[espro-slider id=19166]
SUKADANA | Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur diminta dapat menindak tegas pegawai yang sering tidak masuk kerja, sekaligus menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pasalnya, tindakan indisipliner yang dilakukan oleh sebagian pegawai tidak boleh ditorerir yang akhirnya dapat berdampak pada kinerja pegawai yang semakin menurun dan tidak berkualitas dan berakibat pelayanan publik juga menjadi terbengkalai. Hal tersebut diungkapkan oleh Amir Faisol saat menyambangi ruangan Wakil Bupati Zaiful Bukhori, Rabu (1/6).
Terkait: PNS Indisipliner Siap-Siap Kena Sanksi (1)
Ia juga mengatakan, bahwa sejauh ini dapat kita saksikan sikap tidak disiplin pegawai untuk hadir di kantor masih saja terjadi, seperti halnya para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan beberapa pegawai di Dispora yang sudah berbulan-bulan tidak masuk kerja, namun tidak ada langkah konkret untuk melakukan penindakan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lamtim (Lampung Timur) Zaiful Bukhori mengatakan, bahwa dalam hal pemberian sanksi bagi siapa pun pegawai yang memang tidak disipilin akan diberlakukan. Untuk menegakkan disiplin para pegawai yang ada, maka langkah awal yang akan dilakukan terkait penertiban kedisplinan pegawai yang ada di seluruh Pemerintahan Kabupaten Lamtim, yakni dengan mengecek absensi terlebih dahulu untuk cek and balancenya. Kalau memang ada pegawai mulai dari staf sampai eselon II yang memang tidak disipilin maka kita akan tindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Dalam penegakan disiplin pegawai ini, kita tidak pandang bulu.
Memang yang jadi permasalahan yang ada saat ini adalah sistem absensi yang dipakai masih menggunakan sistem manual, maka kedepan kita berencana akan mengubah absensi tersebut dengan menggunakan sistem Sidik Jari, sehingga tidak bisa lagi ada yang bisa main-main dalam absensi tersebut. Kalau sudah sistemnya sidik jari, maka absensi para pegawai tersebut dapat jelas diketahui jam berapa dia masuk dan jam berapa dia pulang. Kalau saat ini memang masih bisa tipu-tipu absensinya karena masih manual.
“Kemudian yang perlu diketahui bahwa, dalam menjalankan roda pemerintahan ini tidak memandang kerabat, teman maupun kawan, sehingga bila, jika memang ada pegawai yang melanggar PP 53 Tahun 2010 tersebut, maka akan di tindak tegas dan diberikan sanksi, baik penurunan pangkat hingga pemberhentian sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. Karena kami tidak pernah menahan-nahan pegawai untuk tetap tinggal atau bekerja di Lamtim ini, kalau memang tidak mau lagi masuk kantor, maka memang sebaiknya angkat kaki dari pemerintahan Lamtim ini,” jelasnya.
| Ed. Je | Riswan L7news.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi | Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial | Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka | Lalu Lintas | Bola | Sport
Kampung Tua Tubaba Mempunyai Potensi Pariwisata Megalitik dan Sejarah
LAMPUNG7COM, Tubaba | Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi Lampung yang mempunyai sumber daya Alam dan sumber daya manusia yang cukup potensial untuk menjadi salah satu kabupaten yang maju dan makmur. Hal itu bisa dilihat ketika Lampung7 com ikut mendampingi kunjungan Mantan Kapolda Lampung Irjen pol… Kampung Tua Tubaba Mempunyai Potensi Pariwisata Megalitik dan Sejarah
Pantau Lewat Heli, Polri Sebut Arus Mudik Cikampek-Kalikangkung Normal
LAMPUNG7COM | Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa, arus lalu lintas mudik H-2 Hari Raya Idul Fitri terpantau ramai lancar. Hal itu diketahui, setelah dilakukannya pantauan udara secara langsung menggunakan Helikopter. Dedi menyebut, arus lalu lintas pada dua hari menjelang Lebaran ini mulai dari Jakarta-Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung volume kendaraan masih tinggi… Pantau Lewat Heli, Polri Sebut Arus Mudik Cikampek-Kalikangkung Normal
Dukung Pembangunan di Wilayah Binaan, Babinsa Ikuti Kegiatan Musrenbang
LAMPUNG7COM | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan Tahun 2022. Bertempat di Kantor Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung, pada Rabu (26/1) Musrenbang ini di hadiri oleh Seklur Karang Maritim Sujito, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM Hasan Basri, Babinsa… Dukung Pembangunan di Wilayah Binaan, Babinsa Ikuti Kegiatan Musrenbang
Sanggah Pemberitaan Disalah Satu Media, Diskominfo Beri Hak Jawab
LAMPUNG7COM – METRO | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro, merasa keberatan atas pemberitaan dengan asumsi “Anggaran Media Dinas Kominfo Kota Metro diduga dimonopoli oleh beberapa oknum dan menjadi ajang korupsi pejabat setempat” yang ditayangkan oleh salah satu media online. Dikatakan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Metro, Yudha Yunianto, pengelolaan dan alokasi anggaran media dilakukan… Sanggah Pemberitaan Disalah Satu Media, Diskominfo Beri Hak Jawab