Sukadana | Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah lelang proyek mulai Tanggal 25 April 2016, pendaftarannya via LPSE yang di gelar sebanyak 76 paket. Dan mulai selasa pagi (26/4) kemarin total paket menjadi 86 paket.
Salah satu anggapan dosa Pokja yang kembali terjadi adalah, alamat Kantor Pokja yang ada pada dokumen lelang yaitu alamat pada Dinas PU Jalan Buai Anak Tuha, Komplek Perkantoran Pemda Lamtim (Lampung Timur). Sementara Unit Layanan Pengadaan (ULP) beralamat di Jalan Buai Selagai, No. 02, Komplek Perkantoran Pemda Lamtim.
Alamat Pokja yang ada dalam dokumen lelang tersebut juga sama seperti tahun sebelumnya, sementara hal itu juga-lah yang jadi salah satu masalah persyaratan lelang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan masih dalam proses Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), namun hal serupa tetap dilakukan pihak penyelenggara Pokja.
Azhari Nizar Ketua LSM Tegakan Amanat Ralyat (TEGAR) Lamtim, menegaskan proses lelang yang saat ini di gelar Dinas PU melalui LPSE adalah cacat hukum.
“Kalau memang dalam dokumen lelang tertera alamat Dinas PU dan bukan alamat ULP, maka lelang saat ini jelas sudah cacat hukum,” kata Azhari Nizar.
Salah satu adanya dugaan kuat perihal konspirasi antar Rekanan dan Pokja adalah, masih adanya pihak perusahaan diluar yang mencoba lobi-lobi dengan Dinas PU, kesulitan dalam melakukan pendaftaran melalui login penyedia, alias gangguan, hal tersebut sering terjadi dalam tiap tahunnya saat pelaksanaan lelang yang sedang berjalan.
Direktur CV. Pandawa Jaya Tabrani selasa kemarin mengaku kesulitan ketika hendak mendaftar pada LPSE Kabupaten Lamtim.
“Iya kami kesulitan mau masukan pendaftaran melalui login penyedia LPSE Lamtim sekitar Pukul 11.00 WIB, sesuai pengumuman sudah 3 alamat, tapi tetap tidak dapat masuk, artinya kita yang tidak ada hubungan dengan pihak penyelenggara tidak dapat masuk, lalu bagaimana cara bagi perusahaan lainnya agar bisa mendaftarkan, kalau bukan lewat pintu belakang,” ujar Tabrani.
Hal serupa juga disampaikan Amir Faisol Direktur PT. Sukadana Prima Lestari, yang mengaku sejak pagi di hari kedua, tender di Lamtim tidak dapat login (Froxy Error).
Dijelaskannya, tender melalui LPSE Kabupaten Lamtim mulai di gelar tahap pendaftaran Senin (25/4) lalu, sebanyak 76 Paket, sampai penutupan 29 April, namun hari ke dua pagi tidak dapat lagi login, alias Foxy Error.
Amir Faisol mengatakan, rekayasa dengan mengumumkan alamat yang tertera dalam dokumen lelang tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui para rekanan diluar lobi-lobi penyelenggara.
“Karena setelah rekanan yang mendapatkan undangan pembuktian kualifikasi, bagi rekanan yang bukan orang dalam, tidak akan menemukan alamat tersebut, sedangkan ini lelang skala Nasional. Lalu apakah salah jika kami menyebutkan proses lelang di Lamtim ini syarat konspirasi, dengan kondisi seperti saat ini,” tegas Amir Faisol.
Sedangkan hasil konfirmasi Direktur Sukadana Prima Lestari dengan Admin LPSE Lamtim Aris, mengatakan tidak dapat di login LPSE tersebut lantaran adanya gangguan “Inaproce” layanan.
“Artinya kalau benar adanya gangguan, mestinya tahapan harus dihentikan dan menambah jadwal lelang, coba kita lihat nanti faktanya, panitia mengikuti aturan atau tidak,” tambah Amir Faisol.
Sekedar untuk diketahui, para pers di Kabupaten Lamtim telah beberapa kali memberitakan adanya dugaan Dinas PU telah membagi-bagikan paket proyek Tahun Anggaran 2016 melalui via telpon, sedangkan paket proyek tersebut belum di gelar.
Semenjak berita ini diterbitkan, Kadis PU tidak bisa ditemui secara langsung, karna tidak ada di kantor begitu pula saat di hubungi via telepon selulernya selalu tidak aktif.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Banggar Bersama TAPD Lampung Selatan Gelar Rapat Pembahasan Perubahan APBD Ta-2024
LAMPUNG SELATAN — Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat dengan agenda pembahasan dan pendalaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Rapat Banggar dipimpin oleh Wakil Ketua II Agus Sutanto didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono dan Wakil III… Banggar Bersama TAPD Lampung Selatan Gelar Rapat Pembahasan Perubahan APBD Ta-2024
Ismet Roni Ingatkan Pemprov Lampung: Belanja Pegawai di APBD-P 2025 Harus Sesuai Batas Maksimal 30 Persen
LAMPUNG – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar memperhatikan proporsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara tegas… Ismet Roni Ingatkan Pemprov Lampung: Belanja Pegawai di APBD-P 2025 Harus Sesuai Batas Maksimal 30 Persen
Ketua DPRD Lampung Menerima Aspirasi dari Unsur APTISI Wilayah II B Lampung
LAMPUNG7COM | Ketua DPRD Lampung menerima aspirasi dari unsur Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah II B Lampung yang melakukan aksi damai di Lapangan Pemerintah Provinsi Lampung. Selasa (27/09) Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan apa yang disampaikan oleh Sejumlah Unsur Pimpinan, dosen, mahasiswa beserta civitas akademika Perguruan Tinggi Swasta akan segera ditindaklanjuti… Ketua DPRD Lampung Menerima Aspirasi dari Unsur APTISI Wilayah II B Lampung
DPRD Lampung Mengusulkan 3 Nama Calon Pj Gubernur Lampung
LAMPUNG – Pengurus Ikatan Alumni Universitas Lampung (IKA Unila) Bambang Irawan S.Ab menyatakan dukungannya kepada Ketua IKA Unila Komjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A menjadi Penjabat Gubernur Lampung. “Saya sebagai pengurus dan mantan Presma Unila mendorong salah satu alumnus terbaik Universitas Lampung yang juga ketua IKA UNILA dan Sekjen Kementrian… DPRD Lampung Mengusulkan 3 Nama Calon Pj Gubernur Lampung
DPRD Lamsel Gelar Paripurna Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak 2020
LAMSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Lampung Selatan, kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, S.E., M.M. di dampingi oleh Wakil Ketua I Merik Havit,… DPRD Lamsel Gelar Paripurna Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak 2020