BANDAR LAMPUNG – Hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Bandar Lampung,…
Kategori: Pemerintahan
Kabupaten Pesawaran Gelar Rapat Evaluasi dan Perencanaan Indeks SPBE Tahun 2025
Pesawaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melalui Dinas Kominfotiksan sebagai leading sector menggelar Rapat Evaluasi Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 dan Perencanaan SPBE Tahun 2025 di Ruang Rapat Teluk Ratai, pada Selasa (21/01/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Ekobang Setdakab Pesawaran Marzuki, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jayadi Yasa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fanny Setiawan serta perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah terkait, termasuk Inspektur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabag Hukum, BPKAD, Barjas, serta Disdukcapil.
Asisten Ekobang Marzuki pada kesempatan tersebut turut menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, mengingat peningkatan yang signifikan dari awal 2021 dengan nilai 1,9 hingga mencapai 3,49 di tahun 2024 ini.
“Dengan kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder yang baik, saya yakin target di tahun 2025 ini capaian SPBE kita akan lebih baik, namun dengan nilai 3,49 saat ini saya berterimakasih dengan tim SPBE Pesawaran atas upaya dalam peningkatan nilai ini,” ujar Asisten Marzuki.
Untuk diketahui Kabupaten Pesawaran sebelumnya berhasil meraih predikat Baik dengan skor indeks mencapai 3,49 berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu dengan nilai indeks sebesar 2,91.
Pemeringkatan indeks SPBE ini diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dalam Keputusan Menteri PAN-RB tersebut dijelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa mengapresiasi capaian indeks SPBE tahun 2024 sehingga menjadikan Pesawaran masuk 3 besar sebagai kabupaten dengan capaian SPBE tertinggi di Provinsi Lampung.
Jayadi mengungkapkan bahwa evaluasi dan perencanaan SPBE untuk perbaikan di tahun 2025 dengan target indeks sebesar 3,41. Adapun evaluasi yang dilakukan akan berfokus pada manajemen domain SPBE khususnya terkait penerapan manajemen risiko, layanan domain SPBE, serta layanan kinerja pegawai.
Salah satu upaya yang juga turut akan dilakukan yaitu perbaikan domain tata kelola SPBE, termasuk evaluasi dan pembahasan Surat Keputusan (SK) terkait arsitektur SPBE instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Selain itu, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE juga menjadi catatan penting, di mana Dinas kominfotiksan akan dilibatkan dalam asistensi dan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah terkait penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE, dan kolaborasi penerapan SPBE. Review SPBE dan tindak lanjut serta pengaktifan forum komunikasi SPBE juga menjadi agenda penting,” ujar Kadis Jayadi Yasa.
Atasi Banjir, Pemkot Metro Lakukan Langkah Strategis Monitoring ke Beberapa Titik Lokasi
LAMPUNG7COM – Metro | Hujan deras yang mengguyur Kota Metro pada Kamis, 16 Januari 2025, telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, jalan raya, dan lahan pertanian.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Metro dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir dengan melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi yang terdampak dan melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait guna membahas beberapa langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan di Ruang Kerja Walikota Metro, Senin (20/01/2025).
Walikota Metro Wahdi, dalam rapat koordinasi terkait banjir, menegaskan bahwa penanggulangan banjir saat ini menjadi program prioritas utama Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 dengan melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan daerah rawan banjir, terutama mengingat topografi Kota Metro di wilayah Metro Selatan merupakan wilayah persawahan yang berada pada posisi dataran terendah.
“Kita perlu melakukan kajian overlay berbasis geospasial untuk memetakan daerah rawan banjir, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem drainase terintegrasi di Kota Metro,” tutur Wahdi.
Wahdi menjelaskan bahwa kajian topografi menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dengan ketinggian paling rendah 25 meter sehingga dapat menjadikan Kota Metro rentan terhadap banjir.
“Struktur sistem drainase di Kota Metro sebenarnya masih utuh sejak zaman Belanda. Namun anatominya telah rusak, maka dari itu kita perlu membangun sistem drainase yang terintegrasi dan melakukan scoring overall daerah rawan banjir berdasarkan data geospasial sehingga dapat memunculkan analisa dan identifikasi untuk menilai berapa persen daerah tersebut tidak cukup rawan dan daerah tidak rawan,” jelas Wahdi.
