LAMPUNG – Batalyon 201 Menwa Unila Gelar Kursus Dinas Staf (KDS) Angkatan XL. Batalyon 201 Menwa Universitas…
Kategori: Lampung
Di Mahan Agung, Iyay Mirza Dijaga Pusaka Jaga Pati Demi Mayang Bekekhang
LAMPUNG – Rahmat Mirzani Djausal, atau yang lebih dikenal dengan Iyay Mirza, diantar secara adat oleh…
Bangkit : Kalau Memang Tidak Memenuhi Ketentuan Perda, Ya Kita Batalkan. Kemungkinan Kita Segel
LAMPUN7COM – Metro | Phoenix Billiard & Cafe yang berada di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, terancam bakal disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.
Sebab, bangunan Phoenix Billiard & Cafe tersebut ilegal lantaran melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo mengungkapkan, dirinya akan memerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk melakukan pengecekan kembali di lapangan terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan kelengkapan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik Phoenix Billiard & Cafe.
“Nanti akan kita kembali cek di lapangan,” ujar Bangkit, Jumat (7/3/2025).
“Kalau sesuai dengan ketentuan di peraturan daerah, disitu ada namanya Garis Sempadan Bangunan (GSB). Kita patuhi saja perda itu,” tambahnya.
Dia menegaskan, apabila hasil pengecekan dilapangan bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda), maka Pemkot Metro akan melakukan penyegelan.
“Kalau memang tidak memenuhi ketentuan Perda, ya kita batalkan. Kemungkinan akan kita segel. Atau, bangunan itu kita suruh mundur agar memenuhi Garis Sempadan Bangunan, kalau enggak ya kita segel melalui Pol PP,” tegas Bangkit.
Sebelumnya diberitakan, Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Phoenix Billiard di tolak lantaran persyaratan yang diajukan tidak lengkap. Terlebih, bangunan tersebut melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Robby K Saputra saat dikonfirmasi awak media.
“Jika berkas persyaratan yang di unggah ke sistem tidak sesuai, otomatis akan ditolak. Apalagi bangunannya melanggar sisi GSB, yaitu batas garis yang tidak boleh ada bangunan, di situ dia melanggar. Yang sebelah ujung itu dia 2,9 meter, yang ujung sebelah kiri itu 4,1 meter, temboknya agak miring. Jadi, seharusnya saat membangun, bangunan itu harus mundur,”ujar Robby.
Robby menjelaskan, dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) serta Sistem Online Single Submission (OSS), apabila bangunan eksistingnya (sesuatu yang sudah ada atau sedang ada di suatu tempat atau waktu tertentu) melanggar, otomatis tertolak dan tidak bisa diproses PBG nya.
“Kami langsung verifikasi ke lapangan, setelah kita cek bersama-sama Pol PP, tim teknis PUTR, dan pengelolanya, hasilnya memang itu melanggar GSB,” tegas Robby. | (Rio).
Wali Kota Metro Safari Ramadhan Perdana di Mushola Darul Hikmah Yosorejo
LAMPUNG7COM – Metro | Safari Ramadan merupakan program tahunan Pemerintah Kota Metro untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memberikan dukungan bagi tempat ibadah dan warga yang membutuhkan.
Safari Ramadan tahun ini dibagi menjadi dua tim dimana tim 1 dipimpin langsung oleh Walikota Metro dan tim 2 dipimpin oleh Wakil Walikota Metro, yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan keharmonisan antara Pemerintah Kota Metro dengan masyarakat di momen Bulan Ramadan.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, hadir di Mushola Darul Hikmah, yang berlokasi di Jl. Mahakam 2, RT 16 RW 4, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, pada Jumat malam (07/03/2025).
Walikota menyampaikan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat dan juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Mushola dan warga sekitar atas sambutan hangat yang diberikan kepada Tim Safari Ramadan Kota Metro.
Dalam Safari Ramadhan kali ini, Pemerintah Kota Metro memberikan santunan kepada 25 anak yatim, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000.
Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yatim agar mereka bisa lebih berbahagia menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan material bangunan senilai Rp 10 juta serta dua unit AC senilai RP 7 juta untuk mendukung pembangunan dan kenyamanan Mushola Darul Hikmah.
Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi meningkatkan fasilitas tempat ibadah bagi masyarakat sekitar.
