Ini Daftar Namanya, Walikota Metro Rolling Pejabat Eselon II

Metro | Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggelar pelantikan Rolling jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) Eselon II, berlangsung di halaman apel Pemkot setempat, Kamis sore (3/7/2025).

Pada rolling jabatan tersebut sebanyak 18 orang pejabat dilantik berdasarkan surat keputusan walikota nomor : 800.1.3.3-488 tahun 2025 tentang Mutasi dalam Jabatan Tinggi Pratama.

Pejabat yang di rolling tersebut yakni, Bangkit Haryo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Metro kini menjabat sebagai staf ahli walikota bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Suwandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro kini menjadi asisten administrasi umum Sekretaris Daerah Kota Metro.

Deny Sanjaya, yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dan Perindustrian.

Ismet, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini menjadi kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

M. Supriyadi yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota Metro, kini menjabat sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rosita yang sebelumnya menjabat Kaban Kesbangpol Kota Metro, kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota Metro.

Elmanani yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Perdangangan, kini pindah menjadi Kaban Kesbangpol Kota Metro.

Syachri Ramadhan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kini menjabat sebagai Kelapa Dinas Perdagangan Kota Metro.

Ade Erwinsyah, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPRD Kota Metro ini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Wahyuningsih, yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KB, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro.

Subehi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Kota Metro. Kini ia menjabat sebagai Kepala DP3AP2KB.

Sri Amanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) kini mengemban amanah baru sebagai kepala dinas Kominfo Kota Metro.

AC Yuliati, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Walikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Metro.

Komarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) kini menjabat sebagai staf ahli Walikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Farida yang sebelumnya menjabat kepala dinas pemukiman dan Perumahan Rakyat kini dilantik sebagai dinas perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Metro.

Robby Kurniawan Saputra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR), kini dilantik sebagai kepala dinas pemukiman dan Perumahan Rakyat.

Ardah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) kota Metro.

Terakhir ialah Yeri Ehwan yang sebelumnya menjabat asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

Dalam kesempatan itu, Walikota Metro, Bambang Iman Santoso menyampaikan rasa syukurnya atas pelantikan pejabat di Kota setempat.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi, penataan birokrasi, dalam manajemen kepegawaian, yang mengedepankan kompetensi, kualifikasi, dan integritas serta sebagai bagian dari mekanisme pengembangan karier dan pola mutasi dalam rangka kebutuhan organisasi,” ucap Bambang Iman, dalam sambutannya.

Dirinya menerangkan bahwa, pngangkatan pejabat yang dilantik hari ini telah memperoleh persetujuan Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina kepegawaian nasional, dan Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Saya berharap, semua yang dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik, menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di satuan kerja masing-masing, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Laksanakan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan,” ujar Bambang.

Dirinya meminta seluruh pejabat yang dilantik dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil serta memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing demi kemajuan Kota Metro dan kebahagiaan masyarakatnya.

“Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya ingatkan bahwa pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat semakin lama akan semakin berat serta pengawasan akan semakin ketat. Tantangan baru pasti akan muncul seiring dengan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, tepat dan transparan,” tegas Bambang.

Bambang menyebut, tantangan Kota Metro ke depan tidak semakin ringan. Metro akan dihadapkan pada dinamika pembangunan, tuntutan efisiensi, serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa jabatan adalah kepercayaan yang diberikan, sekaligus ujian dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, masyarakat maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas Bambang. | (Rio)

Komite Pewarta Independen (KoPI) Ucapkan Selamat HUT ke-79 Bhayangkara: Sinergi Pers dan Polri untuk Indonesia Maju

LAMPUNG – Komite Pewarta Independen (KoPI) menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Tanah Air.

Melalui keterangan resminya, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Komite Pewarta Independen (DPP KoPI), Jeffry Noviansyah mengungkapkan harapan agar Polri terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kemitraan dengan insan pers dalam menjaga stabilitas informasi dan demokrasi.

“Atas nama keluarga besar Komite Pewarta Independen, kami mengucapkan selamat HUT ke-79 Bhayangkara. Semoga Polri semakin profesional, humanis, dan dicintai rakyat,” ujar Jeffry, Selasa (1/7/2025).

Jeffry juga menekankan bahwa sinergi antara media dan aparat penegak hukum harus terus diperkuat, terutama di tengah tantangan era digital yang penuh disinformasi dan polarisasi.

