Bupati Parosil Mabsus Sidak MPP, Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal

LAMBAR – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melaksanakan sidak di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk melihat…

Pemprov Lampung Mantapkan Manajemen Data Kemiskinan Ekstrem Menuju Target Nol Persen pada 2027

LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat presentasi untuk memanajemen proyek Data Kemiskinan…

Kolaborasi Strategis Pemprov dan Pemkot Bandar Lampung untuk Peningkatan Pendidikan, Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Pariwisata

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana duduk satu meja…

SRMA 32 Lampung Selatan Siap Beroperasi, 75 Siswa Ikuti Pemeriksaan Kesehatan

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi siswa Sekolah Rakyat Menengah…

Pemkab Lambar gandeng kejaksaan Tangani Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

LAMBAR – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Kejaksaan Negeri dalam penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha…

Langkah Strategis Pemprov Lampung, Bentuk PMO Data Kemiskinan Ekstrem untuk Percepatan Penanggulangan

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui konsolidasi data yang…

Pemprov Lampung Dorong Generasi Berprestasi Lewat Seni Musik dan Budaya

Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui seni dan budaya. Komitmen ini tampak nyata lewat dukungan terhadap kegiatan bertajuk Live Music A Pre-Competition: The 14th Bali International Choir Festival 2025 Gita Nada Lampung Community & Teen Choir, yang digelar di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Lampung, Minggu (13/07/2025).

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, hadir langsung dalam acara tersebut untuk memberikan dukungan moril dan apresiasi kepada para peserta, pelatih, orang tua, dan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan Gita Nada Lampung Community tampil di ajang internasional.

“Kehadiran saya di tengah-tengah acara ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan pribadi, tetapi juga sebagai wujud nyata dan komitmen kami Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dalam mendukung tumbuhnya kreativitas generasi muda, khususnya dalam seni budaya,” ujar Purnama Wulan Sari dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa program-program yang memperkuat nilai-nilai budaya lokal, membangun rasa percaya diri anak-anak muda, serta menumbuhkan kreativitas akan terus didorong dan dikembangkan oleh Pemprov Lampung bersama TP. PKK.

Kegiatan ini menjadi ajang pemanasan sekaligus evaluasi bagi Gita Nada Lampung Community sebelum mereka berkompetisi di Bali International Choir Festival 2025. Tak hanya berorientasi pada prestasi, kegiatan ini juga sarat dengan nilai-nilai edukatif, nasionalisme, serta pembentukan karakter generasi muda.

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan seni budaya seperti ini diyakini mampu memberikan dampak luas, baik dalam pelestarian budaya lokal, peningkatan daya saing pemuda Lampung, hingga promosi potensi daerah ke tingkat internasional.

Pembina Gita Nada Lampung Community, Anshori Djausal, juga menekankan pentingnya peran seni budaya dalam membentuk karakter bangsa.

“Bangsa ini akan mempertahankan jati dirinya bukan hanya karena teknologi dan ekonomi, tetapi karena cinta tanah air dan budaya. Dalam sajian anak-anak, kita melihat proses menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, kompak, dan saling mencintai,” ujar Anshori.

Ia menegaskan bahwa proses latihan yang keras akan menghasilkan karya dan semangat yang mencerminkan masa depan gemilang.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga seni seperti Gita Nada Lampung Community dinilai menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak muda Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui TP. PKK menegaskan akan terus bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ruang yang kondusif bagi generasi muda untuk berkembang dan berprestasi.

Diharapkan, keikutsertaan Gita Nada Lampung Community dalam ajang internasional ini tidak hanya membawa nama harum Lampung, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk terus berkarya, berbudaya, dan membanggakan daerahnya.

