Lampung Timur | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) bermaksud pindah ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, hal itu setelah diamati para awak media terkait alamat dalam dokumen lelang sebanyak 78 paket Pokja 1, beberapa waktu lalu.
Sementara, sebelumnya pada tahun ini (2016) Pokja dari ULP juga telah melaksanakan lelang melalui LPSE Lamtim dengan alamat dokumen lelang pada Kantor ULP dan bukan pada Kantor PU.
Diduga hal tersebut dilakukan lantaran menghindari persoalan dalam kesalahan Pokja 1 dalam penulisan alamat Pokja dalam dokumen lelang Dinas PU.
Hal itu di sampaikan Amir Faisol Direktur PT. Sukadana Prima Lestari, salah satu rekanan peserta lelang pada senin (2/5). Dikatakannya, selain persoalan kesalahan Pokja dalam menuliskan alamat pada dokumen lelang, Pokja juga diduga terindikasi KKN, lantaran ada celah yang dibuat panitia atau pokja untuk menciptakan pemenang lelang yang penawaranya diyakini rata-rata hanya di bawah 5 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Seharusnya, proses lelang dilakukan dengan tidak terindikasi persekongkolan antara rekanan dengan ULP melalui Pokja, artinya lelang seharusnya benar-benar dilaksanakan secara bebas dan terbuka,” terang Amir.
Dugaan adanya konspirasi antar rekanan dan Pokja juga dikuatkan dengan rencana pindahnya kantor ULP ke kantor PU, kata Amir Faisol, karena menurutnya dari hasil informasi yang didapatnya pihak ULP akan berkantor di Dinas PU serta melaksanakan tahapan lelang hingga evaluasi dan pembuktian kualifikasi secara manual, tidak lagi pada kantor ULP, melainkan pada Kantor PU, sementara jelas dalam surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang menyebutkan kantor pokja dan tahapan lelang manual (evaluasi penawaran dan lain-lain) dilakukan di kantor ULP, yaitu di Jalan Selagai No. 2, sedangkan kantor dinas PU di jalan Buai Anak Tuha komplek perkantoran Pemkab Lamtim.
Feri Irawan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan, alamat Pokja pada ULP, karna ULP bernaung pada Dinas PU.
“Karena ULP itu dalam strukturalnya bernaung juga pada Dinas PU, berhubung Dinas PU ruangannya kurang, maka kantor ULP tidak di PU,” imbuh Feri Irawan.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Fitri Purwanti: IPWK, Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
LAMPUNG SELATAN — Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tanpa adanya ideologi pemersatu, perbedaan ini bisa menjadi sumber perpecahan. Pancasila, dengan nilai-nilai seperti gotong…
Bersama Gubernur, Forkopimda dan Kasrem 043/Gatam, Ketua DPRD Lampung Sambut Rombongan PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhanas RI
Lampung – Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., bersama Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Provinsi Lampung, Senin (13/5/2024) menyambut rombongan Program…
Ketua DPRD Provinsi Lampung Minta Sejumlah Dinas Terkait Membangun Kolaborasi bersama P3A
LAMPUNG7COM | Ketua DPRD Provinsi Lampung meminta sejumlah dinas terkait agar membangun kolaborasi bersama wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi,revitalisasi dan rekontruksi sektor pertanian dan perikanan…
Ketua DPRD Lampung Beri Apresiasi Ruas Tol Bak-Ter
Lampung – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH memberikan apresiasi kepada penyelenggaran tol ruas bakauheni-terbanggi mengenai kesiapan dan optimalisasi saat natal dan menjelang tahun baru 2024. Sabtu (30/12/2023) Ketua…
PKS dan PAN Makin Mesra, Sinyal Koalisi Akar Rumput Muncul di Lampung Selatan
LAMPUNG SELATAN — Suasana politik di Lampung Selatan semakin menarik dengan mencuatnya keharmonisan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai berbasis Islam ini menunjukkan hubungan…
Rapat Paripurna DPRD Pesibar Agenda Penyampaian Nota Keuangan RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024
PESIBAR – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan…