Sidak di Beberapa OPD Wabup Mad Hasnurin Kecewa Masih Ada Pegawai Tidak Berada di Kantor Saat Jam Kerja

LAMBAR – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Mad Hasnurin kecewa terhadap tingkat kehadiran pegawai di lingkungan…

Sekda Nukman Ikuti Gelar Pasukan Pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah

LAMBAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat Nukman ikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025…

Safari Ramadan di Lampung Tengah, Wagub Jihan Nurlela Ajak Warga Bersinergi untuk Pembangunan Provinsi Lampung

LAMTENG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka  Safari Ramadan 1446 H…

Pemkab Kaur Fokus Tekan Stunting: Wabup Ingatkan Aksi Nyata, Bukan Hanya Rapat

BINTUHAN – Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar rembuk stunting guna membahas strategi percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut, Rabu (19/3/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I., didampingi Asisten II, Lianto, SP, serta Kepala Bapperida, Dr. Ir. Hifthario Syahputra, ST, M.Si, IPM, ASEAN Eng. Acara ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Abdul Hamid menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya berhenti pada rapat dan diskusi, tetapi harus disertai aksi nyata di lapangan.

“Jangan hanya rembuk dan rapat, tapi harus ada langkah konkret. OPD yang terlibat harus benar-benar menjalankan tugasnya agar target penurunan angka stunting bisa tercapai sesuai harapan,” ujar Wabup.

Strategi dan Target Penurunan Stunting

Berdasarkan data tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Kaur tercatat sebesar 14,3%. Pemerintah menargetkan penurunan sebesar 2-4% pada tahun 2025, dengan harapan mencapai angka 12,5% sesuai target Provinsi Bengkulu.

Saat ini, jumlah masyarakat Kaur yang terdampak stunting mencapai 114 orang, tersebar di 192 desa dan 3 kelurahan. Oleh karena itu, lokus penanganan stunting akan lebih difokuskan, terutama pada daerah dengan angka kejadian tinggi.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan mencakup:

  • Intervensi langsung kepada keluarga terdampak
  • Peningkatan akses gizi dan pelayanan kesehatan
  • Pemberdayaan petugas lapangan seperti tenaga kesehatan dan sosial
  • Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan

Wabup menegaskan bahwa upaya ini harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial.

“Apa yang diberikan kepada masyarakat terdampak stunting harus benar-benar sampai ke mereka dan berdampak nyata. Tanpa tindakan nyata, target kita sulit tercapai,” tegasnya.

Dengan strategi yang matang dan aksi nyata di lapangan, Pemkab Kaur optimis dapat mencapai target penurunan stunting tahun 2025 demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

THR ASN Lampung Selatan Cair Hari Ini, Mulai Bulan Depan ASN Gajian Tiap Tanggal 1 Meski Tanggal Merah

LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Secara simbolis, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi) menyerahkan THR kepada perwakilan ASN dalam acara yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Rabu (19/3/2024).

Bupati Egi menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38.107.212.780 dari APBD Tahun 2025 untuk pembayaran THR ini.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 6.698 penerima THR, dengan rincian:

  • 2 Pejabat Negara,
  • 50 Anggota DPRD,
  • 6.017 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
  • 629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ini adalah bentuk apresiasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, serta PPPK melalui APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati Egi.

TPP ASN Dinaikkan 25 Persen

Selain THR, PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan juga akan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan kenaikan 25 persen dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya hanya diberikan sebesar 50 persen.

“Tahun ini, jumlahnya saya naikkan 25 persen. Doakan, insyaAllah tahun depan bisa mencapai 100 persen. Saya tingkatkan hak bapak dan ibu semua, tapi tentu saya juga menuntut peningkatan kinerja dari bapak dan ibu,” tegasnya di hadapan ratusan ASN yang hadir.

Ia juga berharap pencairan THR ini bisa menjadi momen membahagiakan bagi para ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Saya berharap THR ini menjadi penyemangat bagi ASN dalam meningkatkan kinerja. Tetap solid, jaga kolaborasi dan kekompakan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Selatan,” pesannya.

Gaji ASN Mulai Dicairkan Setiap Tanggal 1

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, mengumumkan kebijakan baru terkait pencairan gaji ASN.

Mulai 1 April 2025, gaji ASN akan dicairkan setiap tanggal 1 setiap bulan, termasuk jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah.

“Ini merupakan terobosan dan inovasi dari Bapak Bupati Lampung Selatan. Dengan kebijakan ini, PNS dan PPPK tetap bisa menerima gaji tepat waktu, tanpa terpengaruh hari libur,” jelas Wahidin Amin.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kesejahteraan ASN semakin meningkat, serta mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di daerah tersebut.

(*)

Pemkot Bandar Lampung Gelar Operasi Pasar Murah Tahap III di 20 Kecamatan

Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menggelar Operasi Pasar Murah Tahap III yang dilaksanakan secara serentak di 20 kecamatan. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga yang hadir untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Pemkot telah menyelenggarakan pasar murah dalam tiga tahap guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

“Hari ini adalah operasi pasar murah yang ketiga selama Ramadhan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat luar biasa,” ujar Eva Dwiana pada Rabu, 19 Maret 2025.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga sembako. Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat dapat berbelanja dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan di pasaran.

“Operasi pasar murah Ramadhan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mereka bisa mendapatkan sembako dengan harga terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Salah satu warga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Rosmiati, warga Kelurahan Bumiwaras, Kecamatan Bumiwaras, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.

“Terima kasih kepada Bunda Eva yang telah menggelar pasar murah. Dengan adanya program ini, kami bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan di pasar biasa,” ungkap Rosmiati.

Pemkot Bandar Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat melalui akun Instagram resmi Kominfo Bandar Lampung.

Berikut Daftar Nama Pejabat Eselon II dan III Pemda Kaur yang Diberhentikan Sementara, Juga daftar PLT-nya

BINTUHAN – Sebanyak 17 pejabat eselon II dan III di jajaran Pemerintah Daerah Kaur diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengisi kekosongan jabatan, telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

“Benar bahwa ada 17 pejabat eselon II dan III yang diberhentikan sementara dari jabatannya pada Rabu, 19 Maret 2025. Langkah ini diambil semata-mata untuk kepentingan organisasi,” ujar Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yusi Nofriyanti, SE, Rabu, 19 Maret 2025.

Menurutnya, surat keputusan (SK) pemberhentian sementara telah disampaikan kepada pejabat terkait sejak Selasa, 18 Maret 2025, dan sebagian lagi diberikan pada Rabu, 19 Maret 2025.

Untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan, telah ditunjuk pejabat Plt guna mengisi kekosongan jabatan. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Daftar Nama Pejabat Pelaksana Tugas (Plt):

  1. Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Asman Suhadi, S.P., M.P. – Kepala Dinas Perhubungan
  3. Usadi Dinata, S.Pd. – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  4. Junaidi, S.T., M.M. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  5. Hendris, S.E., M.M. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  6. Three Marnope, S.Pd., M.TPd. – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  7. Robi Antomi, S.PI., M.Ling. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
  8. Sastriana, SSTP., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  9. Sipta Miarip, S.E. – Kepala Dinas Kesehatan
  10. Apen Ardiansyah, S.P. – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
  11. Lisarmawan, M.A.P. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Ifrianto, S.E. – Kepala Dinas Perikanan
  13. Dodi Haryono, S.TP. – Kepala Dinas Pertanian
  14. M. Adhar Cilas, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
  15. Refuan, S.Sos. – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  16. Depi Putrawansyah, S.Sos. – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  17. Sepriawan, S.E. – Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  18. Indra Gunawan, S.Kom. – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
  19. Sepri Haryanto, S.Hut. – Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
  20. Reko Sastrawan, S.Pt. – Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kaur ke depan.

Bupati Egi Serahkan THR Secara Simbolis untuk PNS, PPPK, dan DPRD

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemberian THR ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi, kepada perwakilan ASN di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat, pada Rabu (19/3/2024).