Budhayana Run 5K, Wujud Semangat Kebersamaan dan Harmonisasi di Bumi Ruwa Jurai

LAMPUNG – Sikap toleransi telah berlangsung dalam budaya masyarakat Lampung sejak ratusan tahun yang lalu, saat…

Pemprov Lampung Dukung Kebangkitan Ekonomi Kreatif Lewat Bandar Lampung Expo 2025

LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,…

Bandar Lampung Expo 2025 Resmi Dibuka, Meriahkan HUT Kota ke-343

Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi membuka Bandar Lampung Expo Tahun 2025 pada Sabtu malam (12/7/2025), yang digelar di Gedung Graha Mandala. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-343 Kota Bandar Lampung.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan kolintang oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, didampingi Wakil Wali Kota H. Deddy Amarullah, Sekretaris Daerah Kota Iwan Gunawan, unsur Forkopimda Kota Bandar Lampung, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku Ketua APEKSI periode 2025–2030, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam. Kehadiran mereka menambah semarak dan bobot penting dalam perhelatan tersebut.

Ajang Promosi, Hiburan, dan Silaturahmi

Bandar Lampung Expo 2025 tidak hanya menjadi bentuk perayaan ulang tahun kota, tetapi juga menjadi ruang interaksi masyarakat dan pemerintah daerah, serta ajang promosi produk lokal dan UMKM.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan berharap kegiatan ini dapat memperkuat perekonomian lokal.

“Kami ingin acara ini menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM, hiburan rakyat, serta simbol semangat pembangunan kota. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini,” ujar Eva.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah guna menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

Berlangsung 8 Hari

Bandar Lampung Expo 2025 dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, mulai dari tanggal 12 hingga 19 Juli 2025. Selama expo, masyarakat akan disuguhkan berbagai acara menarik seperti:

Pameran UMKM

Stand kuliner lokal

Pertunjukan musik dan hiburan rakyat

Layanan publik dari dinas dan instansi pemerintah

Pemerintah Kota berharap gelaran ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kebangkitan ekonomi dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Diklat SPPI Batch 3 Tahun 2025 Resmi Ditutup, Provinsi Lampung Tegaskan Komitmen Dukung Penguatan SDM Pertahanan

PESAWARAN – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Provnsi Lampung M. Firsada,  mewakili Gubernur Lampung bertindak…

Pemprov Lampung Dukung Penguatan Peran Politik Perempuan

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya…

Kunjungan PW APRI Lampung, Pemprov Dorong Peran Penghulu Perkuat Ketahanan Keluarga

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Pengurus Wilayah (PW) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia…

Penandatanganan Raperda APBD 2024 dan Persetujuan RPJMD 2025-2029, Lampung Mantapkan Arah Pembangunan

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menandatangani…

Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah, Gubernur Apresiasi Peran DPRD

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah.…

Wakil Bupati Pesibar Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar RANPERDA RPJMD TAHUN 2025-2029

PESIBAR – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan…

Tiga Inpres untuk Lampung: Pusat Siapkan Langkah Nyata Perkuat Layanan Kesehatan Daerah

Jakarta — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama enam bupati dari wilayah kabupaten di Provinsi Lampung melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat pemerintah pusat melalui tiga Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menyasar langsung permasalahan utama sektor kesehatan di Lampung.

Turut hadir mendampingi Gubernur, antara lain Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Audiensi ini turut disaksikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Kemenkes, para direktur jenderal, serta jajaran eselon I dan II Kemenkes.

Permasalahan Daerah Disampaikan Langsung

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan langsung berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi tantangan di daerahnya masing-masing, termasuk keterbatasan tenaga medis, minimnya alat kesehatan, dan fasilitas layanan yang belum layak.

Gubernur Rahmat Mirzani menegaskan perlunya perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah mempercepat layanan kesehatan.

“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan: mulai dari kurangnya dokter, dokter gigi, hingga dokter spesialis. Selain itu, banyak puskesmas dan rumah sakit daerah yang belum layak. Kami harap, ini bisa dijawab dengan kebijakan yang menyentuh langsung rakyat,” tegas Gubernur.

Tiga Inpres Strategis Siap Diberlakukan

Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Kesehatan menyatakan siap mendukung peningkatan layanan kesehatan di Lampung. Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyebut, pemerintah pusat berkomitmen mengeluarkan tiga Instruksi Presiden (Inpres) strategis:

  1. Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan
    Fokus pada penempatan dokter umum, dokter gigi, dan spesialis dengan skema afirmatif bagi putra-putri daerah agar kembali mengabdi di wilayah asalnya.

