Kategori: Pemerintahan

Lampung Pemerintahan

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Sinergi Bersama Pemerintah Pusat Perbaiki Infrastruktur di Provinsi Lampung

Lampung – Komitmen Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal untuk memperbaiki infrastruktur di Provinsi Lampung ditunjukkan dengan aksi dimulainnya perbaikan ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada Senin (10/03/2025).

Dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengawali perbaikan jalan di Desa Nibung Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/03/2025).

Komitmen untuk memulai memperbaiki sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung tersebut menjadi prioritas Gubernur Rahmat Mirzani dan Wagub Jihan dalam menjalankan roda Pemerintahan di Provinsi Lampung di awal kepemimpinannya.

Beberapa ruas jalan sudah dimulai prosesnya, pada tahun 2025 ini akan ada 52 ruas jalan yang akan dilakukan perbaikan di Provinsi Lampung, diantaranya terdapat 6 ruas yang menjadi titik fokus prioritas.

Gubernur Rahmat Mirzani juga menjelaskan bahwa terkait Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera di Kabupaten Pringsewu yang mengalami kerusakan merupakan bagian dari jalan nasional dan saat ini sudah diperbaiki.

Dalam keterangannya pada Selasa (11/3/2025), Gubernur Mirza menjelaskan bahwa keterlambatan perbaikan jalan nasional tersebut disebabkan oleh proses administrasi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung yang baru menyelesaikan pembukaan blokir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025.

“Jalan ini adalah jalan nasional dan sudah diperbaiki. Terjadi keterlambatan karena memang sedang proses birokrasi kemarin,” ujar Gubernur Mirza.

Untuk diketahui bahwa jalan nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Jalan nasional dikelola dan dirawat oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak sempat menjadi perhatian publik, terutama setelah beredar di media sosial aksi swadaya sekelompok pemuda Pringsewu yang melakukan perbaikan secara mandiri. Mereka berinisiatif menambal jalan berlubang karena kekhawatiran terhadap tingginya angka kecelakaan di jalur tersebut.

Pemerintah pusat pada tahun 2025 ini juga tengah memulai perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung.

Dengan selesainya perbaikan, diharapkan arus lalu lintas di Jalinbar Sumatera kembali lancar dan aman bagi pengguna jalan. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan infrastruktur jalan nasional tetap terjaga dengan baik.

Lampung Pemerintahan

Tenaga non-ASN dilingkungan Pemprov Lampung Terima SK Perpanjangan Tenaga Kontrak di Masa Transisi Penataan Pegawai

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Penyerahan Petikan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak Dalam Masa Transisi Penataan Tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 bertempat di GSG Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana didalamnya ditegaskan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dengan demikian, sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Sebagai bagian dari komitmen dalam penataan tenaga non-ASN, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi tetap dapat bekerja hingga proses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara selesai.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.125 tenaga non-ASN menerima Petikan Keputusan Gubernur Lampung yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dibagi menjadi dua sesi.

Pada sesi pertama diikuti oleh sebanyak 1.615 tenaga non-ASN yang berasal dari 27 perangkat daerah dan sesi kedua diikuti oleh 1.510 tenaga non-ASN yang berasal dari 14 perangkat daerah.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan bahwa di masa transisi ini, tenaga non-ASN Pemerintah Provinsi Lampung akan tetap mendapatkan hak-haknya.

“Pemerintah Provinsi Lampung sudah pasti memastikan dalam masa transisi ini tenaga non-ASN yang kami angkat sudah kami pastikan memenuhi kriteria dan mendapat kepastian hingga proses seleksi aparatur sipil negara telah selesai,” tegasnya.

Menurut Gubernur Rahmat Mirzani, perpanjangan kontrak ini merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya harapkan meskipun bapak ibu sekalian non-ASN, tapi tidak mengurangi pelayanan bapak ibu sekalian kepada masyarakat. Saya ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Rahmat Mirzani juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi dan misi provinsi Lampung yaitu ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

“Kedepan kita memiliki tanggung jawab besar, sebagai pemerintah mari kita sama-sama mengajak, membawa Lampung kedepan untuk menjadi Lampung yang maju, Lampung yang lompat mengejar ketertinggalan, kita akan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 visi ini menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih cerdas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus pastikan birokrasi kita berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wagub Jihan Nurlela juga menegaskan kepada para pegawai Non ASN yang telah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik – baiknya.

