Sukadana | Pekerjaan proyek Rumah Dinas Bupati Tahun Anggaran 2012 diduga fiktif. Menurut keterangan Mukaram Sanjaya, Ketua Lembaga Palapa Sakti Nusantara pemersatu Bangsa (LPSNB), saat ditemui di kediamannya, jalan Pantim, Desa Mataram Marga, Kamis (14/4/16) menjelaskan, mengenai dana proyek pekerjaan rehab Rumdis (Rumah Dinas) tersebut senilai 2 milyar, dari APBD Tahun 2012, memang tidak dikerjakan, papar Mukaram.
Selain itu dia mengatakan mengenai laporannya ke Kejaksaan Agung, pada saat itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Lampung Timur, namun pihak Kejari tersebut salah alamat, karna yang mereka periksa Rumdis Wakil Bupati. Jadi, alhasil lain yang di lapor, lain yang di periksa, jelas Mukaram.
Lanjut Mukaram, ia sangat berharap Kejari Lamtim kerja yang profesional, agar Lamtim kedepan bisa lebih maju.
“Apabila hal-hal yang menyangkut korupsi harus benar-benar di berantas,” tegas Mukram.
Bersamaan itu juga, Arif Ketua LSM GIPAK sangat sependapat, agar Kejari Lamtim benar-benar bisa melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya.
Disisi yang berbeda, pihak pelaksana pekerjaan belum dapat ditemui.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
DPRD Lampung Selatan Gelar Paripurna Bahas Kode Etik dan Tata Cara Badan Kehormatan
LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata cara Badan Kehormatan, Selasa (9/9/2025). Rapat…
Agus Sartono Bantu Pemulangan Jenazah Warga Kurang Mampu di Sidomulyo
Lampung Selatan – Kepedulian sosial anggota DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, kembali menjadi sorotan publik. Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu membantu pemulangan jenazah seorang warga Dusun Peninjuan, Desa Banjarsuri,…
DPR RI Pangkas Tunjangan dan Fasilitas Anggota Usai Ricuh Demo
Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas yang selama ini diterima pimpinan maupun anggota DPR. Pemangkasan tersebut meliputi tunjangan listrik, komunikasi, transportasi, hingga…
Pj. Sekda Pesibar Hadiri Evaluasi Ranperda dan Ranperbup APBD Perubahan 2025 di Provinsi Lampung
Pesisir Barat – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menghadiri rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Anggaran…
Anggota DPRD Lamsel Kawal Aspirasi Petani: Listrik Jadi Kunci Masa Tanam Ketiga
Lampung Selatan – Aspirasi petani kembali menjadi perhatian serius wakil rakyat di DPRD. Kali ini, para petani menyoroti keterbatasan pasokan listrik yang dinilai menghambat masa tanam ketiga (MT-3). Sejumlah petani…