  2. Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan
    Akan menjangkau puskesmas, rumah sakit, dan pustu terutama di daerah dengan indeks layanan rendah dan infrastruktur minim.

  3. Inpres Penguatan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi)
    Bertujuan memperkuat sarana penanganan penyakit berat yang menjadi beban kesehatan utama nasional, seperti peralatan CT-Scan, cath lab, dan alat hemodialisa.

“Tiga Inpres ini akan menjadi solusi sistemik. Tidak hanya menambal yang kurang, tetapi membangun fondasi layanan yang kuat dan merata di seluruh Lampung,” ujar Marindo.

Apresiasi untuk Respons Cepat Pemerintah Pusat

Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas komitmen cepat dan konkret dalam menjawab tantangan kesehatan di daerah.

“Ini bukan pertemuan simbolik, tapi langkah nyata. Pemerintah pusat mendengar dan siap bergerak. Kami optimis, pelayanan kesehatan di Lampung akan lebih merata dan berkualitas,” ujar Rahmat Mirzani.

Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting demi menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan yang layak, sebagaimana amanat konstitusi.

Sinergi KPK – Pemda: Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah Demi Efektivitas Pelayanan Publik

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih pascapelantikan kepala daerah di sejumlah provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, Kamis (10/7/2025), dan melibatkan pemerintah daerah dari DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.

Forum ini diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai ruang penguatan komitmen antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

KPK juga menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.

“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas menjadi kunci, jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” tegas Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Johanis mengungkap bahwa sebanyak 51 persen atau 854 dari 1.666 perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif. Angka ini menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai dan dibenahi.

“Jabatan itu sifatnya hanya sementara, hanya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Lakukanlah yang terbaik untuk pembangunan daerah dan negara kita. Jangan bergaya di atas mobil, sementara rakyat kita menderita,” sambung Johanis.

Untuk itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi Stranas PK.

Tak hanya itu, instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem antikorupsi di daerah.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas, terlebih Jakarta tengah menuju Kota Global.

Sehingga, kunci utama mewujudkannya bisa dimulai dari keberanian pemimpin untuk menahan godaan dan menanamkan budaya antikorupsi mulai dari diri sendiri.

“Jakarta memiliki anggaran Rp 91,2 triliun, tahun depan menjadi Rp 94 triliun, pasti semua orang tergiur. Untuk itu, pengelolaan (anggaran) menjadi bagian dari sikap antikorupsi sebab sikap antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri. Kedepannya, saya berharap dan mendoakan terutama bagi semua kepala daerah, tidak ada yang ketika tertangkap itu bahagia,” tegas Pramono.

Adapun, Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi antikorupsi bagi seluruh Kepala Daerah dan Direksi BUMD; pejabat mengajar antikorupsi; bus dan kampanye antikorupsi; bimbingan teknis fraud risk assessment; serta festival antikorupsi.

Dorong Sistem Pencegahan yang Terintegrasi

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi penting untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam kebijakan efisiensi belanja daerah, terutama terkait perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal ini, KPK menekankan urgensi penggunaan MCSP sebagai instrumen deteksi dini atas risiko benturan kepentingan dan penyimpangan kebijakan.

KPK juga mendorong kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi, mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi dan pemberdayaan penyuluh antikorupsi (PAKSI & API) di wilayah masing-masing.

Dengan kolaborasi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan agenda pemberantasan korupsi di level lokal semakin kuat guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, serta jajaran Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah dari enam provinsi yang menjadi peserta kegiatan.|(Gun/rils).

Wagub Jihan Dampingi Kemenko PM di Lamsel, Dorong Penguatan Program “Desaku Maju” untuk Pembangunan Ekonomi Desa

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia…

Marciano : KONI Harus Bekerjasama dengan Pemerintah

Jakarta | Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Mayjen TNI Purn Marciano Norman, berpesan agar KONI Lampung mampu dan harus berkoordinasi dan bekerjasama, dengan Pemerintah di daerah masing-masing.