Dikatakan dalam sambutannya, walikota Metro menyampaikan bahwa bantuan ini memang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan Mushola, tetapi diharapkan dapat menjadi pancingan agar lebih banyak pihak turut berkontribusi dalam pembangunan Mushola.
“Pemerintah Kota Metro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam memajukan fasilitas keagamaan yang ada, sehingga Mushola ini bisa lebih nyaman digunakan untuk beribadah serta kegiatan keagamaan lainnya,” ucap Bambang.
Selain itu, Walikota Metro juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, terutama selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri.
“Dengan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakat dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kedamaian,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan sosial dan keagamaan guna memperkuat nilai-nilai keislaman serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan gotong royong semakin tumbuh, sehingga pembangunan infrastruktur keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kenyamanan lingkungan dapat terwujud secara berkelanjutan,” pungkas Bambang.
Sementara, Ketua Takmir Mushola Darul Hikmah Yogi, turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wali Kota Metro beserta rombongan dan juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyambutan.
Dalam sambutannya, Yogi menjelaskan bahwa selain menjadi tempat ibadah, Mushola Darul Hikmah juga menjadi pusat pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak di sore hari.
Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta berakhlak mulia.
“Semoga Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama,” tukas Yogi. | (Red).
Deo Bernedy Putra, Sosok Alumnus Unila yang Peduli Pelestarian Bahasa Daerah
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) terus melahirkan alumni-alumni hebat yang memberikan kontribusi positif di berbagai bidang.…
Suryono Kembali Terpilih Memimpin ESI Lampung dalam Musprov Pertama
LAMPUNG – Suryono, S.S kembali terpilih untuk memimpin Esports Indonesia (ESI) Lampung setelah memperoleh dukungan penuh dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-1 yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Bandarlampung, Jumat (7/3/2025).
Pemilihan Suryono sebagai Ketua Umum ESI Lampung untuk periode berikutnya didasarkan pada penilaiannya yang positif selama masa kepemimpinan sebelumnya, terutama dalam pengembangan atlet Esports di Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Suryono menekankan pentingnya kesinambungan program kerja yang ada. Ia pun menyerahkan sepenuhnya pengelolaan organisasi kepada jajaran pengurus agar setiap program dapat berjalan dengan maksimal.
“Esports bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga dapat menjadi jalan untuk meraih prestasi bahkan membuka peluang karier bagi para pemuda,” jelasnya.
Suryono berharap keputusan yang diambil dalam Musorprov ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan membantu menemukan bibit-bibit muda berbakat dalam dunia Esports.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM., mengungkapkan harapannya agar pengurus baru dapat meningkatkan kualitas pembinaan atlet Esports di Lampung.
“Saya berharap kepengurusan yang baru dapat membawa pembinaan atlet esports di Lampung menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Kerjasama antara pengurus daerah dan ESI pusat juga harus diperkuat agar perkembangan esports di Lampung semakin pesat. Esports bukan sekadar permainan, tetapi bagian dari upaya pembinaan generasi muda yang dapat mengharumkan nama Provinsi Lampung,” ujar Descatama.
Pimpinan sidang Musprov ke-1 terdiri dari Ketua Muhammad Najib, Anggota 1 Irwansyah Agung, dan Anggota 2 Ari Wibowo.
Buka Gerak Syariah 2025, Wagub Jihan Nurlela Dorong Sinergi Pengembangan Ekonomi Syariah di Provinsi Lampung
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak…
KKN Unila Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Alpukat di Desa Babatan
Lampung – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) Periode 1 Tahun 2025 telah menginisiasi…
Realisasi Janji Naikan Insentif RT/RW, Bambang-Rafieq Masih Pertimbangkan APBD
LAMPUNG7COM – Metro | Janji politik Walikota Metro Bambang Iman Santoso terkait kenaikan insentif Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Marbot, Kaum, Guru Ngaji, Juru Kunci Makam akan segera direalisasikan.
Tetapi dirinya masih ragu bahkan akan memastikan dulu topangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Metro apakah mumpuni atau malah sebaliknya.
“Nanti akan kita lihat anggarannya dulu, tidak bisa kita langsung sampaikan,”ucap Bambang Iman Santoso, Rabu (5/3/2025).
“Secepatnya. Itu kan sudah semuanya kita sampaikan semua dalam visi misi. InsyaAllah semuanya nanti akan direalisasikan,” tambahnya.
Walikota mengungkapkan, pihaknya baru saja memanggil para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menanyakan program apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan.