“Pers dan Polri harus saling menguatkan sebagai mitra strategis. Kami siap mendukung Polri dalam menjaga ketertiban sosial melalui pemberitaan yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan semangat pengabdian tanpa henti demi menciptakan keamanan dan keadilan yang merata di seluruh penjuru negeri.

KoPI berharap Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya, menjaga integritas institusi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan jurnalis.

“Selamat HUT Bhayangkara ke-79. Tetap semangat mengabdi untuk bangsa dan negara. Jayalah selalu Polri!” pungkas Jeffry bersama Sekretaris, Bambang SP dan pengurus KoPI lainnya.

339 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Resmi Terima Surat Keputusan Pengangkatan dari Pemerintah Kota Metro

Metro | Sebanyak 339 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kota Metro, berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Senin (30/06/2025).

Walikota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan, hari ini pengambilan sumpah bagi ASN yang dari PPPK sebanyak 339 sesuai dengan amanat yang disampaikan sebelumnya.

“Mudah-mudahan ini awal kebaikan untuk mereka yang sudah berjuang lama menjadi tenaga honorer, bahkan ada yang telah mengabdi hingga 20 tahun juga ada yang masih lama,” ucap Bambang.

“Tentunya kita berdoa bersama-sama semoga ini bagian dari pada keberkahan buat mereka semuanya,” imbuhnya.

Bambang berharap, para ASN yang baru diangkat bisa menjadi yang terbaik dan mudah-mudahan bekerja dengan jujur dan disiplin supaya memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat Kota Metro.

Sementara itu, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSD) Suwandi menjelaskan, bahwa dari total 339 PPPK yang di angkat, terdiri dari 44 tenaga guru, 73 tenaga kesehatan dan 222 tenaga teknis.

“Alhamdulillah, ini rezeki bagi mereka dengan diangkatnya mereka menjadi PPPK, semoga semakin semangat dalam bekerja, seperti harapan Bapak Walikota bisa segera membantu mempercepat pencapaian visi misi Kota Metro,” kata Suwandi.

Suwandi menambahkan, tentu saja Pemerintah Kota Metro sangat berharap dengan diangkatnya teman-teman PPPK ini bisa menambah semangat kerja mereka yang selama ini hanya honorer puluhan tahun sehingga sekarang.| (Rio).

Laskar Lampung Indonesia Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Lampung Tengah ke Kejati

Bandar Lampung — Laskar Lampung Indonesia (LLI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Daerah Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 yang diduga melibatkan Ketua Bawaslu Lampung Tengah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LLI, Panji Nugraha, S.H., kepada Lampung7.com, Selasa (24/6/2025). Menurut Panji, laporan ini merupakan bentuk komitmen LLI dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Hari ini kami dari DPP Laskar Lampung Indonesia resmi melaporkan dugaan korupsi dana hibah dari Pemda Lampung Tengah tahun 2024 kepada Kejati Lampung,” ujar Panji.

Ia menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan korupsi sebagai musuh utama negara.

“Sebagai warga negara, kami berkewajiban membantu Presiden dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara,” lanjutnya.

Dalam laporan tersebut, LLI turut menyerahkan sejumlah bukti pendukung, termasuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah serta dokumen pemberian hibah dari Pemkab Lampung Tengah ke Bawaslu Lampung Tengah yang terjadi saat kepemimpinan Bupati Musa Ahmad.

Panji berharap agar Kejati Lampung menindaklanjuti laporan ini secara serius dan profesional.

“Kami mendesak Kejati agar menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima, dan semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Adapun dana hibah yang diduga diselewengkan oleh Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, bersama sejumlah oknum di jajarannya, bersumber dari APBD Lampung Tengah dengan total anggaran mencapai Rp22 miliar.

Beberapa pos anggaran yang diduga sarat dengan praktik mark-up antara lain:

  • Pemeliharaan BBM kendaraan: Rp511.200.000

  • Sewa gedung, mebel, dan peralatan kantor: Rp1.186.050.000

  • Pelayanan operasional perkantoran: Rp2.687.710.000

  • Sosialisasi pengawasan pemilu: Rp1.000.000.000

Modus yang digunakan diduga berupa penggelembungan (mark-up) anggaran, yakni besaran dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi biaya kegiatan yang sebenarnya.