“Diharapkan tenaga Non-ASN yang hari ini diberikan sk perpanjangan, baik kita tahap 1 maupun tahap 2 dapat semakin meningkatkan kinerjanya, dapat selalu menjaga integritasnya, tetap loyal dan berkualitas dalam pelayanan yang diberikan. Saudara sekalian adalah bagian dari sistem yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kerja nyata dengan bersinergi bersama semua pihak.

“Kita harus memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak, kita akan mampu menjadikan Lampung sebagai bagian dari transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan sehingga seluruh tenaga non-ASN di masa transisi ini tetap mendapatkan hak-haknya.

“Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan. Pastikan bahwa dalam masa transisi ini tenaga Non-ASN tetap mendapatkan hak-haknya, gaji, THR dan lain sebagainya, sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Lampung Barat Pemerintahan

Bupati Lampung Barat Berikan Arahan dan Motivasi kepada Petugas Pemadam Kebakaran

12 Maret 2025
Redaksi

Lampung Barat – Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, bersama Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, memberikan…

Pemerintahan

Wagub Jihan Nurlela Resmikan Dimulainya Perbaikan Ruas Jalan di Kabupaten Lampung Timur

12 Maret 2025
Redaksi

LAMTIM – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan Groundbreaking perbaikan ruas jalan Jabung – Simpang Maringgai,…

Pemerintahan

Gubernur Mirza Safari Ramadhan ke Pesawaran, Sampaikan Makna Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dan Tri Cita Pembangunan Lampung

PESAWARAN – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melanjutkan Safari Ramadan ke Kabupaten Pesawaran, Selasa, (11/03/2025). Kegiatan dipusatkan di Rumah Dinas Bupati Pesawaran dalam suasana penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan makna dari visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dan tri cita pembangunan Lampung.
Menurut Gubernur Mirza, kegiatan safari ini bukan sekadar agenda formal, melainkan juga menjadi momentum yang penting untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dia menilai sangat penting menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat, terlebih pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah.

Gubernur juga mengungkapkan makna visi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” Menurutnya, visi ini bukan sekadar cita-cita, melainkan sebuah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tri Cita Pembangunan sebagai pedoman kebijakan dan program pembangunan, yaitu:
1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Selain itu, Gubernur Mirza juga mengimbau masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk terus menjaga kekompakan dan kerukunan. Dengan adanya sinergitas antara berbagai elemen masyarakat, ia optimistis Kabupaten Pesawaran akan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik, serta tetap aman, damai, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat juga menyerahkan sejumlah bantuan. Bantuan tersebut meliputi santunan 10 anak yatim piatu dan bantuan untuk pembangunan masjid di Desa Negeri Sakti sebesar Rp 30.000.000.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyerahkan dua unit pengering padi (dryer) dan Dinas Ketahanan Pangan memberikan pupuk organik cair (POC) kepada dua orang petani. Dinas Sosial juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada empat kelompok masyarakat. Dan Dinas Perkebunan memberikan 8.000 batang bibit kakao dan 5.000 kg pupuk organik kepada seorang petani.

Bupati Pesawaran Dendi Romadhona mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Mirza beserta rombongan di Bumi Andan Jejama. Ia berharap kunjungan silaturahmi ini dapat semakin mempererat ikatan emosional antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

“Semoga kunjungan ini semakin mempererat hubungan kita, baik di tingkat pemerintahan maupun antar masyarakat. Kami juga mengharapkan kerjasama yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, ulama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik, baik di bidang sarana dan prasarana maupun dalam bidang mental dan spiritual,” ujar Bupati Dendi.

Di akhir sambutannya, Bupati Dendi Romadhona menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas perhatian dan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesawaran. “Semoga hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui silaturahmi seperti ini terus dikuatkan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadan ditutup dengan tausyiah yang disampaikan oleh KH Ihya Ulumiddin, dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah.

Lampung Pemerintahan

Gubernur Lampung Lantik Pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung Periode 2025-2030

Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Lampung periode 2025-2030, pada Selasa (11/03/2025).