“Berkoordinasi dan Kerjasama adalah mutlak bagi KONI kepada Pemerintah,” kata Marciano.

Hal tersebut disampaikan Marciano kepada Ketua KONI Provinsi Lampung dan rombongan, Kamis (10/7/2025) pagi di Komplek Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno, Gedung Direksi, Jl. Pintu Satu Senayan lantai 8, RT.1/RW.3, Kota Jakarta Pusat, Jakarta, saat menerima audiensi Ketua KONI Lampung terpilih sekaligus mengesahkan SK kepengurusan KONI Lampung.

Gerakan senyap selama ini sudah menggulirkan langkah pasti ke Jakarta untuk menjemput payung hukum organisasi besar yang bernama KONI untuk periode 2025-2029.

Empat personil dari Lampung yang dipimpin ketua umum KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat didampingi Chrisna Putra, Margono Tarmudji dan Riagus Ria menjadi tamu pertama hari ini yang dijadwalkan bertemu dengan ketua KONI Pusat Marciano Norman di ruang kerjanya yang didampingi oleh Waketum 1 Suwarno, Sekjen Lukman Djajakesuma dan Wakabid Humas Tirto Prima, Kamis 10 Juli 2025 pagi.

Kehangatan tidak bisa disembunyikan dalam pertemuan ini, karena selama ini yang terdengar di Jakarta bahwa KONI Provinsi Lampung masih berproses dalam dinamika yang cukup tinggi ombaknya. Namun kehadiran Taufik cs sudah memberikan kesan teduh dalam Bahasa yang lembut di sebuah perjamuan itu.

Taufik menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di kantor KONI Pusat ini secara rinci, dan ditanggapi penuh suka cita oleh Marciano dan pengurus lainnya.

“Kami bersama teman-teman mewakili masayarakat olahraga Lampung, dalam hal ini ingin bersilaturahmi dengan bapak ketua KONI Pusat beserta jajaran, sekaligus menyampaikan draft kepengurusan KONI provinsi Lampung periode 2025-2029 untuk mendapatkan pengesahan, sebagai dasar kami bekerja ke depan,” kata Taufik.

Dan seterusnya diskusi berjalan mengalir dengan akrab. Beberapa hal pun juga disampaikan kepada KONI Pusat untuk meminta penjelasan langsung.

Dalam pertemuan ini Marciano Norman memberikan beberapa pesan terkait keberadaan organisasi KONI di Lampung diantaranya agar KONI Lampung menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal teknis dengan Dispora dan OPD terkait lainnya.

“Ini penting, karena KONI bukan lembaga yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterikatan dengan lembaga lainnya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan dana pembinaan. Maka sudah seyogyanya kalau kita bermitra dengan baik dengan belaiu-beliau termasuk DPRD Provinsi,” kata Marciano.

KONI Daerah, lanjut Marciano, merupakan perpanjangan tangan dari KONI Pusat dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Karena atlet-atlet daerahlah yang kelak akan membela negara ini dengan koordinasi yang baik dalam level nasional untuk kepentingan pertandingan tingkat internasional.

“Saya berharap Pak Taufik dan teman-teman di KONI Lampung mampu menjalin dan memperkuat hubungan baik dengan para pengurus cabang olahraga, pelatih dan atletnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini penting sebagai dasar kebersamaan dalam meraih prestasi ke dapan,” tambah Marciano.

Tanpa cabor, lanjut Marciano, KONI ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena KONI dan Cabor adalah mitra kerja dalam pembinaan prestasi olahraga, namun dalam tupoksi yang berbeda. Marciano mengingatkan untuk terus berkoordinasi dalam waktu dekat untuk menentukan jadwal pelantikan dan pengukuhannya.

Bismillahirohmanirrohim, KONI Provinsi Lampung akan segera tancap gas melakukan tugas yang sudah bejibun di depan mata. Selamat Bekerja kawan. | (Red).