Ekonomi | Langkah Presiden Joko Widodo turun langsung untuk sosialisasi tax amnesty ke beberapa daerah disambut baik para pengusaha. Tax amnesty dianggap seperti bentuk restart untuk mengurai permasalahan benang kusut di Indonesia.
“Pak Jokowi turun tangan sendiri, saya sampai terharu. Kami akan membantu sebisa kami,” kata Direktur PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat saat melakukan pertemuan dengan karyawan, distributor, dan grosir di Hotel Candi Baru, Jalan Rinjani, Kota Semarang, Jumat (19/8/2016).
Sebagai seorang pengusaha, Irwan menganggap tujuan tax amnesty salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk memperbaiki laporan kekayaannya secara jujur. Tanpa pemasukan dari pajak yang memadai dan pantas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
Selain itu, menurut Irwan dampak tax amnesty bisa mengurai kusutnya berbagai persoalan di negeri ini. Seolah tax amnesty bisa dianggap sebagai tombol restart.
Irwan juga memiliki usulan kepada pemerintah agar ada aturan perpajakan yang lebih sederhana seiring perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sangat sulit pelaksanaannya bagi pengusaha kecil dan pedagang di pasar.
“Sebaiknya diganti pajak penjualan saja. Dengan kemajuan teknologi, hal itu mungkin dilakukan. Memang sekarang kalau pajak penjualan diberlakukan, sudah ada cash register yang murah dan bisa langsung dihubungkan dengan Bank. Harganya sekitar Rp 2,5 juta. Dan semakin banyak dibutuhkan, harganya akan semakin murah,” terang Irwan.
Sehingga setiap transaksi yang terjadi dipungut pajak penjualan dan langsung tercatat di kantor pelayanan pajak. Setiap hari pengusaha atau pedagang harus menyetor uang yang dipungut dari konsumen ke bank yang ditunjuk pemerintah.
“Setiap hari pemerintah mendapat masukan tunai,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Awan Nurmawan Nuh yang ikut dalam pertemuan tersebut mengapresiasi para pengusaha yang ikut mensukseskan program tax amnesty. Sementara itu untuk usulan untuk menyederhanakan laporan PPN, perlu menunggu pembentukan undang-undang paket selanjutnya.
“Saya apresiasi usulan tersebut. UU tax amnesty ini satu paket. Nanti ada PPN, PPh, dan KUP,” kata Awan seperti yang dikutip dari detikcom. | red.
DK PBB Setujui Resolusi Rancangan Perdamaian Gaza Usulan Presiden AS Donald Trump
Mancanegara – Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (17/11) menyetujui sebuah resolusi yang memuat rancangan perdamaian untuk Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rancangan tersebut mencakup pembentukan…
Gugatan Bu Siti atas Rumah Jaminan BRI Masuki Tahap Mediasi di PN Tanjung Karang
Bandar Lampung – Upaya hukum Siti Rupigah (Bu Siti), warga Dusun Kebon Bibit, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, untuk mempertahankan rumah yang menjadi jaminan kredit almarhum suaminya di Bank…
Pengurus Baru PMI 8 Kabupaten Dilantik
LAMPUNG – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melantik Kepengurusan 8 PMI Kabupaten masa bakti 2025–2030, di Mahan Agung, Senin (17/11/2025). Delapan kepengurusan PMI kabupaten…
Pemprov Lampung Perkuat Implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang untuk Membuka Akses Kerja Luar Negeri
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang sebagai langkah strategis membuka akses kerja luar negeri bagi pelajar SMA/SMK di Provinsi Lampung. Dalam rangka memastikan…
Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”
Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Veni Devialiesti, S.P., M.M, menghadiri Diskusi Publik bertema “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan…
Polres Tanggamus Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025
Tanggamus – Polres Tanggamus menggelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2025, Senin (17/11/2025), di halaman Mapolres Tanggamus. Apel dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. Tahun…