“Kan kita hari ini barusan bekerja, memanggil semua OPD yang ada. Kita ingin tahu sejauh mana yang sudah dilakukan, dan belum dilakukan. Setelah itu, baru kita nanti semuanya akan kita realisasikan,” pungkas Bambang.(Red)
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Sinergi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Provinsi Lampung
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan High-Level Meeting yang digelar untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium lantai 4, Gedung Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung pada Kamis (06/03/2025).
Dalam kesempatan ini, Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan bahwa perputaran uang yang signifikan selama bulan Ramadan menjadi indikator penting bagi perekonomian Provinsi Lampung ke depan. “Bulan Ramadan adalah saat perputaran uang yang besar, dimana sekitar 70% pendapatan setahun bisa dikeluarkan hanya dalam satu bulan. Kondisi ini menjadi gambaran untuk ekonomi kita ke depannya,” ujar Gubernur.
Dengan besarnya perputaran uang tersebut, Mirzani juga mengingatkan akan potensi yang muncul, di mana beberapa pihak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk mencari keuntungan berlebihan, seperti dengan menaikkan harga atau menahan stok barang.
“Bulan Ramadan ini adalah momen belanja besar. Namun, ada pihak-pihak yang berpotensi mencari keuntungan berlebihan, termasuk dengan menaikkan harga dan menahan stok. Ini yang perlu kita cermati, baik sebagai pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kestabilan harga,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Mirzani juga menyampaikan harapannya agar kenaikan harga gabah dan jagung yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dapat berdampak positif bagi perekonomian di Provinsi Lampung yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
“Mari kita jaga agar pendapatan petani dan masyarakat Lampung tetap stabil. Jika belanja masyarakat terkendali dengan baik, kita bisa menghindari inflasi yang tinggi. Kami berharap, jika pengendalian ini berhasil, perekonomian Lampung akan lebih baik setelah bulan Ramadan,” ungkapnya.
Selain faktor ekonomi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi harga dan distribusi pangan. “BMKG memperkirakan cuaca ekstrem hingga akhir Maret, dengan potensi banjir yang masih ada. Ini harus diwaspadai, karena bisa memengaruhi inflasi,” jelasnya.
Gubernur menambahkan bahwa distribusi pangan menjadi hal krusial yang tidak boleh terganggu oleh cuaca buruk. “Distribusi pangan harus terus lancar, jangan sampai gangguan cuaca menghambatnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi untuk menjaga kelancaran distribusi barang, terutama menjelang Ramadan. “Infrastruktur jalan harus diprioritaskan untuk mendukung interkoneksi antar moda transportasi. Dengan kelancaran transportasi, distribusi barang ke masyarakat akan lebih efektif,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan informasi yang rasional dan bijak kepada masyarakat, serta mengimbau agar masyarakat lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran.
“Budaya konsumsi yang berlebihan bisa memicu inflasi. Mari kita pastikan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah mampu menjaga harga dan pasokan barang selama bulan Ramadan,” kata Gubernur.
Gubernur juga mengajak semua pihak untuk terus berkoordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi Provinsi Lampung. “Dengan kerjasama yang baik, saya yakin inflasi dapat terkendali, dan ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik,” tutupnya.
Gubernur juga menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung beserta Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah berikut:
- Memantau ketersediaan stok bahan pangan pokok dan barang penting lainnya, termasuk BBM dan Elpiji (LPG).
- Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga seperti operasi pasar, gelar pangan murah, dan lainnya, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Mengawasi keamanan produk pangan yang beredar agar tidak kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.
- Berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi pangan.
- Memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi peningkatan curah hujan dan bencana banjir.
- Menjamin kesiapan infrastruktur jalan dan pengendalian arus kendaraan, baik di jalan provinsi, kabupaten, kota, dan jalan tol.
- Menjamin ketersediaan dan kelayakan armada angkutan penumpang dan barang guna mengantisipasi kenaikan permintaan.
- Memastikan pelayanan di rumah sakit dan posko-posko kesehatan selama 24 jam, dengan tenaga medis siap siaga.
- Meningkatkan intensitas pengawasan oleh Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan.
Gubernur Lampung Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Lampung, Soroti Pentingnya Sinergi dan Tata Kelola Keuangan
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Masmudi, kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.
Sertijab tersebut juga dihadiri oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Gubernur Mirza mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Masmudi atas dedikasinya selama menjabat, serta menyampaikan ucapan selamat kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini memegang amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru.
