Kategori: Nation News

PASURUAN – Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, menegaskan pentingnya perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta kepastian hukum bagi pekerja platform digital dan transportasi online. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Manfaat BPJS Kesehatan bagi Pekerja Platform Digital-Transonline” pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT FSPMI), Kamis (18/9/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Sekjen DPP FSPMI Sabilar Rosyad, S.H., Ketua Umum PP SPDT FSPMI Drs. M. Syawal Harahap, Ketua DPW FSPMI Jawa Timur Pujianto, Sekum PP SPDT FSPMI Indra Kurniawan, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan dr. Dina Diana Permata.

Dalam forum itu, Siruaya menilai SPDT FSPMI memiliki peluang besar berkembang di era digitalisasi. Namun, ia mengingatkan agar transformasi digital tidak sampai mengikis solidaritas antarpekerja. “SPDT harus mampu meramu kepentingan individu para pekerja menjadi kepentingan komunal yang diperjuangkan bersama,” tegasnya.

Ia juga menekankan peran digitalisasi dalam menjaga keberlangsungan Program JKN, termasuk untuk mencegah praktik kecurangan (fraud). “Tahun 2024, beban JKN mencapai Rp170 triliun. Meski persentase fraud kecil, secara nominal nilainya tetap besar. Digitalisasi menjadi kunci,” jelasnya.

Siruaya meluruskan pandangan publik soal BPJS Kesehatan. Menurutnya, lembaga tersebut berfungsi sebagai penjamin, bukan penyedia layanan kesehatan. “Pelayanan tetap dilakukan fasilitas kesehatan mitra kami,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) masih menjadi penopang utama program JKN karena iurannya surplus. Sementara segmen lain diproyeksikan memiliki rasio klaim di atas 100% pada 2025. “Meski begitu, dana jaminan sosial tetap aman hingga akhir 2025 berkat cadangan surplus tahun sebelumnya,” tambahnya.

Siruaya juga menegaskan keberpihakan kepada pekerja, khususnya pengemudi ojek online. “Saya marah besar kalau ada pekerja tidak mendapat haknya di fasilitas kesehatan. Kita juga harus mendukung perjuangan teman-teman ojol agar diakui sebagai pekerja, bukan sekadar mitra,” tegasnya.

Menutup sesi, ia membuka diri menerima kritik dan masukan dari serikat pekerja. “Silakan sampaikan kepada saya agar Program JKN ke depan semakin baik,” pungkasnya.

[Khoiri]