. Namun kehadiran Taufik cs sudah memberikan kesan teduh dalam Bahasa yang lembut di sebuah perjamuan itu.
Taufik menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di kantor KONI Pusat ini secara rinci, dan ditanggapi penuh suka cita oleh Marciano dan pengurus lainnya.
“Kami bersama teman-teman mewakili masayarakat olahraga Lampung, dalam hal ini ingin bersilaturahmi dengan bapak ketua KONI Pusat beserta jajaran, sekaligus menyampaikan draft kepengurusan KONI provinsi Lampung periode 2025-2029 untuk mendapatkan pengesahan, sebagai dasar kami bekerja ke depan,” kata Taufik.
Dan seterusnya diskusi berjalan mengalir dengan akrab. Beberapa hal pun juga disampaikan kepada KONI Pusat untuk meminta penjelasan langsung.
Dalam pertemuan ini Marciano Norman memberikan beberapa pesan terkait keberadaan organisasi KONI di Lampung diantaranya agar KONI Lampung menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal teknis dengan Dispora dan OPD terkait lainnya.
“Ini penting, karena KONI bukan lembaga yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterikatan dengan lembaga lainnya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan dana pembinaan. Maka sudah seyogyanya kalau kita bermitra dengan baik dengan belaiu-beliau termasuk DPRD Provinsi,” kata Marciano.
KONI Daerah, lanjut Marciano, merupakan perpanjangan tangan dari KONI Pusat dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Karena atlet-atlet daerahlah yang kelak akan membela negara ini dengan koordinasi yang baik dalam level nasional untuk kepentingan pertandingan tingkat internasional.
“Saya berharap Pak Taufik dan teman-teman di KONI Lampung mampu menjalin dan memperkuat hubungan baik dengan para pengurus cabang olahraga, pelatih dan atletnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini penting sebagai dasar kebersamaan dalam meraih prestasi ke dapan,” tambah Marciano.
Tanpa cabor, lanjut Marciano, KONI ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena KONI dan Cabor adalah mitra kerja dalam pembinaan prestasi olahraga, namun dalam tupoksi yang berbeda. Marciano mengingatkan untuk terus berkoordinasi dalam waktu dekat untuk menentukan jadwal pelantikan dan pengukuhannya.
Bismillahirohmanirrohim, KONI Provinsi Lampung akan segera tancap gas melakukan tugas yang sudah bejibun di depan mata. Selamat Bekerja kawan. | (Red).
Tidak Tinggal Diam! Alzier Dianis Laporkan Dugaan Penyerobotan Tanahnya oleh Pejabat BPN ke Kementerian ATR/BPN
LAMPUNG — Tokoh masyarakat sekaligus politikus senior Partai Golkar, Alzier Dianis Thabranie (ADT), kembali menunjukkan sikap tegasnya. Ia melayangkan laporan resmi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan penyerobotan tanah miliknya oleh oknum pejabat BPN Kota Bandarlampung.
“Bukan Alzier jika saya diam saat hak saya diserobot. Saya mohon Bapak Menteri ATR/BPN segera menindaklanjuti dugaan penyerobotan tanah saya oleh pejabat BPN Kota Bandarlampung,” tegas ADT saat diwawancarai awak media, Rabu (9/7/2025).
Alzier mengungkapkan bahwa lahan miliknya justru telah disertifikasi atas nama keluarga pejabat BPN tersebut. Ia menilai, hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah institusi yang seharusnya melindungi hak rakyat.
Dua Bidang Lahan Disertifikasi Sepihak
Dalam surat resmi sepanjang lima halaman yang dikirim ke Kementerian ATR/BPN, ADT menjelaskan bahwa ia memiliki dua bidang tanah yang berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman, RT 01, Lingkungan III, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung. Masing-masing memiliki luas 7.813 meter persegi dan 2.000 meter persegi.
Tanah tersebut diperoleh melalui hibah dari pengusaha Safei Sani Djakra pada tanggal 6 dan 8 Oktober 2019. Lahan itu sebelumnya merupakan bagian dari tanah seluas 157 hektare yang dibebaskan atas nama Yayasan Bhakti INI Lampung untuk pengembangan wisata, sirkuit, dan perumahan.
