Kategori: Pemerintahan

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Instruksikan KUPT Pasar Sidomulyo Tangani Masalah Sampah Secara Cepat

LAMPUNG SELATAN – Pedagang dan konsumen di Pasar Tradisional Kecamatan Sidomulyo mengeluhkan penumpukan sampah yang tidak segera diangkut. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan bau tidak sedap, tetapi juga menarik lalat dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan.

Salah satu pedagang, Rojak, menyatakan bahwa sampah sering dibiarkan menumpuk selama berhari-hari. “Kami sudah sering mengeluhkan masalah ini, tetapi belum ada solusi yang jelas. Sampah yang menumpuk membuat pelanggan enggan datang,” ujarnya.

Konsumen juga merasa terganggu saat berbelanja. Inem, salah satu pelanggan setia pasar, mengaku merasa tidak nyaman dengan bau busuk yang berasal dari sampah yang berserakan. “Setiap datang ke pasar, saya harus menutup hidung. Selain bau, saya khawatir dengan kebersihan bahan makanan yang dijual,” katanya.

Pihak pengelola pasar mengungkapkan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan dinas kebersihan setempat untuk menangani masalah sampah ini. “Kami sudah meminta petugas untuk lebih rutin mengangkut sampah. Namun, volume sampah yang besar menjadi tantangan tersendiri,” ujar pengelola pasar.

Pedagang berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret, seperti menyediakan tempat pembuangan sampah yang lebih layak dan meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan merugikan pedagang dan menurunkan minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, langsung menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pasar untuk segera menangani permasalahan sampah yang dikeluhkan oleh pedagang dan konsumen.

“Saya sudah instruksikan KUPT Pasar untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani masalah sampah ini. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” ujar Bupati Egi saat melakukan inspeksi harga bahan pokok di Pasar Sidomulyo, Kamis (6/3/2025).

Bupati Egi menegaskan bahwa pasar harus menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pedagang dan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta KUPT Pasar untuk segera meningkatkan pengelolaan sampah dengan beberapa langkah konkret, antara lain:

  1. Meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah agar tidak menumpuk dan mengganggu aktivitas pasar.

  2. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang lebih layak serta memastikan sampah tidak berserakan di area pasar.

  3. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di pasar.

  4. Melibatkan pedagang dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dengan sosialisasi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

“Kami ingin Pasar Sidomulyo tetap menjadi pusat ekonomi yang nyaman dan sehat. Saya minta KUPT Pasar segera bertindak dan melaporkan perkembangan penanganan sampah secara berkala,” tegas Bupati Egi.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan kebersihan Pasar Sidomulyo dapat segera membaik, sehingga pedagang dan konsumen dapat beraktivitas dengan lebih nyaman.

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Sidak Pasar Tradisional, Pastikan Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Pedagang

LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melakukan kunjungan ke Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, untuk meninjau langsung harga kebutuhan pokok dan kondisi para pedagang, Kamis (6/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga serta mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi daerah.

Bupati Egi terlihat berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli mengenai harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayuran. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga ketersediaan stok pangan dan mencegah lonjakan harga yang bisa memberatkan masyarakat.

“Kami ingin memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah akan terus mencari solusi agar pedagang kecil bisa berjualan dengan nyaman dan memperoleh keuntungan yang layak,” ujar Bupati Egi.

Salah satu pedagang, Mariyam, mengungkapkan bahwa harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan subsidi atau kebijakan yang dapat meringankan beban pedagang dan pembeli.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Egi berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik dalam mengendalikan harga di pasar tradisional. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, distributor, dan petani untuk menjaga keseimbangan pasar.

Kunjungan ini disambut positif oleh masyarakat dan diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor perdagangan dan kesejahteraan pedagang kecil.

Pemerintahan Tulang Bawang Barat

Dampingi Anggota DPR RI serahkan Alsintan, Bupati Novriwan Berharap Bisa Dimanfaatkan Untuk Tingkatkan Hasil Pertanian

6 Maret 2025
Redaksi

Tubaba — Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P, mendampingi Anggota Komisi IV DPR RI,…

Pemerintahan Way Kanan

Bupati Way Kanan Ali Rahman Tinjau Lokasi Banjir dan Salurkan Bantuan Logistik kepada Warga Sri Menanti

Way Kanan – Bupati Way Kanan, Drs. Ali Rahman, MT, bersama Wakil Bupati Ayu Asalasiyah, S.Ked, mengunjungi lokasi banjir yang sudah berlangsung beberapa hari dan belum juga surut. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan bantuan logistik secara langsung kepada masyarakat di Kampung Sri Menanti, Kecamatan Negara Batin, pada Rabu (05/03/2025).

