Diinformasikan oleh Kabag Humas Pemprov. Lampung Heriyansyah, sesuai arahan Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis ketika memimpin rapat menjelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 memperoleh Predikat CC dan menempatkan Lampung berada diperingkat ke-27 dari 34 Provinsi se-Indonesia.
Hamartoni mengatakan bahwa meningkatkan predikat ini merupakan komitmen Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta jajarannya sehingga perlu digelar rapat untuk menyatukan persepsi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Evaluator dari Kemenpan RB serta menunjuk penanggung jawab bagi SKPD dalam pendampingan penilaian.
“Setiap SKPD yang telah ditunjuk memiliki tugas masing-masing yang harus dipersiapkan dalam menghadapi evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu seluruh jajarannya harus memiliki komitmen dan kerjasama agar hasil evaluasi ini dapat mencapai hasil maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut Hamartoni menegaskan bahwa rencananya evaluasi ini akan berlangsung pada Juli – November 2016 mendatang dimana jajaran Tim Evaluator dari Kemenpan RB akan turun langsung ke SKPD yang berkaitan dengan Pelayanan Publik seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
“Selain SKPD di Provinsi Lampung perlu juga koordinasi dan sinergitas dengan SKPD di Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian, hal ini terkait kesuksesan hasil evaluasi juga bergantung pada hasil penilaian di Kabupaten/Kota tersebut,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Taufik Hidayat menjelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat dijadikan acuan untuk menyiapkan bahan-bahan pada rencana evaluasi di Tahun 2016 ini.
Taufik mengaku telah menyiapkan jajarannya untuk membantu seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh SKPD terkait untuk menghadapi evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2016 ini.
“Kami akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan SKPD terkait dalam menyiapkan bahan-bahan untuk penilaian sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai,” jelasnya.
Dalam rapat ini turut hadir SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pendapatan serta Dinas Ketahanan Pangan. | red.
Berkali-Kali Datangi Kantor BPN Tidak Ada Solusi, Puluhan Massa Unras Terkait PTSL
LAMPUNG7COM | Puluhan Massa yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari berbagai Kelurahan di Kota Bandar Lampung, melakukan unjuk rasa di depan Tugu Adipura dan depan Kantor PWI Lampung, Rabu,…

Jadwal Piala Presiden 2025 Dimajukan, Laga Pembuka Tetap Digelar 6 Juli, Cek Update Disini
Bandung — Turnamen Piala Presiden 2025 mengalami penyesuaian jadwal, meskipun laga pembuka tetap dilaksanakan pada Minggu, 6 Juli 2025. Perubahan tersebut mencakup pertandingan matchday kedua babak fase grup hingga partai…
KPK Terima 58 Laporan Penerimaan Gratifikasi terkait Hari Raya
Jakarta | Hingga 29 Mei 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 58 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun 2020 senilai total Rp62,8 Juta.…
Miskomunikasi, Pihak RSI Kunjungi Rumah Pasien Tidak Mampu Yang Pernah Di Rawat
Metro | Setelah sempat menjadi topik pemberitaan dan perbincangan baik di media cetak, elektronik, dan medsos, terkait pelayanan terhadap pasien, akhirnya pihak Rumah Sakit Islam (RSI) Kota Metro mengunjungi ke…
Meningkatkan Perlindungan Konsumen, OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending
LAMPUNG7COM | Otoritas Jasa Keuangan akan segera mengeluarkan dua ketentuan di bidang Industri Keuangan NonBank (IKNB) yaitu peraturan mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unitlink) dan perubahan…

Terduga Korban TPPO, BP3MI Lampung Fasilitasi Pemulangan 5 PMI Terkendala
LAMPUNG7COM – Bandar Lampung | BP2MI (08/03) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung melakukan fasilitasi pemulangan PMI Terkendala dari Johor Bahru, Malaysia pada Selasa (7/3/2023). Kelima PMI tersebut…