Dalam Waktu Dekat DPRD Lamsel Bakal Gelar Paripurna Tentang Usulan TPPD

LAMPUNG SELATAN — Setelah melalui proses panjang, Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD) Lampung Selatan akhirnya mendapatkan…

DPRD Sepakati APBD Jakarta Rp 91,34 Triliun: Tertinggi Sepanjang Sejarah

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta…

Komisi II DPR Bahas Tanah Tanpa HGU, Rencanakan Land Amnesty untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Jakarta – Komisi II DPR menggelar konferensi pers untuk mengevaluasi kinerja akhir tahun 2024, yang salah…

Jelang Nataru 2024-2025, DPRD Lampung Serukan Pentingnya Stabilitas Harga Bahan Pokok

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengambil…

Puan Minta Pemerintah Antisipasi Gejolak Kelas Menengah Imbas PPN Jadi 12 Persen

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi gejolak yang dapat…

Polda Lampung Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pileg 2024

LAMPUNG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penggunaan…

Wahrul Fauzi Silalahi Desak Polda Lampung Tutup Bumi Waras dan Tegakkan Keadilan Harga Singkong

LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mendesak Polda Lampung untuk menutup Bumi Waras (BW) serta menindak pengusaha yang masih mempermainkan harga singkong. Menurutnya, pengusaha yang terus bermain dengan harga singkong justru merugikan petani.

“Pak polisi harus turun tangan, tutup saja Bumi Waras. Arahan Pak Presiden (Prabowo) sangat jelas mengenai kesejahteraan, terutama untuk petani. Salah satunya adalah bagaimana harga singkong harus dinaikkan,” ujar Wahrul dalam konferensi pers terkait penangkapan benur di Kabupaten Pesisir Barat, Senin (16/12/2024).

Wahrul juga menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan tegas dalam hal ini, termasuk mengejar kemungkinan kebijakan impor sagu.

“Kami ingin kebijakan dari atas sampai bawah berjalan dengan jelas, dan petani singkong mendapat perhatian yang layak,” tambahnya.

Wahrul mengkritik rendahnya harga singkong yang hanya dihargai Rp900 per kilogram, yang dianggapnya merugikan petani.

“Harga Rp900 per kilo itu bukan harga yang baik, itu harga tahun 2021. Seharusnya harga singkong itu antara Rp3.000-Rp4.000 per kilogram,” tandasnya.

Sebelumnya, petani di Kabupaten Tulangbawang Barat dan Lampung Utara melakukan protes terkait anjloknya harga singkong. Di Lampung Utara, petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Singkong Lampung Utara (PPSLU) mendatangi DPRD setempat. Akibatnya, Bupati Drs. Aswarodi dan Ketua DPRD Yusruzal, ST, menandatangani pakta integritas yang menetapkan harga singkong terendah Rp1.500 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.

Namun, Samsudin, Pj. Gubernur Lampung, menyatakan bahwa untuk sementara harga singkong akan merujuk pada kesepakatan harga tahun 2021, yaitu minimal Rp900 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen pada tahun 2025.

Saat ini, harga singkong di tingkat perusahaan berkisar antara Rp900 hingga Rp1.100 per kilogram. Namun, setelah adanya potongan, petani hanya menerima sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram. Para petani berharap harga yang mereka terima dapat mencapai Rp900 per kilogram.

Harga singkong terakhir tercatat pada Jumat (6/12/2024), yaitu Rp1.070 per kilogram dengan potongan tonase 15 persen. Namun, setelah potongan, harga singkong turun menjadi Rp970 per kilogram dengan potongan naik menjadi 16 persen. [Je]

Tinjau Kerusakan Jalan Liwa-Ranau, Mukhlis Basri Dorong PUPR Lakukan Percepatan Perbaikan

LAMBAR – Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Pj Bupati Lampung Barat Nukman
meninjau kerusakan jalan Liwa- Ranau diantaranya di Pemangku Rantau Panjang, Pekon Tanjungraya, Kecamatan Sukau.

Jalan ini sebelumnya viral setelah masyarakat melakukan aksi kreatif berupa memancing dan mandi di genangan air di tengah jalan, sebagai bentuk protes terhadap kerusakan yang tak kunjung ditangani.

Mukhlis memastikan pemerintah akan segera turun tangan memperbaiki jalan lintas strategis yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan tersebut.

“Kalau ditanya kapan diperbaiki, tentu lebih cepat lebih baik. Namun, kami perlu meninjau dulu titik-titik yang menjadi prioritas perbaikan,” ungkap Mukhlis saat kunjungannya, Rabu (11/12).

Ia menjelaskan bahwa proses perbaikan jalan yang berada di kawasan hutan lindung membutuhkan izin khusus.

“Kami terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab perbaikan jalan ini melibatkan berbagai pihak. Jalan lintas nasional adalah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sedangkan jalan lintas provinsi adalah kewenangan gubernur,” jelasnya.

Mukhlis juga mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo melalui program Infrastruktur Presiden (Inpres), yang memungkinkan perbaikan jalan kabupaten dan provinsi menggunakan anggaran APBN jika dinilai sebagai prioritas nasional.

Dalam kunjungannya, Mukhlis turut meninjau gedung di Kebun Raya Liwa (KRL) yang nyaris longsor akibat erosi tanah. “Saya membawa Kepala BPJN Lampung langsung ke sini untuk memastikan solusi terbaik.

Namun, seperti perbaikan jalan, penanganan ini juga memerlukan proses dan persyaratan teknis,” katanya.

Terkait langkah perbaikan, Mukhlis menekankan pentingnya skala prioritas, terutama bagi jalan yang menjadi akses vital bagi masyarakat dan perekonomian daerah. “Hari ini kami langsung menuju perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan untuk melihat kondisi terkini dan menentukan langkah lanjutan,” tambahnya.
Di sisi lain, Mukhlis mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan dan infrastruktur di sekitar lingkungan mereka. “Mari kita gotong royong membersihkan area sekitar rumah. Jangan hanya menunggu pemerintah, kita harus menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya.
Langkah cepat ini diharapkan dapat segera memperbaiki konektivitas antarprovinsi, mengurangi keluhan warga, dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Lampung Barat. Mukhlis pun berpesan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalan yang rusak hingga perbaikan selesai.
Keberpihakan pemerintah terhadap infrastruktur daerah yang viral menunjukkan bahwa suara masyarakat kini semakin diperhatikan. Perbaikan jalan lintas ini tak hanya menjawab kebutuhan warga, tetapi juga memperkuat jaringan transportasi antarprovinsi yang strategis.

Agus Sartono Ajak Masyarakat Untuk Membangun Lamsel Lebih Maju

LAMPUNG SELATAN – Tantangan ke depan tidaklah ringan. Dalam menghadapi berbagai dinamika dan kompleksitas kebutuhan masyarakat,…

TPPD Optimis Usulan DOB Segera Diparipurnakan DPRD Lamsel

LAMPUNG SELATAN —  Ketua TPPD (Tim Percepatan Pemekaran Daerahkan abupaten Lampung Selatan, H Puji Sartono S.Kep…