Acara pelantikan yang berlangsung di Balai Keratun ini juga sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Lampung.

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 002/PKK.PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/V.12/M.Hk/2024 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung periode 2025-2030 resmi dilantik.

Dalam naskah pelantikannya, Gubernur Mirzani menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh pengurus akan menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga di Lampung.

Selain itu, Gubernur juga mengukuhkan dan melantik Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Nomor 002/POS/POSYANDU/PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari, S.E., M.M., juga dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/168/V.12/M.Hk/2025 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 resmi dilantik.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani, yang juga menjabat sebagai Pembina TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Lampung, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program yang telah disusun. Ia berharap TP PKK Provinsi Lampung segera merancang dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta terus berinovasi mendukung pembangunan daerah.

“TP PKK diharapkan menjadi mitra strategis dalam program kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak di seluruh pelosok Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya keselarasan program kerja TP PKK dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolaboratif.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, mengemban tugas mulia ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ikhlas, dan penuh dedikasi,” ujar Purnama.

Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

“Marilah kita melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” ajaknya.

Bandar Lampung Pemerintahan

Upaya Cegah Banjir, Pemkot Bandar Lampung Tertibkan Bangunan di Saluran Air

Bandar Lampung – Satgas Penertiban Bangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berhasil menertibkan puluhan bangunan yang dibangun di atas saluran air maupun sungai. Hal ini disampaikan oleh Antoni Irawan, Ketua Satgas Penertiban Bangunan, pada Selasa, 11 Maret 2025.

“Sampai saat ini, sekitar 18 bangunan telah kami minta untuk dibongkar, dan pemiliknya sudah melakukan pembongkaran tersebut,” ungkap Antoni.

Berbagai jenis bangunan yang melanggar tersebut, lanjutnya, bervariasi, mulai dari tempat parkir kendaraan hingga kamar.

“Jenis pelanggaran berbeda-beda, tetapi intinya mereka membangun di atas saluran air, bahkan ada yang memperkecil saluran air itu sendiri,” tambahnya.

Untuk mengatasi potensi bencana banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga sedang melakukan pemasangan Box Culvert dan normalisasi sungai di enam titik. Pemasangan Box Culvert dilakukan di saluran air Jalan H. Ismail, Kecamatan Rajabasa, dan Jalan Sultan Agung, Kecamatan Wayhalim.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, menjelaskan bahwa meski musim penghujan telah berlalu, Walikota Bandar Lampung tetap memerintahkan Dinas PU untuk melanjutkan normalisasi sungai dan pemasangan Box Culvert.

“Di Wayhalim, ada dua titik pemasangan Box Culvert. Kami berharap, ketika hujan turun, tidak ada lagi genangan di jalan,” jelas Dedi Sutioso, Selasa, 11 Maret 2025.

Normalisasi sungai dan pemasangan talud dilakukan di aliran sungai yang ada di Kecamatan Kedamaian, Wayhalim, dan Rajabasa. Pembersihan sedimen dilakukan dengan menggunakan alat berat milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Berdasarkan perintah Ibu Walikota, Bunda Eva, normalisasi sungai terus dilakukan. Pengerjaan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari hulu hingga hilir,” tambah Dedi Sutioso.

Lampung Barat Pemerintahan

Wabup Mad Hasnurin Hadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung

11 Maret 2025
Redaksi

LAMBAR – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, mengikuti rapat koordinasi secara virtual mengenai…

Advetorial Keagamaan Kota Metro Pemerintahan

Pemerintah Kota Metro Sambut Ramadan 1446 H Dengan Syiar Ramadan di Masjid Taqwa

LAMPUNG7COM – Metro | Bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M disambut meriah oleh Pemerintah Kota Metro dengan dibukannya kegiatan Syiar Ramadan di Masjid Taqwa Kota Metro, Selasa (11/3/2025).

Acara yang dihadiri ratusan jamaah ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Metro, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), GOW (Gerakan Organisasi Wanita), BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), dan Majelis Masjid Taqwa.

Pengajian dimulai pukul 08.00 WIB menghadirkan Buya Zakaria sebagai pemateri membawa suasana khidmat menyelimuti acara sejak awal hingga akhir dan para jamaah yang turut aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, dalam sambutannya menyampaikan pesan penting tentang keutamaan bulan Ramadan dimana setiap amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh umat Muslim untuk meningkatkan ketaqwaan dan memperbanyak amal saleh, seperti mengikuti pengajian dan berbagi kepada sesama.