“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama,” kata Gubernur Mirza dalam sambutannya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan, seiring dengan pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.
Gubernur juga menjelaskan bahwa visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yang bertajuk “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” akan diwujudkan melalui tiga misi utama, yakni:
- Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
- Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Gubernur menekankan bahwa pencapaian visi tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan membutuhkan gotong royong dan kontribusi positif dari seluruh pihak.
“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu-membahu, dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur.
Terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut selama 10 tahun terakhir.
“Kami berharap, pada tahun 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut,” tambahnya.
Melalui serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk kemajuan bersama,” tutup Gubernur.
Gubernur Mirza Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Lampung dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Kamis (06/03/2025).
Sertijab disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza mengapresiasi Masmudi atas dedikasinya mengemban tugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang telah berjalan dengan baik. Mirza juga mengucapkan selamat bertugas kepada Nugroho Heru Wibowo, yang kini menjalankan amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung.
“Saya berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menyampaikan pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan.
“Visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, adalah visi yang membutuhkan kerjasama kita semua,” ungkapnya.
Mirza juga menekankan bahwa pembangunan Lampung harus sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional, seperti penguatan ideologi Pancasila, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Dalam implementasinya, Gubernur menyampaikan tiga misi utama dalam visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yaitu: mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.
“Pada 2025 ini, kami berharap dapat kembali meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak BPK Perwakilan Lampung untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar BPK terus memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam pengelolaan keuangan, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya serah terima jabatan ini, diharapkan adanya sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Purnama Wulan Sari Mirza Berkomitmen Kembangkan UMKM Lampung Bersaing di Kancah Nasional dan Internasional
Lampung – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2025-2030 segera terbentuk. Hal tersebut terungkap dalam rapat pengurus Dekranasda Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza di ruang rapat Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (6/3/2025).
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa Dekranasda Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengembangkan produk kerajinan, meningkatkan kehidupan pelaku usaha kerajinan, memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi tentang pengembangan kerajinan Nasional, dan merangsang pertumbuhan UMKM di Provinsi Lampung.
“Organisasi ini adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi UMKM provinsi Lampung, saya harapkan Dekranasda dapat mendukung pembangunan di Provinsi Lampung yang sesuai Visi dan misi Bapak Gubernur Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ucapnya.
Melalui terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari mendorong agar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Provinsi Lampung dapat bersaing dalam pemasarannya.
“Kedepan saya berharap, nantinya produk yang dihasilkan dapat bersaing baik di kancah nasional maupun Internasional,” lanjutnya.
Selain itu, Dekranasda juga berupaya mengembangkan dan meningkatkan SDM pengrajin, sehingga potensi usaha kerajinan dapat menjadi peluang merebut pasar Nasional dan Internasional.
Pembinaan juga dilakukan untuk pengembangan usaha pengrajin di Provinsi Lampung dan membangun kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait.
Purnama Wulan Sari berharap dengan terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung akan menjadi motor penggerak bagi UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kualitas produk.
“Saya berharap, provinsi Lampung ini menjadi percontohan bagi Dekranasda lainnya,” harapnya.
Purnama Wulan Sari mendorong UMKM untuk terus mengikuti perkembangan teknologi sebagai sarana dengan lebih meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi digital.
“Saya meyakini kita akan dapat mengemban tugas, apabila kita bersinergi dan bekerja secara bersama – sama,” pungkasnya.
Purnama Wulan Sari Mirza Berkomitmen Kembangkan UMKM Lampung
LAMPUNG – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2025-2030 segera terbentuk. Hal tersebut…
Wagub Jihan Nurlela Hadiri Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025 oleh Ketua KPK-RI Setyo Budiyanto
LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur di Bandarlampung, Rabu (5/3/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Elvira Umihani, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Slamet Riadi.
Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto, dan diisi dengan sejumlah pemaparan dari narasumber yang membahas topik terkait pencegahan korupsi.
MCP diselenggarakan oleh KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang merupakan hasil kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan mendukung terwujudnya ekosistem pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.
Indikator IPKD ini digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa kegiatan yang mendukung MCP KPK 2025 antara lain penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator di area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi di setiap area, dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah daerah diharapkan menjadikan MCP sebagai alat utama untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan.
Dengan penerapan MCP secara optimal, diharapkan daerah dapat meraih manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.