Bupati Egi mengungkapkan bahwa pencairan THR ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran. “THR untuk PNS, PPPK, dan anggota DPRD telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kami pastikan pencairannya tepat waktu agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Lebaran,” ujar Egi.

Pemkab Lampung Selatan menganggarkan sebesar Rp38.107.212.780 dalam APBD 2025 untuk pembayaran THR, yang diperuntukkan bagi sekitar 6.698 penerima, yang terdiri dari pejabat negara (2 orang), anggota DPRD (50 orang), PNS (6.017 orang), dan PPPK (629 orang).

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian dan penghargaan bagi pejabat negara, anggota DPRD, PNS, dan PPPK melalui APBD Lampung Selatan 2025,” tambah Bupati Egi.

Selain THR, Bupati Egi juga mengumumkan bahwa PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan akan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang meningkat menjadi 75 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 50 persen. “Tahun ini saya tingkatkan 25 persen, semoga tahun depan bisa mencapai 100 persen. Saya tingkatkan hak bapak ibu, tetapi juga menuntut kinerja yang lebih baik,” tegasnya di hadapan ratusan perwakilan ASN.

Bupati juga memastikan bahwa pencairan THR untuk PNS dan PPPK akan dimulai pada hari itu juga dan berharap bantuan tersebut menjadi kado yang membahagiakan bagi keluarga ASN.

“Saya berharap pemberian THR ini dapat meningkatkan semangat ASN dalam bekerja. Mari selalu solid dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan,” pesan Bupati Egi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, juga menambahkan bahwa mulai 1 April 2025, pencairan gaji ASN akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya, meskipun pada hari libur atau tanggal merah. “Ini adalah inovasi dari Bapak Bupati untuk memastikan ASN dan PPPK tetap menerima gaji tepat waktu,” kata Wahidin Amin.

Sejumlah PNS dan PPPK menyampaikan rasa syukur atas pencairan THR ini, berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka menjelang Lebaran. Pemerintah juga mengimbau agar THR yang diterima digunakan dengan bijak, terutama untuk kebutuhan hari raya dan tabungan masa depan.

Perbaiki Ruas Tajab-Adi Jaya Way Kanan, Gubernur Mirza Minta Pelaku Usaha Ikut Jaga Jalan Tetap Mulus

LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) bergerak cepat menangani perbaikan ruas jalan Tajab-Adi Jaya,…

Rembuk Stunting Kabupaten Kaur: Sinergi Menuju Target 2025

Kaur – Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar Rembuk Stunting 2025 sebagai bagian dari aksi percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Kaur, Rabu (19/3/2025), dan dibuka oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I. Turut hadir dalam acara ini Asisten II, Forkopimda Kaur, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta pendamping desa.

Dalam pertemuan ini, berbagai strategi dan komitmen bersama disusun guna menekan angka stunting di Kabupaten Kaur menjadi 12,5% pada 2025, setelah sebelumnya tercatat 14,3% pada 2023. Kepala Bapperida Kaur, Ir. Hiftiario Syaputra, menyampaikan bahwa upaya ini akan difokuskan pada 40 desa dengan total 114 warga yang teridentifikasi mengalami stunting.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBD dan Dana Desa (DD), di mana sesuai dengan Permendes, 20% dari DD dialokasikan untuk ketahanan pangan, termasuk pangan hewani dan nabati. Ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam menekan angka stunting,” ujar Hiftiario.

Tren Stunting Meningkat, Perlu Sinergi Lintas Sektor

Wakil Bupati Abdul Hamid menegaskan bahwa keterlibatan lintas sektor sangat penting dalam upaya penanggulangan stunting. Ia juga menyoroti tren peningkatan angka stunting di Kaur dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2021: 11,3%
  • 2022: 12,4%
  • 2023: 14,3%

“Angka ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja lebih keras dan bersinergi lebih kuat untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Abdul Hamid.

Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan oleh seluruh stakeholder terkait. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target, demi mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di Kabupaten Kaur.