bapenda

Ketum Aliansi Indonesia Bersatu Apresiasi Bapenda Lampung Dorong PAD dan Soroti Masalah Lahan PT SGC

oleh
Ketum Aliansi Indonesia Bersatu Apresiasi Bapenda Lampung Dorong PAD dan Soroti Masalah Lahan PT SGC

LAMPUNG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra, atas upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam kunjungan resminya ke ruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung pada Senin (4/8/2025), Hadie menilai bahwa Bapenda merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berani menagih tunggakan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

“Selama ini belum ada yang berani menyentuh perusahaan-perusahaan besar. Baru di era sekarang, Bapenda berani menagih pajak yang selama ini macet,” ujar Hadie.

Slamet Riadi dalam keterangannya menjelaskan, sejumlah perusahaan seperti PT Sugar Group Companies (SGC), PT SIL, dan PT GPM telah melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat. Namun, pajak air permukaan masih dalam tahap perhitungan.

Selain persoalan pajak, Hadie juga menyoroti dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai PT SGC dan kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hadie mengutip pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung bahwa pengukuran ulang lahan korporasi bukanlah tanggung jawab negara, melainkan pemohon atau pihak perusahaan. “Kalau terus APBN dipakai untuk ukur lahan perusahaan, bisa jadi preseden buruk,” tegasnya.

Menurut Hadie, masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang sempat berharap adanya titik temu atas lahan yang dikuasai PT SGC. Namun, harapan tersebut berujung pada kekecewaan karena tak ada langkah konkret pascakunjungan Menteri ATR/BPN.

Hadie juga menyinggung kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama petinggi PT SGC, yakni Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf, dalam aliran dana Rp70 miliar untuk pengurusan perkara hukum dengan PT Marubeni pada 2016–2018. Keduanya telah dicekal oleh Kejaksaan Agung RI.

“Menyikapi hal ini, saya mengajak semua elemen, termasuk KNPI, Laskar Lampung, dan ormas-ormas daerah lainnya untuk bersatu mendorong pengungkapan masalah lahan PT SGC. Jika negara tidak mampu membiayai pengukuran ulang, saya siap mendukung penggalangan dana masyarakat,” ujar Hadie.

Ia juga menegaskan, jika kelebihan lahan HGU itu dikembalikan kepada masyarakat di Tulang Bawang, Tubaba, Lampung Tengah, dan Mesuji, maka sektor pertanian lokal—seperti tebu—bisa berkembang dan kesejahteraan rakyat meningkat.

“Gantian, selama ini PT SGC sudah menikmati keuntungan besar. Kini saatnya masyarakat yang sejahtera. Jika ini berhasil, program Gubernur RMD benar-benar akan dirasakan rakyat. Ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto: ‘Petani Makmur, Petani Sejahtera,’” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Hadie menegaskan bahwa peran Bapenda sangat strategis dalam memfasilitasi kebijakan fiskal yang mendukung kesejahteraan. “Kalau ekonomi rakyat bangkit, otomatis PAD akan meningkat signifikan,” tutupnya.

Samsat Rajabasa Gencarkan Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan di Dua Titik Strategis

oleh
Samsat Rajabasa Gencarkan Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan di Dua Titik Strategis

LAMPUNG — UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung terus menggencarkan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan di dua titik strategis, yakni Jalan Gedung Meneng, Rajabasa, dan Jalan Gatot Subroto, Bumi Waras, pada Senin (21/7/2025). Sosialisasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2025 yang digelar bersama Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Tim Samsat membagikan brosur serta memberikan edukasi langsung kepada para pengendara dan masyarakat sekitar mengenai manfaat program pemutihan, yang mencakup pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kepala UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa sosialisasi langsung ke masyarakat menjadi strategi efektif untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak.

“Program pemutihan ini tidak berlangsung sepanjang tahun. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar dapat melunasi pajak tanpa dikenai denda,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa lokasi sosialisasi dipilih berdasarkan intensitas lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang tinggi agar informasi dapat tersebar secara luas dalam waktu singkat.

“Selain memberi kemudahan bagi masyarakat, keberhasilan program ini juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain:

  • Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M. – Kasi Pendataan dan Penetapan

  • Puspa Indah, S.E., M.M. – Kasubag Tata Usaha

  • Anita Marliana Makki, S.E., M.M. – Kasi Penagihan dan Pelaporan

Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD Samsat I Rajabasa mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan ini sebelum masa berlaku berakhir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh langsung di kantor Samsat terdekat atau melalui kanal resmi Bapenda Lampung.

Slamet Riadi Ditunjuk sebagai Plt Kepala Bapenda

oleh
Slamet Riadi Ditunjuk sebagai Plt Kepala Bapenda

Bandar Lampung – Pejabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin akhirnya menunjuk Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Slamet Riadi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pasca membatalkan proses lelang jabatan kepala Bapenda yang sebelumnya dijabat oleh Adi Erlansyah yang telah memasuki masa pensiun, Senin (26/8/2024) kemarin.

Jabatan Kepala Bapenda sendiri memang sempat kosong semenjak pensiunnya Adi Erlansyah. Dan sempat diadakan lelang jabatan. Namun, sayangnya dibatalkan oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin.

Menurut Samsudin,
Pemprov Lampung akan segera mengumumkan informasi lebih lanjut terkait pelelangan ulang JPTP tersebut. Penyelenggaraan lelang jabatan akan dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) terbuka JPTP Provinsi Lampung.

“Saya tidak memilihnya langsung, nanti ada tim seleksi open bidding. Bakal dilihat siapa kandidat mumpuni di posisi itu. Ada tim yang akan memberi rekomendasi kepada Gubernur untuk selanjutnya diusulkan ke Kemendagri,” kata Samsudin.

Ia juga menegaskan Pemprov Lampung berkomitmen untuk bergerak cepat menangani lelang ulang JPTP agar posisi pemerintahan tidak kosong terlalu lama. Kekosongan jabatan dalam kurun waktu yang lama dikhawatirkan akan mengganggu keoptimalan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang jelas sesingkat-singkatnya, secepatnya. Jabatan itu jangan terlalu lama kosong. Karena organisasi kalau banyak yang kosong atau tidak ada definitif di situ, bisa dikatakan organisasi itu kurang sehat,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi Slamet Riadi membenarkan perihal penunjukan dirinya sebagai Plt Kepala Bapenda oleh Pj Gubernur. “Iya saya dilantik menjadi Plt. Kepala Bapenda mas. Baru bertugas dua hari. Saya juga harus mondar-mandir nie mas, ke Bapenda dan ke kantor PBJ,“ ungkapnya singkat. (Red)