Keberadaan Phoenix Billiard di Tolak Warga Hadimulyo Timur
LAMPUNG7COM – Metro | Polemik keberadaan Phoenix billiard dan Cafe terus berlanjut, selain melanggar peraturan tentang PBG dan GSG, keberadaan tempat Billiard itu juga di tolak sebagian warga Hadimulyo Timur, Metro Pusat.
Sebagian warga sekitar khawatir akan dampak negatif terhadap generasi muda, sebab, keberadaan Phoenix Billiard dan Cafe berdekatan dengan tempat ibadah.
MD (46), warga Hadimulyo Timur, mengaku awalnya tidak mengetahui pasti rencana pembangunan gedung billiard tersebut.
Bahkan, tidak semua warga sekitar dimintai persetujuan dalam proses pembangunan Phoenix Billiard dan Cafe yang kini sudah beroperasi tersebut.
“Beberapa warga menemui saya secara perorangan, menyampaikan penolakan mereka terhadap keberadaan Phoenix Billiard di dekat tempat ibadah,” kata MD, Rabu (5/3/2025).
“Warga takut tempat ini mengarah pada aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Selain itu, operasional billiard yang umumnya berlangsung hingga larut malam dinilai bisa mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ujar MD.
Lebih lanjut MD menjelaskan, lokasi Phoenix Billiard berdekatan dengan sejumlah tempat ibadah, dimana Masjid terdekat hanya berjarak sekitar 100 meter, kemudian sebuah mushala berada di belakang bangunan dengan jarak 150 meter dan tidak jauh dari sana, Masjid Agung Kota Metro juga menjadi pusat kegiatan keagamaan warga.
“Letaknya sangat dekat dengan tempat ibadah. Ini membuat warga semakin resah karena tidak sesuai dengan karakter lingkungan yang menjunjung nilai-nilai religius,” tutur MD.
Selain aspek kedekatan dengan tempat ibadah, warga juga menyoroti potensi masalah sosial lainnya.
“Kami khawatir ada kemerosotan moral, seperti praktik perjudian atau praktik lain yang menyimpang. Ini bukan hanya soal satu bangunan, tetapi dampaknya bagi generasi mendatang,” imbuh MD.
Penolakan ini tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari tokoh agama dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan moral dan sosial di Metro.
Warga berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral.
“Kami ingin pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin agar tidak merusak tatanan sosial yang telah terjaga selama ini,” kata MD.
Seperti diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby K. Saputra, menegaskan bahwa Phoenix Billiard belum memiliki izin lengkap.
Pihaknya telah memberi waktu kepada pengelola untuk melengkapi persyaratan administrasi.
“Kami telah mencapai komitmen dengan pengelola. Jika dalam tujuh hari mereka tidak melengkapi izin, tindakan tegas akan kami ambil,” pungkas Robby.| (Red).
Pemprov Lampung dan MPAL Gelar Acara Adat “Ngantak”, Menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Memasuki Mahan Agung
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar Tradisi Adat bertajuk “Ngantak Gubernur Buka Belangan”, yang menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menuju Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (5/3/2025) sore.
Gubernur Mirza dan Ibu Wulan Sari Mirza diiringi arak-arakan menuju Mahan Agung. Setibanya di Mahan Agung, Gubernur beserta istri melakukan Buka Belangan atau membuka pintu rumah sesuai dengan Adat Lampung.
Kemudian acara dilanjutkan dengan Penyerahan Pakaian Adat Lampung dan Pusaka dari Marga Teluk Betung kepada Gubernur Lampung.
Dan dilanjutkan dengan Tarian Ngigel yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.
Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol kebersamaan, keterbukaan, dan gotong royong dalam membangun daerah.
Tradisi “Ngantak” sendiri merupakan tradisi turun temurun di Lampung sebagai simbol keterbukaan tuan rumah dalam menerima tamu.
“Ini sebagai simbol dari eratnya persaudaraan, kebersamaan, serta komitmen kita dalam membangun daerah dan bangsa,” ujar Gubernur.
“Ngantak” yang berarti membuka pintu, dimaknai Gubernur sebagai simbol keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi masyarakat. “Pintu ini kita buka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berinovasi,” tegasnya.
Momentum ini juga dimanfaatkan Gubernur untuk menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komitmen, dan meningkatkan semangat kerja bersama demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam perjalanan pembangunan Lampung, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam membangun Lampung yang lebih maju.
