dprd bandar lampung

BANDAR LAMPUNG – Empat pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD, Rabu (23/10 /2024 ).

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung dijabat oleh Bernas Yuniarta dari Partai Gerindra. Wakil Ketua I adalah Sidik Efendi dari PKS, Wakil Ketua II adalah Afrizal dari NasDem, dan Wakil Ketua III adalah Wiyadi dari PDIP.

Pengambilan janji dan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lingga Setiawan.

Dalam sambutannya, Bernas Yuniarta mengaku akan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan menjaga Amanah yang sudah diberikan dipundak saya,” ujar Bernas.

Menurutnya, masih banyak penilaian masyarakat terhadap DPRD yang belum mampu menjaring aspirasi masyarakat, dan belum mampu mengontrol kebijakan pemerintah.

“Bagaimanapun juga itu masukkan yang sangat berharga bagi kepengurusan 2024-2029, agar nantinya dapat bekerja positif dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” katanya.

Kedepan Anggota dewan Kota Bandar Lampung akan bekerja maksimal menjaring Aspirasi masyarakat dan menenuhi janji-janji Politik saat kampanye terkhusus di Dapil masing-masing.

Bandar Lampung – Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melakukan audit Koperasi Betik Gawi yang menunggak pembayaran ratusan pensiunan guru SD.

“Kita mendukung Pemkot Bandar Lampung melakukan audit, kita ingin tahu lari uangnya ke mana,” kata Asroni Paslah yang dilansir dari RMOLLampung, Selasa (10/9).

Menurutnya, koperasi dibentuk untuk mensejahterakan anggotanya, namun koperasi ini malah membuat anggotanya terkatung-katung saat ingin mengambil dana tabungannya sendiri yang dipotong Rp100 ribu per bulan.

“Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan dana koperasi tersebut maka harus ditindak tegas secara hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asroni Paslah juga meminta alat penegak hukum (APH) untuk menindak permasalahan menunggaknya pembayaran tabungan Koperasi Betik Gawi telah berlangsung beberapa tahun lalu.

“Kalau tidak ada tindak lanjut dari APH, saya dukung mereka untuk melapor ke pusat,” tutur Ketua Gerindra Bandar Lampung itu.

Sebelumnya, puluhan pensiunan guru di Kota Bandar Lampung melakukan aksi di Depan Gedung Pemerintahan Kota (Pemkot) setempat, Senin (9/9).

Mereka meminta Pemkot Bandar Lampung untuk membantu mengembalikan hak tabungan yang tersimpan di Koperasi Betik Gawi yang nilainya hingga Rp100 miliar.

Salah satu massa aksi, Martiana Sundari mengaku setiap bulannya, Koperasi Betik Gawi melakukan pemotongan sebesar Rp100 ribu. Namun ketika mereka pensiun, hak tabungan yang mereka minta tidak diberikan.

“Data kami ada 275 guru yang mengambil uang pensiun tapi tidak ada. Kami ke sini ingin menyampaikan unek-unek supaya hak kami dikeluarkan,” kata Martiana Sundari.

Menurutnya, para guru SD dan SMP tergabung dalam Koperasi Betik Gawi sejak 2018 lalu. Namun sejak 2020 tabungan pensiun itu mulai tersendat-sendat.

“Harapannya hak kami diberikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika Pemkot Bandar Lampung tidak memenuhi permintaannya, maka ia akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

“Kita tunggu saja, tadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah akan membantu,” tutupnya.*