Dalam kunjungannya, Bupati Ali Rahman menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi warga Kampung Sri Menanti yang terdampak banjir. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana alam seperti banjir yang sedang melanda.

Sebagai bentuk perhatian, Bupati Ali Rahman menyerahkan bantuan sembako kepada 126 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 10 kg beras, 1 dus mie instan, 1 kg minyak makan, 1 kg gula putih, dan 1 kaleng besar sarden. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Way Kanan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Seorang warga yang terdampak, sebut saja Mr. X, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. “Bantuan ini sangat membantu kami yang sedang mengalami kebanjiran. Semoga Bapak Bupati Ali Rahman beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan,” ujarnya.

Kepala BPBD Way Kanan juga menambahkan bahwa sebanyak 126 kepala keluarga telah menerima bantuan logistik dari pemerintah daerah. “Bantuan ini diberikan langsung oleh Bupati Way Kanan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak banjir,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir juga Wakil Bupati Ayu Asalasiyah, Pj Sekda Kabupaten Arie Anthony Thamrin, para Kepala Dinas, Kasatpol PP Irwansyah, Kepala BPBD Way Kanan Sufrianto, Camat Negara Batin Edi Saputra, serta unsur Forkopimcam. (Agus)

Lampung Pemerintahan

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025 oleh Ketua KPK-RI Setyo Budiyanto

LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur di Bandarlampung, Rabu (5/3/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Elvira Umihani, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Slamet Riadi.

Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto, dan diisi dengan sejumlah pemaparan dari narasumber yang membahas topik terkait pencegahan korupsi.

MCP diselenggarakan oleh KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang merupakan hasil kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan mendukung terwujudnya ekosistem pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.

Indikator IPKD ini digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa kegiatan yang mendukung MCP KPK 2025 antara lain penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator di area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi di setiap area, dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah daerah diharapkan menjadikan MCP sebagai alat utama untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan.

Dengan penerapan MCP secara optimal, diharapkan daerah dapat meraih manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Keberadaan Phoenix Billiard di Tolak Warga Hadimulyo Timur

LAMPUNG7COM – Metro | Polemik keberadaan Phoenix billiard dan Cafe terus berlanjut, selain melanggar peraturan tentang PBG dan GSG, keberadaan tempat Billiard itu juga di tolak sebagian warga Hadimulyo Timur, Metro Pusat.

Sebagian warga sekitar khawatir akan dampak negatif terhadap generasi muda, sebab, keberadaan Phoenix Billiard dan Cafe berdekatan dengan tempat ibadah.

MD (46), warga Hadimulyo Timur, mengaku awalnya tidak mengetahui pasti rencana pembangunan gedung billiard tersebut.

Bahkan, tidak semua warga sekitar dimintai persetujuan dalam proses pembangunan Phoenix Billiard dan Cafe yang kini sudah beroperasi tersebut.

“Beberapa warga menemui saya secara perorangan, menyampaikan penolakan mereka terhadap keberadaan Phoenix Billiard di dekat tempat ibadah,” kata MD, Rabu (5/3/2025).

“Warga takut tempat ini mengarah pada aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Selain itu, operasional billiard yang umumnya berlangsung hingga larut malam dinilai bisa mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ujar MD.

Lebih lanjut MD menjelaskan, lokasi Phoenix Billiard berdekatan dengan sejumlah tempat ibadah, dimana Masjid terdekat hanya berjarak sekitar 100 meter, kemudian sebuah mushala berada di belakang bangunan dengan jarak 150 meter dan tidak jauh dari sana, Masjid Agung Kota Metro juga menjadi pusat kegiatan keagamaan warga.

“Letaknya sangat dekat dengan tempat ibadah. Ini membuat warga semakin resah karena tidak sesuai dengan karakter lingkungan yang menjunjung nilai-nilai religius,” tutur MD.

Selain aspek kedekatan dengan tempat ibadah, warga juga menyoroti potensi masalah sosial lainnya.

“Kami khawatir ada kemerosotan moral, seperti praktik perjudian atau praktik lain yang menyimpang. Ini bukan hanya soal satu bangunan, tetapi dampaknya bagi generasi mendatang,” imbuh MD.

Penolakan ini tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari tokoh agama dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan moral dan sosial di Metro.

Warga berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral.

“Kami ingin pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan izin agar tidak merusak tatanan sosial yang telah terjaga selama ini,” kata MD.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby K. Saputra, menegaskan bahwa Phoenix Billiard belum memiliki izin lengkap.

Pihaknya telah memberi waktu kepada pengelola untuk melengkapi persyaratan administrasi.

“Kami telah mencapai komitmen dengan pengelola. Jika dalam tujuh hari mereka tidak melengkapi izin, tindakan tegas akan kami ambil,” pungkas Robby.| (Red).

