Kecurigaan Pada ULP Melalui Pokja

IMG_20160503_083633

[highlight style=”red”]LAMPUNG7NEWS[/highlight]

Lampung Timur | Unit Layanan Pengadaan (ULP) ‎Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) bermaksud pindah ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, hal itu setelah diamati para awak media terkait alamat dalam dokumen lelang sebanyak 78 paket Pokja 1, beberapa waktu lalu.

Sementara, sebelumnya pada tahun ini (2016) Pokja dari ULP ‎juga telah melaksanakan lelang melalui LPSE Lamtim dengan alamat dokumen lelang pada Kantor ULP dan bukan pada Kantor PU.

Diduga hal tersebut dilakukan lantaran menghindari persoalan dalam kesalahan Pokja 1 dalam penulisan alamat Pokja dalam dokumen lelang Dinas PU.

Hal itu di sampaikan Amir Faisol Direktur PT. Sukadana Prima Lestari, salah satu rekanan peserta lelang pada senin (2/5). Dikatakannya, selain persoalan kesalahan Pokja dalam menuliskan alamat pada dokumen lelang, Pokja juga diduga terindikasi KKN, lantaran ada celah yang dibuat panitia atau pokja untuk menciptakan pemenang lelang yang penawaranya diyakini rata-rata hanya di bawah 5 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Seharusnya, proses lelang dilakukan dengan tidak terindikasi persekongkolan antara rekanan dengan ULP melalui Pokja, artinya lelang seharusnya benar-benar dilaksanakan secara bebas dan terbuka,” terang Amir.

Dugaan adanya konspirasi antar rekanan dan Pokja juga dikuatkan dengan rencana pindahnya kantor ULP ke kantor PU, kata Amir Faisol, karena menurutnya dari hasil informasi yang didapatnya pihak ULP akan berkantor di Dinas PU serta melaksanakan tahapan lelang hingga evaluasi dan pembuktian kualifikasi secara‎ manual, tidak lagi pada kantor ULP, melainkan pada Kantor PU, sementara jelas dalam surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang menyebutkan kantor pokja dan tahapan lelang manual (evaluasi penawaran dan lain-lain) dilakukan di kantor ULP, yaitu di Jalan Selagai No. 2, sedangkan kantor dinas PU di jalan Buai Anak Tuha komplek perkantoran Pemkab Lamtim.

Feri Irawan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan, alamat Pokja ‎pada ULP,  karna ULP bernaung pada Dinas PU.

“Karena ULP itu dalam strukturalnya bernaung juga pada Dinas PU, berhubung Dinas PU ruangannya kurang, maka kantor ULP ‎tidak di PU,” imbuh Feri Irawan.

| Riswan L7.

| Baca Juga

Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi

Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial

Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka

Lalu Lintas | Bola | Sport

| Berita Pilihan

Ketua DPRD Lampung Menggelar Reses di SMA MA Ma’Arif Seputih Raman

LAMPUNG7COM | Ketua DPRD Lampung menggelar penyerapan aspirasi (reses) yang dilaksanakan di SMA MA Ma’Arif Seputih Raman Lampung Tengah. Senin (05/06/2023) Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung meninjau sejumlah sarana…

0 comments

Pernyataan Bernada Ancaman PT. HIM Tidak Mempan dalam Hearing Lanjutan DPRD Tubaba

LAMPUNG7COM | Masyarakat Adat 5 (lima) keturunan Bandardewa, didampingi pengacara dari kantor hukum Justice Warrior kota Metro menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Provinsi…

0 comments

Sinyal-sinyal Positif, Ike Edwin Hadiri Undangan DPD PDI-P Provinsi Lampung

LAMPUNG7COM | Mantan Kapolda Lampung tahun 2016, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Ike Edwin S.H., M.H., M.M., menghadiri undangan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung,…

0 comments

Ketua DPRD Provinsi Lampung Menghadiri Acara Rakernas Pengurus ADPSI

LAMPUNG7COM | Ketua DPRD Provinsi Mingrum Gumay menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), bertempat di Hotel Pullman, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. ADPSI…

0 comments
Komisi IV DPRD Lampung Selatan Gelar Rapat Pembahasan Anggaran KUA-PPAS APBD 2026 Bersama Dinas Kesehatan

Komisi IV DPRD Lamsel Bahas KUA-PPAS 2026 Bersama Dinas Kesehatan

LAMPUNG SELATAN – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun…

0 comments

Mingrum Gumay Hadiri Pengukuhan Pengurus PKD Provinsi Lampung 2022-2027

LAMPUNG7COM – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menghadiri pengukuhan Pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2027 yang bertempat di Mahan Agung, Kamis (10/03/2022). Mingrum…

0 comments

Tulis Komentar Anda