Sukadana | Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) yang membawahi Tiga Wilayah Pengadilan, yaitu Metro, Sukadana dan Gunung Sugih telah resmi terbentuk. Acara pelantikan tersebut bertempat di Aula Griya Kebun Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jumat (8/4). Turut hadir Ketua Umum DPN PERADI, Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH., MH., Forkopimda Kota Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah serta para Advokat.
Hasil Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI tentang kewenangannya mencakup para advokat di wilayah tersebut, sehingga tidak lagi tunduk pada DPC PERADI Bandar Lampung, dan untuk Ketua DPC PERADI Metro ialah Hi. Hadri Abunawar, SH.,MH.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN PERADI Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH.,MH., menyampaikan, bahwa manusia dihadapan Tuhan itu mempunyai hak yang sama atau prinsip hak asasi yang dimuat dalam KUHAP, jika ada orang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, maka ia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapat keputusan dari pengadilan karena prinsip itu merupakan bagian dari penegakan hukum. Jadi apabila ada aparat penegak hukum yang sudah memvonis, sedangkan belum ada kepastian hukum, maka itu bertentangan degan KUHAP.
Bantuan hukum adalah bagian dari kewajiban dari profesi advokat, sekarang di Lampung sudah dibentuk bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, dan itu tidak dipungut biaya oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH), dan itu adalah Program dari PERADI, jelas Fauzi Yusuf Hasibuan.
Ditambahkan Ketua DPC PERAD Metro, Hi. Hadri Abunawar, SH.,MH., ia menyampaikan bahwa, mereka akan mengadakan konsolidasi anggota yaitu penertiban para advokat yang berdomisili di kantor wilayah Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Yang nampak saat ini telah berwacana dengan orang atau persekutuan yang mengaku sebagai advokat. Selanjutnya mereka akan melakukan koordinasi kerja dengan aparat hukum.
“Kita tahu sekarang ini hak-hak hukum atau para pencari keadilan belum terpenuhi, karena masih kurangnya pelayanan masyarakat, yang disebabkan belum tersedianya tenaga-tenaga advokat,” Jelasnya.
“Harapannya, dengan terbentuknya DPC PERADI Metro, dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat dibidang pelayanan hukum, serta ada pengembangan para advokat dengan pendidikan secara terpadu, berupa PKPA yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Metro.” Pungkas Hadri Abunawar.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
M Hazizi Ajak Masyarakat Lampung Selatan Perkuat Semangat Kebangsaan Lewat Sosialisasi Ideologi Pancasila
LAMPUNG SELATAN — Dalam upaya menanamkan semangat persatuan dan memperkuat kesadaran berbangsa, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PAN, M Hazizi, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan…
Sekretariat DPRD Lampung Selatan Terima Kunjungan Komisi III dan IV DPRD Pringsewu Bahas Pengawasan Galian C dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Lampung Selatan – Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Achmad Herry, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi III dan Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu pada Kamis (9/10/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat…
Pemprov Lampung Dorong Enam Raperda Baru, Dari Pertanian hingga Pengelolaan Satu Data
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Penyampaian pendapat Gubernur Lampung tersebut disampaikan…
Pemprov Lampung Usulkan Tiga Raperda Baru, Termasuk Perubahan Status BUMD
LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, sampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di…
DPRD Lampung Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Halangan Ratu dengan PTPN I Regional 7
PESAWARAN – Permasalahan lahan masyarakat adat Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang selama puluhan tahun dikuasai oleh PTPN I Regional 7, kini mulai menemui titik terang. Anggota…