Luthfiyya Resmi Dilantik sebagai Gubernur BEM FISIP UNISAB, Siap Dorong Kemajuan Universitas

Lampung – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (UNISAB) resmi melantik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP untuk masa bakti 2025–2026. Prosesi pelantikan digelar secara khidmat di ruang 1 dan 2 FISIP UNISAB, Selasa (24/6/2025), menandai dimulainya kepemimpinan baru di lingkungan organisasi kemahasiswaan tersebut.

Luthfiyya Shoubuha Zarfa Cendanie, yang akrab disapa Pia, resmi menjabat sebagai Gubernur BEM FISIP UNISAB. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk memajukan kualitas sumber daya mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan minat dan bakat.

“Saya ingin fokus pada penguatan kapasitas mahasiswa dan mempererat sinergi antar lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNISAB. Kami akan bekerja secara transparan dan bertanggung jawab untuk membawa kemajuan nyata bagi fakultas dan universitas,” ujar Pia.

Ia juga menyampaikan bahwa kemajuan UNISAB membutuhkan kolaborasi dan kekompakan seluruh pengurus yang baru dilantik.

“Tanpa kerja sama, visi besar untuk membesarkan nama kampus ini tidak akan tercapai. Kami ingin membawa UNISAB bersaing, minimal di tingkat provinsi, baik dari sisi kualitas SDM maupun prestasi lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pia menyatakan akan mendukung penuh agenda-program strategis yang telah dirancang oleh pihak rektorat.

“Kami siap mendukung dan menjalankan program-program unggulan universitas, agar mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNISAB, Dr. Raja Agung Kesuma ARC, SH., MH., yang hadir mewakili Rektor Dr. Sodirin, SE., MM., menegaskan pentingnya regenerasi dalam organisasi kemahasiswaan.

“Pelantikan ini menjadi tonggak penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan organisasi. Kami berharap kepengurusan BEM FISIP dapat bekerja sama dengan fakultas lain dalam membangun nama besar UNISAB,” ujarnya.

Dekan FISIP UNISAB, Eka Ubaya Taruna Rauf, S.Sos., M.Si., turut memberikan ucapan selamat dan harapan kepada pengurus baru.

“Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat menghadirkan semangat baru, membawa perubahan positif, dan menjalin kolaborasi aktif dengan seluruh elemen civitas akademika,” tegasnya.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran dekanat, dosen pembina, alumni, serta mahasiswa FISIP UNISAB. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan optimisme menyongsong kepemimpinan baru yang diharapkan membawa FISIP UNISAB ke arah yang lebih gemilang menuju generasi Indonesia Emas.

Tomy Kembali Pimpin Porlasi Lampung

Bandarlampung | H M Nur (Tomy) kembali dipercaya memimpin Pengprov Porlasi Lampung masa bakti 2025-2029, pada pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) yang digelar, di Hotel Emersia Bandarlampung, Kamis (19/6/2025) sore.

Musyawarah Provinsi (Musprov) Porlasi Lampung, dengan agenda pemilihan Ketua Umum dan Laporan Program kerja masa bakti sebelumnya serta diikuti oleh seluruh voters yang ada di bawah Porlasi Lampung.

Terpilihnya kembali Tomy sebagai Ketua, karena seluruh voters sepakat mendukung dan memilih kembali inkamben, untuk kembali menjadi nakoda Cabor Layar untuk 4 tahun ke depan.

Selain itu, Tomy juga berjanji akan lebih meningkatkan Cabor Layar Lampung, sehingga bisa bersaing dan meraih prestasi di PON 2028 mendatang.

“Kami akan berusaha lebih baik lagi terutama di PON 2028 mendatang. Targetnya adalah medali, tentunya didukung dengan seluruh unsur, terutama atlet dan peralatan. Kami optimis bisa bersaing di PON mendatang. Doakan biar Layar Lampung berprestasi,” kata Tomy.

Dia juga menambahkan, untuk langkah kedepan pihaknya akan mengajak dunia pendidikan, baik itu tingkat pelajar Sekolah maupun Perguruan Tinggi guna melahirkan atlet-atlet layar yang handal dan berprestasi.
Dengan demikian harapan regenerasi dan munculnya atlet-atlet daerah akan lebih menjamin.

“Kami akan bekerja sama dengan kalangan pendidikan. Mengingat layar juga ada nomor kelompok pelajar, baik SD sampai dengan SMA. Ini salah satu langkah kami kedepan,” pungkas Tomy.| (Red).

