Jakarta | Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 10 kepala daerah berekening gendut. Komisi II DPR mendorong agar KPK mengusut temuan tersebut.
“Soal rekening gendut ini sudah lama, ada pejabat-pejabat berekening gendut. Dulu Polri sekarang kepala daerah. Saya kira tugas KPK harus segera mengusut siapa saja yang punya rekening gendut itu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria saat dihubungi, Sabtu (10/9/2016).
Riza mengatakan kepemilikan rekening gendut itu tentu perlu diklarifikasi, jangan sampai kepala daerah dimaksud ternyata melakukan penyimpangan. Salah satu cara mengklarifikasi sebetulnya bisa melalui pembuktian terbalik.
“Bagi orang yang jadi pejabat publik seperti kepala daerah, bisa saja ke depan dia harus lakukan pembuktian terbalik. Asal hartanya dari mana, bayar pajak nggak,” ujar politisi Gerindra itu.
Riza menilai mekanisme laporan LHKPN pejabat publik ke KPK tidak sepenuhnya bisa membuktikan rekening gendut kepala daerah. Bisa jadi ada harta yang tidak dilaporkan.
“Dengan pembuktian terbalik akan jelas sumber uang dari mana, jangan-jangan disimpan di luar negeri. Ya harus declare. Kalau usaha, usahanya terkait jabatan atau tidak, Demi semangat pemberantasan korupsi, kalau berani bahkan dari Presiden Jokowi, menteri, sampai bupati harus melakukan pembuktian terbalik,” imbuh Riza.
Sebelumnya, Tjahjo menyebut mendapat laporan dari PPATK soal 10 kepala daerah berekening gendut. Belum dirinci ini temuan baru atau lama, karena pada 2014-2015 juga ada temuan serupa dari PPATK.
“Data pasti ada di PPATK, Kemendagri tidak berwenang mengumumkan juga tidak berwenang memanggil pejabat daerahnya untuk klarifikasi, misalnya. Yang berwenang aparat penegak hukum,” kata Tjahjo.
Tjahjo menghargai privasi kepala daerah yang bersangkutan. Dia mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh Kepala Daerah, sudah melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga sudah dibekali dengan pemetaan zona rawan korupsi. Sehingga idealnya tak ada lagi kepala daerah yang berani memainkan duit rakyat.
“Kalau itu sudah semua memahami area korupsi, sudah semua membangun e-planning dan e-budgeting,” ujar Tjahjo. (red)
Sumber: detik.com
Berita lainnya
Kejagung Kantongi Lokasi Jurist Tan, Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbudristek
Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi informasi terkait keberadaan Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, yang kini berstatus buron dalam…
Cek Cara Menghitung Tarif Listrik untuk Golongan R1 Daya 900 VA dan 1300 VA
Jakarta — Tarif listrik merupakan komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi pelanggan golongan R1. Golongan ini mencakup mayoritas konsumen rumah tangga dengan daya listrik 900 VA dan 1300…
Wali Kota Eva Dwiana Lantik 266 PPPK Pemkot Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 266 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, dalam prosesi yang berlangsung di…
Kapolri Groundbreaking SPPG di Lampung, Dukung Program Gizi Nasional Presiden Prabowo
LAMPUNG SELATAN — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Polda Lampung dan Polres jajaran, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini…
Komisi IV DPRD Lamsel Bahas KUA-PPAS 2026 Bersama RSUD, Soroti Besarnya Alokasi Anggaran Kesehatan
LAMPUNG SELATAN — Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lampung Selatan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon…
Komisi IV DPRD Lamsel Soroti Besarnya Anggaran RSUD dalam Pembahasan KUA-PPAS 2026
LAMPUNG SELATAN — Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lampung Selatan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon…
Pelantikan PBH Peradi Lampung, Gubernur Tekankan Pentingnya Akses Hukum Inklusif
LAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat, sampai ke desa-desa, tanpa memandang status…
Komisi IV DPRD Lamsel Bahas KUA-PPAS 2026 Bersama Dinas Kesehatan
LAMPUNG SELATAN – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun…
Youth Project VIII SMA YP Unila Resmi dibuka
LAMPUNG – Youth Project VIII SMA YP Unila Bandar Lampung, resmi dibuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Sunyono, M.Si., mewakili Prof. Lusmeilia Afriani, selaku…
LAMDIK Asesmen Lapangan Prodi Pendidikan Sejarah
LAMPUNG – Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung (Unila) menerima asesmen lapangan akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang dilaksanakan di ruang sidang lantai dua Gedung Dekanat FKIP Unila,…
Pemprov Lampung Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, yang menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian daerah. Melalui berbagai upaya kolaboratif dan inovatif, Pemprov Lampung bertekad…
Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Sektor Pariwisata Sebagai Fondasi Ekonomi Daerah
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat meresmikan Azana…