“Kegiatan Syiar Ramadhan ini, yang meliputi pengajian, pembagian takjil, pasar murah, dan bazaar pakaian layak pakai juga diharapkan dapat menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat gotong-royong dan kepedulian sosial,” ujar Bangkit Haryo Utomo.

Bangkit juga berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa empati dan berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Metro, Ny. Eni Bambang, turut menyampaikan bahwa kegiatan Pengajian Syiar Ramadan tidak hanya bertujuan meningkatkan ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antarjamaah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga meningkatkan pemahaman beragama melalui kajian ini, serta menyemarakkan bulan ramadan dan menyempurnakan amal sholeh dan mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslim,” ujar Eni Bambang.| (Red).

Lampung Barat Pemerintahan

Parosil Mabsus Menanggapi Kekhawatiran Masyarakat BNS Tentang Penurunan dari Wilayah TNBBS

LAMBAR – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, memberikan klarifikasi mengenai kekhawatiran masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) terkait rencana penurunan warga yang berkebun di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Beberapa waktu lalu, masyarakat Lampung Barat sempat dihadapkan pada masalah konflik dengan satwa liar seperti Harimau dan Gajah, yang memicu isu terkait kemungkinan penurunan masyarakat yang berkebun di wilayah TNBBS.

Parosil Mabsus menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat tembusan atau pemberitahuan resmi dari pihak TNBBS kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengenai program penurunan masyarakat yang tinggal dan berkebun di kawasan TNBBS.

“Beberapa waktu lalu, saya mengumpulkan pihak Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan instansi terkait untuk membahas persiapan menjelang Lebaran, inflasi harga, serta penanganan konflik dengan satwa liar. Salah satu dampaknya adalah isu penurunan masyarakat yang berkebun akibat konflik dengan Harimau dan Gajah,” jelas Parosil.

Pakcik (sapaan akrab Bupati Lampung Barat) menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah menanyakan langsung kepada TNBBS terkait rencana penurunan masyarakat Suoh dan BNS. Namun, pihak TNBBS mengonfirmasi bahwa belum ada program semacam itu, karena keputusan tersebut berada di tangan TNBBS.

“Sudah saya tanyakan kepada pihak TNBBS apakah ada program terkait penurunan masyarakat Suoh dan BNS yang berkebun di kawasan TNBBS akibat konflik dengan satwa liar, dan jawabannya adalah belum ada. Yang berhak memutuskan penurunan adalah pihak TNBBS,” kata Pakcik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Parosil Mabsus dalam sambutannya saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Pekon Bumi Hamtatai, Kecamatan BNS, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Pakcik menegaskan bahwa masyarakat Suoh dan BNS yang berkebun di wilayah TNBBS tidak perlu khawatir atau merasa gelisah tentang penurunan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat yang berada di daerah yang rawan konflik dengan satwa liar Harimau dan Gajah untuk meninggalkan lokasi tersebut, setidaknya sementara. “Silakan untuk mengurus kebun dan memanen kopi, tapi lakukan secara berkelompok, jangan sendirian, dan hindari bermalam di hutan yang masuk dalam peta kerawanan,” ungkapnya.

Bupati Lampung Barat ini juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah konflik dengan satwa liar dengan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama pihak TNBBS. “Kami akan memastikan bahwa daerah rawan konflik ini dipetakan dengan jelas agar masyarakat tahu mana yang harus dihindari,” tambahnya.

“Siapapun yang berkebun di Kecamatan Suoh dan BNS di kawasan TNBBS akan kami lindungi, kecuali ada kebijakan baru yang mengharuskan masyarakat meninggalkan kawasan tersebut. Tentu saja, masyarakat juga harus mematuhi himbauan dari pihak Polri, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.

Selain itu, Parosil juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan. “Kita harus menjaga hutan dengan tidak merusak, seperti menebang pohon. Sebaliknya, kita harus terus menanam pohon agar hutan tetap terjaga, sehingga hewan-hewan di wilayah tersebut tidak merasa terganggu,” tutup Parosil.