Kegiatan menghantar Gubernur Mirza memasuki rumah jabatan ini diakhiri dengan Buka Puasa Bersama.
Gubernur Lampung Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Forkopimda, Perkuat Kerjasama Pembangunan
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama Forkopimda Provinsi Lampung di Mahan Agung, pada Rabu (5/3/2025).
Acara ini menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan antar pemerintah daerah dan Forkopimda dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Provinsi Lampung. Kehadiran para pemimpin dari berbagai sektor menggambarkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan menciptakan kondisi yang kondusif, terutama selama bulan Ramadan yang penuh berkah.
Selain sebagai ajang silaturahmi, acara buka puasa bersama ini juga berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar Forkopimda dalam mencapai visi pembangunan provinsi.
Suasana hangat dan kekeluargaan yang tercipta dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat tali persaudaraan serta menumbuhkan semangat kebersamaan untuk membangun Lampung ke depan.
Walikota dan Wakil Walikota Metro Lakukan Pengecekan Kendaraan Dinas
LAMPUNG7COM – Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso bersama Wakil walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana melaksanakan pengecekan kendaraan dinas, di Halaman Wisma Haji Al-Khairiyah, Rabu, (05/03/2025).
Walikota Metro Bambang Iman Santoso mengungkapkan, bahwa setelah melakukan pengecekan pada kendaraan ada beberapa hal yang langsung Kita perintahkan seperti STNK yang mati dari beberapa OPD harus cepat di bayarkan, plat yang gelap langsung di lepas untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya kepala daerah yang baru ini ingin semuanya transparan.
Dari sejumlah kendaraan dinas yang diperiksa, beberapa kendaraan tidak dapat dikumpulkan karena memiliki fungsi khusus, seperti ambulans.
“Jika semua kendaraan di kumpulkan hari ini, kebutuhan masyarakat akan terhambat, untuk kendaraan ambulans yang sangat di butuhkan, kami sangat memaklumi jika belum bisa dikumpulkan,” ucap Bambang.
Pada kesempatan yang sama Wakil Walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana, mengingatkan seluruh OPD dan PNS untuk menjaga kendaraan Dinas dengan baik.
“Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh ada pemasangan stiker kegiatan ataupun wisata, dan sebaiknya kendaraan dinas yang tidak digunakan tidak diparkir di rumah pribadi, tetapi di kantor atau rumah dinas,” jelas Rafieq.
“Mohon jaga baik nama Pemda Kota Metro karena kendaraan yang dipakai itu juga melambangkan nama baik Kota Metro,” pungkasnya. | (Rio).
Pemprov Lampung Ikuti Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak Secara Daring
LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung turut berpartisipasi dalam Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian/Lembaga terkait serta sejumlah Organisasi Perempuan Keagamaan, bertempat di Ruang Aula Heritage Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Acara diawali dengan pembacaan Narasi Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak, yang dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Kantor Staf Presiden.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemen PPPA untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, yang sejalan dengan pendidikan karakter anak. Kemen PPPA melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta Lembaga Masyarakat yang telah melaksanakan kebijakan dan program terkait pemenuhan hak anak, khususnya selama bulan Ramadan, seperti Pesantren Kilat, Pesantren Ramadan untuk Balita, dan kegiatan lainnya yang mengajarkan anak-anak tentang sejarah kemuliaan Ramadan, membaca surat-surat pendek, mendongeng, dan hafalan.
Untuk memaksimalkan dampak dari program-program tersebut, Kemen PPPA mengintegrasikan pemenuhan hak anak dengan pendekatan-pendekatan berikut:
- Melibatkan anak dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program selama bulan Ramadan.
- Mendorong orang tua dan pengasuh untuk melaksanakan ‘Gerakan 1 Jam Berkualitas Keluarga Tanpa Gawai’ selama bulan Ramadan di rumah.
Pada acara tersebut, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi dan Menko PMK Pratikno juga berkesempatan menyapa anak-anak dari TK Aisyah 20 Rawamangun, TK Muslimat NU Pondok Cabe, dan TK Muslimat Sumedang yang mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom.
Selain diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dan berbagai Organisasi Perempuan Keagamaan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Agama, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi, serta BKKBN dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tak ketinggalan, hadir pula Organisasi Perempuan Keagamaan dari berbagai agama, Forum Anak Nasional, Forum Anak Daerah dari seluruh Indonesia, dan Forum GenRe.