Ekonomi | Langkah Presiden Joko Widodo turun langsung untuk sosialisasi tax amnesty ke beberapa daerah disambut baik para pengusaha. Tax amnesty dianggap seperti bentuk restart untuk mengurai permasalahan benang kusut di Indonesia.
“Pak Jokowi turun tangan sendiri, saya sampai terharu. Kami akan membantu sebisa kami,” kata Direktur PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat saat melakukan pertemuan dengan karyawan, distributor, dan grosir di Hotel Candi Baru, Jalan Rinjani, Kota Semarang, Jumat (19/8/2016).
Sebagai seorang pengusaha, Irwan menganggap tujuan tax amnesty salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk memperbaiki laporan kekayaannya secara jujur. Tanpa pemasukan dari pajak yang memadai dan pantas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
Selain itu, menurut Irwan dampak tax amnesty bisa mengurai kusutnya berbagai persoalan di negeri ini. Seolah tax amnesty bisa dianggap sebagai tombol restart.
Irwan juga memiliki usulan kepada pemerintah agar ada aturan perpajakan yang lebih sederhana seiring perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sangat sulit pelaksanaannya bagi pengusaha kecil dan pedagang di pasar.
“Sebaiknya diganti pajak penjualan saja. Dengan kemajuan teknologi, hal itu mungkin dilakukan. Memang sekarang kalau pajak penjualan diberlakukan, sudah ada cash register yang murah dan bisa langsung dihubungkan dengan Bank. Harganya sekitar Rp 2,5 juta. Dan semakin banyak dibutuhkan, harganya akan semakin murah,” terang Irwan.
Sehingga setiap transaksi yang terjadi dipungut pajak penjualan dan langsung tercatat di kantor pelayanan pajak. Setiap hari pengusaha atau pedagang harus menyetor uang yang dipungut dari konsumen ke bank yang ditunjuk pemerintah.
“Setiap hari pemerintah mendapat masukan tunai,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Awan Nurmawan Nuh yang ikut dalam pertemuan tersebut mengapresiasi para pengusaha yang ikut mensukseskan program tax amnesty. Sementara itu untuk usulan untuk menyederhanakan laporan PPN, perlu menunggu pembentukan undang-undang paket selanjutnya.
“Saya apresiasi usulan tersebut. UU tax amnesty ini satu paket. Nanti ada PPN, PPh, dan KUP,” kata Awan seperti yang dikutip dari detikcom. | red.
Empat Cabor Baru, Menambah Keanggotaan KONI Lampung Menjadi 98 Anggota
Bandarlampung | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung, kini memiliki 98 anggota sebagai mitra pembinaan atlet di seantero provinsi Lampung. Ke-98 anggota itu terdiri dari KONI daerah 15 kabupaten…
Terima Bendera Pataka, Bandarlampung Tuan Rumah Porprov 2026
Bandarlampung | Kota Bandarlampung ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung tahun 2026, setelah pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Lampung, di Hotel Emersia Bandarlampung, Sabtu (4/10/2025).…
Rekening Dormant, Cermin Perubahan Gaya Hidup Finansial: Tantangan atau Peluang Baru bagi Bank?
Perbankan – Di tengah transformasi digital perbankan, data transaksi nasabah kini menjadi aset berharga. Dari data inilah bank dapat memahami perilaku keuangan, preferensi, hingga kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Salah…
Harga Emas Antam Naik Tipis, Galeri24 Justru Turun, Ini Rinciannya!
Jakarta – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Sabtu (4/10). Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas naik tipis sebesar Rp4.000 menjadi…
BBM Impor Pertamina Mengandung Etanol 3,5%: Vivo dan BP-AKR Menolak, ESDM dan Pertamina Angkat Suara
Jakarta – Isu kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) impor milik PT Pertamina (Persero) tengah menjadi sorotan publik. Kandungan etanol sebesar 3,5 persen disebut-sebut menjadi alasan dua badan usaha…
Adu Data Subsidi LPG 3 Kg: Menkeu Purbaya vs Menteri ESDM Bahlil, Siapa yang Benar?
Jakarta – Polemik antarmenteri mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saling menanggapi soal data subsidi LPG 3 kilogram. Perbedaan…