Untuk itu, dirinya menilai perlu adanya rencana tindak lanjut terhadap pemantauan yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi dan kapasitas drainase, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan, pengangkatan sedimentasi dan normalisasi drainase.
“Selain itu, perlu adanya pengusulan/proposal untuk dilakukan normalisasi, pengangkatan lumpur dan pembersihan sungai bunut dan batanghari ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur dan PK, serta pengusulan penebangan/pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan di sempa dan sungai/anak sungai Batanghari, Bunut, dan irigasike BBWS Mesuji – Sekampung, “tegas Wahdi.
Tak hanya itu, Wahdi juga menekankan perlu adanya kerjasama yang dibangun antar pihak masyarakat dan pelaku usaha swasta untuk melakukan penanggulangan banjir, menjaga kebersihan, memelihara saluran, dan meningkatkan kapasitas, dan saluran drainase.
“Kita juga harus dapat mengkampanyekan kebersihan dan sosialisasi pentingnya pengelolaan sistem drainase yang baik, menghidupkan Pekan gotong-goyong dan Kebersihan Lingkungan kolaborasi dengan TNI, Kader Lingungan, Pamong, dunia usaha, dan lain sebagainya, “tambah Wahdi.
Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjaga ketahanan pangan yang dimiliki seperti Food, Energy dan Water Security yang dapat menganggu lingkungan, keamanan air, serta ekonomi.
“Prioritas kita tahun 2025 adalah penanggulangan banjir dan perbaikan jalan. Dari total anggaran sekitar Rp. 40 miliar untuk anggaran fisik, sekitar Rp. 20 miliar dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama,“ujar Wahdi.
Dalam pertemuan tersebut, Wahdi juga menekankan bahwa dana tersebut harus ditempatkan pada program prioritas yang tepat dengan perencanaan yang baik agar penanggulangan banjir dapat terlaksana secara efektif.
“Saya kira ke depan anggaran untuk penanganan masalah banjir yang telah disiapkan pada tahun 2025 ini agar dapat tepat sasaran yang disesuaikan dengan wilayah-wilayah prioritas pada daerah rawan banjir, “papar Wahdi.
Sementara itu sebelumnya, Asisten II Sekda Kota Metro, Yerri Ehwan, melaporkan bahwa curah hujan intensitas tinggi dan Volume air sungai & anak sungai Way Batanghari dan Way Bunut mengalami kenaikan menjadi penyebab meluapnya air hingga ke permukiman warga sedangkan Way Raman dan Way Sekampung meluap ke lahan pertanian warga.
“Mengingat BMKG telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan status SIAGA terjadinya hujan deras, Potensi banjir, Genangan meluas yang disertai petir dan angin kencang, banyak saluran drainase tersumbat sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga beberapa wilayah tergenang air/banjir. Pemerintah akan melakukan upaya normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, dan pengangkatan sampah sebagai tindakan cepat mengatasi banjir,“terang Yerri.
Bahkan, BMKG Lampung mencatat curah hujan tinggi terjadi sebesar 58,2 mm pada tanggal 16 Januari, pukul 22.04 WIB dengan Intensitas hujan tinggi melebihi kapasitas drainase (alami, buatan) yang berdampak pada permukiman penduduk di Tejoagung, Mulyojati, Margorejo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur serta areal pertanian sawah di Metro Utara dan Selatan.
“Hal tersebut menimbulkan dampak sosial mulai dari gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian sektor perdagangan dan bisnis lokal yang terdiri dari Kerugian di Kawasan permukiman sebesar Rp. 101.700.000 dan (Potensi) kerugian akibat lahan pertanian rusak sebesar Rp 587.979.000,”pungkas Yerri. |(Red).
Menaker Yassierli Tinjau BLK Bandar Lampung, Menuju Transformasi UPTD Menjadi UPTP Nasional
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T.,…
Pj. Gubernur Samsudin Terima Kunjungan Kerja Kepala BNNP Lampung
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)…
Dukung Swasembada Pangan 2025, Pemkab Lampung Selatan Bersama Forkopimda Ikuti Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar
LAMSEL, Kalianda – Sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…
Beri Bantuan Warga Terdampak Banjir, Kadis Sosial Aswarodi Usulkan Korban Meninggal Dunia Dapat Santunan
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menyalurkan bantuan kepada warga yang…
Pj. Gubernur Lampung Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi, Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Penghujan
BANDAR LAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi…