Kategori: Nation News

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai mampu menjadi “juru selamat” dari berbagai gejolak publik atas kebijakan strategis yang menuai protes besar.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Tidak semua elit politik memiliki sensitivitas tinggi dalam merespon kebijakan publik yang menimbulkan protes. Dasco adalah salah satu yang berbeda,” kata Toto.

Menurut Toto, Dasco dikenal memiliki kemampuan improvisasi dan respon cepat terhadap isu-isu sensitif. Salah satunya saat muncul tuntutan pembubaran DPR RI, ia segera memberi pernyataan menenangkan publik. Dasco menegaskan, tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan hanya berlaku sampai Oktober 2026.

Langkah serupa juga terlihat saat polemik Royalti Musik membuat para pengusaha restoran dan hotel resah. Respon cepat Dasco disebut berhasil meredakan kegelisahan sehingga mereka kembali bebas memutar musik.

Sebelumnya, Dasco juga berperan penting dalam menengahi sejumlah isu besar, mulai dari sengketa wilayah Aceh–Sumut terkait pengelolaan empat pulau, hingga kebijakan distribusi LPG ke pengecer di tengah kelangkaan pasokan.

“Dari berbagai langkah strategis itulah, wajar bila Presiden Prabowo Subianto memberi kepercayaan lebih kepada Dasco, termasuk sebagai jembatan komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan publik. Apalagi Dasco dikenal dekat dengan banyak tokoh aktivis,” jelas Toto.

Selain itu, Toto menilai Dasco berhasil menjalankan peran sebagai juru bicara Presiden Prabowo. Gayanya yang tenang, komunikatif, dan tidak meledak-ledak membuat publik lebih mudah menerima pesan pemerintah.
“Dasco pandai membaca psikologi publik. Jika ada sinyal kemarahan rakyat, ia cepat mengambil sikap tegas yang pro masyarakat. Efek positifnya, Presiden tetap mendapat dukungan tanpa terseret dampak negatif,” ujarnya.

Toto menambahkan, ke depan Presiden Prabowo membutuhkan lebih banyak figur seperti Dasco di lingkaran pemerintahannya. “Para menteri dan kepala daerah juga harus bisa menjadi juru bicara presiden. Jangan sampai isu strategis hanya tersisih oleh berita negatif, seperti kasus Program Makan Bergizi Gratis yang tenggelam karena kabar keracunan,” pungkasnya.