IJP Lampung Dikukuhkan, Gubernur Dorong Sinergi Jurnalis dan Pemerintah

LAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung Periode 2025–2028, di…

Forum Perempuan Lampung (Foperlam) Resmi Dideklarasikan, Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

JAKARTA – Forum Perempuan Lampung (Foperlam) resmi dideklarasikan pada 17 Juni 2025 di Hotel Ambhara, Jakarta. Organisasi ini hadir untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan asal Lampung dalam pembangunan daerah, baik di tanah rantau maupun di provinsi asalnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif lahirnya Foperlam. Turut hadir dalam deklarasi, sang istri Purnama Wulan Sari yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. Ia dilantik sebagai Pembina Utama Foperlam.

Sebanyak 54 pengurus resmi dilantik dalam acara tersebut, membawahi lima bidang utama: Organisasi, Sosial, Ekonomi Kreatif, Pendidikan, serta Seni, Budaya dan Pariwisata.

Ketua Umum Foperlam, Dr. Djuariati Djahri Azhari, M.Pd menegaskan bahwa organisasi ini dibentuk untuk memperkuat solidaritas serta memperjuangkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan Lampung. “Kita akan mendorong pelatihan, pendidikan keterampilan, membangun jaringan lintas daerah, serta mendukung perempuan Lampung dalam berbagai bidang strategis,” ujarnya.

Foperlam didukung oleh jajaran pengurus berpengalaman, termasuk Ketua Dewan Pembina Saodah Batin Akuan Sjahroedin MA, mantan Dubes RI di Hungaria. Ia didampingi tiga pembina lainnya: Kanjeng Ratu Dinar Caropeboka, Milhana Musin, dan Merryta Putri Djahri, SH, SPN, MBA.

Di Dewan Penasehat tercatat sejumlah nama seperti Fadila Kadir, dr. Cornelia Badri, Dewi Alina Amrah, dan Martina Musin. Posisi Sekretaris Umum diisi Hj. Nidalia Djohansyah Makki (Ses Nida), dan Bendahara Umum dijabat oleh Ir. Hj. Aida Sari Kadarsyah.

“Keanggotaan terbuka untuk perempuan Lampung di perantauan maupun di daerah asal. Kami siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui perwakilan perempuan masing-masing,” tambah Dr. Djuariati.

Foperlam terbentuk dari proses panjang, dengan kesadaran kolektif untuk menjawab tantangan dan peluang perempuan Lampung ke depan. Pendiriannya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025, sebagai simbol semangat perjuangan dan kebangkitan perempuan.

“Foperlam adalah milik kita bersama. Semoga langkah kami mendapat ridho Allah SWT dan membawa manfaat bagi seluruh perempuan Lampung,” tutup Dr. Djuariati.

Ombudsman Lampung Awasi Ketat SPMB dan PPDBM Tahun Ajaran 2025/2026

Lampung – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan, Nur Rakhman Yusuf, pada 17 Juni 2025 di Kantor Ombudsman Jalan Cut Mutia.

Pengawasan ini bertujuan memastikan tindak lanjut atas saran, koreksi, dan rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

“SPMB dan PPDBM merupakan tahap awal dalam pemenuhan hak pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh warga negara,” ujar Nur Rakhman.

SPMB mencakup jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK, sementara PPDBM mencakup RA, MI, MTs, MA, hingga MAK. Kedua proses ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan secara menyeluruh.

Ombudsman akan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PPDB Madrasah.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Ombudsman RI Nomor 13 Tahun 2025, seluruh kantor perwakilan diminta mengawasi langsung pelaksanaan SPMB dan PPDBM di wilayah masing-masing.

Untuk itu, Ombudsman Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

  • Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengelolaan pengaduan berjenjang.

  • Penunjukan focal point di setiap instansi guna mempercepat penyelesaian laporan.

  • Pemantauan langsung di lapangan selama proses berlangsung.

  • Koordinasi dengan BBPMP atau BPMP Provinsi Lampung.

  • Pembukaan posko pengaduan melalui skema Respon Cepat Ombudsman (RCO).

Nur Rakhman juga mengimbau masyarakat agar melaporkan setiap kendala atau dugaan pelanggaran kepada unit pengaduan di Dinas Pendidikan, satuan pendidikan terkait, atau langsung ke Ombudsman melalui nomor WhatsApp 0811-980-3737.

“Seluruh layanan pengawasan dan pengaduan dalam proses ini tidak dipungut biaya. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Kemendagri Tegaskan Ormas Dilarang Gunakan Atribut Serupa TNI, Polri, dan Lembaga Pemerintah

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) dilarang menggunakan…