Dokumen Kepemilikan Lengkap
ADT mengaku menguasai lahan tersebut secara sah dan menyertakan sejumlah dokumen kepemilikan yang telah diakui oleh perangkat pemerintahan setempat, antara lain:
-
Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara No.593/09/V.58/VI.98/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dari Lurah Sumber Agung, Satria Dianta.
-
Sporadik tanggal 16 Maret 2020, diketahui Lurah Satria Dianta, disertai tanda tangan saksi Ketua Lingkungan II M. Ali Imron dan Ketua RT 01 Ediyanto.
-
Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama ADT sejak 2015 hingga 2020.
-
Surat pernyataan kepemilikan dari Kelurahan melalui No. 593/13/V.58/VII.98/2020 tertanggal 23 Maret 2020.
-
Surat pernyataan pelepasan lahan dari Safei Sani Tjakra untuk area seluas 2.800 meter persegi.
Tuntutan ke Kementerian ATR/BPN
Atas dasar data dan bukti tersebut, ADT mendesak Menteri ATR/BPN untuk turun tangan dan mengusut tuntas dugaan mafia tanah di tubuh BPN Kota Bandarlampung.
“Saya tidak akan tinggal diam. Ini tanah saya, dan saya akan tempur untuk mempertahankannya,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPN Kota Bandarlampung terkait laporan ADT. Namun kasus ini dipastikan menjadi sorotan tajam publik, mengingat ADT dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu agraria dan anti-mafia tanah di Provinsi Lampung.
Lapor Bupati! PDAM Tanggamus Perlu Dievaluasi
TANGGAMUS — Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanggamus menuai sorotan. Muncul dugaan adanya praktik tidak wajar dalam proses pendaftaran pelanggan baru, yang menyeret nama oknum pegawai PDAM Unit Kota Agung Barat.
Salah satu kasus terjadi di Pekon Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, di mana beberapa warga mengaku keberatan dengan biaya pendaftaran pelanggan baru yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengaku telah membayar Rp5 juta kepada seorang oknum pegawai berinisial P, yang disebut sebagai Kepala Unit PDAM Kota Agung Barat.
“Iya bang, saya daftar sebagai pelanggan rumahan PDAM tahun 2023. Biaya yang diminta Rp5 juta, dan saya serahkan langsung ke Pak Paijul. Setahu saya, bukan cuma saya yang bayar segitu, ada juga warga lain,” ujarnya kepada awak media.
Harga Bervariasi, Warga Pertanyakan Transparansi
Lebih lanjut, warga tersebut mengungkapkan kejanggalan soal variasi harga pendaftaran yang berbeda-beda. Ia menyoroti fakta bahwa rumahnya hanya berjarak 10 meter dari jalur pipa utama, namun dikenai biaya tinggi, sementara pelanggan lain dengan jarak lebih jauh justru membayar lebih murah.
“Saya heran, rumah saya dekat pipa utama tapi dikenai biaya Rp5 juta. Sementara yang lebih jauh bisa lebih murah. Ada apa ini? Saya merasa keberatan dan kecewa,” katanya.
Aturan Resmi Jauh Lebih Rendah
Menanggapi isu ini, Sutikno, Kepala Subbagian Umum PDAM Tanggamus, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan resmi, biaya pendaftaran pelanggan rumah tangga tidak mencapai angka jutaan seperti yang dikeluhkan warga.
“Dalam peraturan lama, biaya pendaftaran pelanggan rumah tangga sebesar Rp998 ribu. Sementara aturan terbaru tahun 2025 menetapkan tarif sebesar Rp992 ribu,” jelas Sutikno.
Direksi Belum Bisa Dikonfirmasi
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur PDAM Tanggamus belum dapat dihubungi. Awak media yang berusaha melakukan konfirmasi langsung di kantor PDAM juga belum berhasil menemui yang bersangkutan karena sedang berada di lapangan.
Kasus ini memunculkan desakan dari masyarakat agar Bupati Tanggamus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM, khususnya dalam proses pendaftaran pelanggan baru.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dugaan adanya praktik tidak transparan, bahkan berpotensi masuk ranah pidana, dalam pelayanan publik yang semestinya adil dan terjangkau.
[Khoiri]