Ekonomi | Langkah Presiden Joko Widodo turun langsung untuk sosialisasi tax amnesty ke beberapa daerah disambut baik para pengusaha. Tax amnesty dianggap seperti bentuk restart untuk mengurai permasalahan benang kusut di Indonesia.
“Pak Jokowi turun tangan sendiri, saya sampai terharu. Kami akan membantu sebisa kami,” kata Direktur PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat saat melakukan pertemuan dengan karyawan, distributor, dan grosir di Hotel Candi Baru, Jalan Rinjani, Kota Semarang, Jumat (19/8/2016).
Sebagai seorang pengusaha, Irwan menganggap tujuan tax amnesty salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk memperbaiki laporan kekayaannya secara jujur. Tanpa pemasukan dari pajak yang memadai dan pantas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
Selain itu, menurut Irwan dampak tax amnesty bisa mengurai kusutnya berbagai persoalan di negeri ini. Seolah tax amnesty bisa dianggap sebagai tombol restart.
Irwan juga memiliki usulan kepada pemerintah agar ada aturan perpajakan yang lebih sederhana seiring perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sangat sulit pelaksanaannya bagi pengusaha kecil dan pedagang di pasar.
“Sebaiknya diganti pajak penjualan saja. Dengan kemajuan teknologi, hal itu mungkin dilakukan. Memang sekarang kalau pajak penjualan diberlakukan, sudah ada cash register yang murah dan bisa langsung dihubungkan dengan Bank. Harganya sekitar Rp 2,5 juta. Dan semakin banyak dibutuhkan, harganya akan semakin murah,” terang Irwan.
Sehingga setiap transaksi yang terjadi dipungut pajak penjualan dan langsung tercatat di kantor pelayanan pajak. Setiap hari pengusaha atau pedagang harus menyetor uang yang dipungut dari konsumen ke bank yang ditunjuk pemerintah.
“Setiap hari pemerintah mendapat masukan tunai,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Awan Nurmawan Nuh yang ikut dalam pertemuan tersebut mengapresiasi para pengusaha yang ikut mensukseskan program tax amnesty. Sementara itu untuk usulan untuk menyederhanakan laporan PPN, perlu menunggu pembentukan undang-undang paket selanjutnya.
“Saya apresiasi usulan tersebut. UU tax amnesty ini satu paket. Nanti ada PPN, PPh, dan KUP,” kata Awan seperti yang dikutip dari detikcom. | red.

Perubahan APBD 2025 Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Akuntabel
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran…

Kepala BPBD Provinsi Lampung Terima Penghargaan Spesial Tokoh Inspiratif dari LAMPUNG7.COM
LAMPUNG – Masih dalam rangkaian HUT ke-11 Media LAMPUNG7.COM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, H. Rudy Sjawal Sugiarto, S.E., M.M., menerima penghargaan Spesial Tokoh Inspiratif 2025. Penghargaan…

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Tetapkan Program Pembentukan Perda Tahun 2026
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, di Ruang…

Danrem 043/Gatam Sambut Gubernur Lampung: Jalin Soliditas dan Sinergi
Lampung – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Haryantana, S.H., menyambut silaturahmi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., bertempat di ruang lobby utama Makorem 043/Gatam, Jl. Teuku Umar, Penengahan, Bandar…

Aliansi Tanggamus Memanggil Desak Penegak Hukum Usut Indikasi Korupsi di SMP Negeri 1 Gisting
Tanggamus – Ketua Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM), Daury Ruansyah, SE, menegaskan pihaknya segera melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)…

Gubernur Lampung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Acara…