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Perkuat Infrastruktur dan Salurkan Bantuan untuk Atasi Dampak Banjir

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan upaya nyata dalam menanggulangi dampak bencana banjir yang kerap melanda wilayahnya. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), berbagai tindakan perbaikan dan penguatan infrastruktur telah dijalankan sejak awal tahun 2025.

Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperbaiki dan memperkuat infrastruktur di 31 titik di seluruh kota, dengan fokus pada normalisasi sungai, pembangunan talud yang rusak, serta pemasangan bronjong sebagai penahan tanah.

“Ibu Walikota Bunda Eva memerintahkan kami untuk terus melakukan normalisasi sungai. Setiap hari, tim kami bekerja menyusuri sungai dan saluran drainase untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Dedi pada Rabu, 5 Maret 2025.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung juga aktif menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Kepala BPBD, Wakhidi, mengungkapkan bahwa sebanyak 107,6 ton beras telah didistribusikan ke 16 kecamatan, menjangkau 10.760 rumah, dengan masing-masing rumah mendapatkan 10 kilogram beras.

“Saya pastikan bantuan beras ini tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wakhidi.

Sebagai upaya jangka panjang, Pemkot Bandar Lampung telah merancang 10 langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Langkah tersebut meliputi:

  • Perbaikan dan pendalaman sistem drainase

  • Kerja sama lintas wilayah dengan Pemkab Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan kawasan catchment

  • Pemasangan alat peringatan dini di daerah rawan banjir

  • Program penghijauan melalui penanaman pohon

  • Pembuatan embung dan sumur resapan untuk mengurangi limpasan air

Dengan sinergi antar OPD dan dukungan penuh dari masyarakat, Pemkot optimistis dapat meminimalkan dampak banjir dan meningkatkan ketahanan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Terapkan Metode Controlled Landfill di TPA Bakung, Kurangi Dampak Lingkungan

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode Controlled Landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung.

Metode ini dinilai jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem open dumping. Dalam sistem Controlled Landfill, sampah yang telah tertimbun akan ditutupi lapisan tanah secara berkala untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghindari penyebaran bau serta gangguan kesehatan.

“Saat ini, proses penerapan metode Controlled Landfill di TPA Bakung telah tercapai 65 persen. Proses pelapisan tanah masih terkendala cuaca yang kurang mendukung,” ungkap Pelaksana Harian Kepala DLH Bandar Lampung, Veni Devialesti, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Setelah pelapisan tanah selesai, DLH akan melanjutkan ke tahap pemasangan geo-membran, yaitu lapisan kedap air yang berfungsi untuk mencegah air lindi meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya.

“Geo-membran ini sangat penting untuk menjaga kualitas tanah dan air di sekitar lokasi pembuangan,” tambah Veni.

Tak hanya itu, Pemkot juga menjalankan program penghijauan di area TPA Bakung dengan menanam sebanyak 6.623 batang pohon dan tanaman hias sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan memperbaiki ekosistem di sekitar area pembuangan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar TPA.

Lampung Pemerintahan

Pemprov Lampung dan MPAL Gelar Acara Adat “Ngantak”, Menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Memasuki Mahan Agung

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar Tradisi Adat bertajuk “Ngantak Gubernur Buka Belangan”, yang menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menuju Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (5/3/2025) sore.

Gubernur Mirza dan Ibu Wulan Sari Mirza diiringi arak-arakan menuju Mahan Agung. Setibanya di Mahan Agung, Gubernur beserta istri melakukan Buka Belangan atau membuka pintu rumah sesuai dengan Adat Lampung.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Penyerahan Pakaian Adat Lampung dan Pusaka dari Marga Teluk Betung kepada Gubernur Lampung.
Dan dilanjutkan dengan Tarian Ngigel yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol kebersamaan, keterbukaan, dan gotong royong dalam membangun daerah.

Tradisi “Ngantak” sendiri merupakan tradisi turun temurun di Lampung sebagai simbol keterbukaan tuan rumah dalam menerima tamu.
“Ini sebagai simbol dari eratnya persaudaraan, kebersamaan, serta komitmen kita dalam membangun daerah dan bangsa,” ujar Gubernur.

“Ngantak” yang berarti membuka pintu, dimaknai Gubernur sebagai simbol keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi masyarakat. “Pintu ini kita buka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berinovasi,” tegasnya.

Momentum ini juga dimanfaatkan Gubernur untuk menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komitmen, dan meningkatkan semangat kerja bersama demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam perjalanan pembangunan Lampung, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam membangun Lampung yang lebih maju.
Kegiatan menghantar Gubernur Mirza memasuki rumah jabatan ini diakhiri dengan Buka Puasa Bersama.

Bandar Lampung Pemerintahan

Banjir Bandar Lampung: 107,6 Ton Beras Disalurkan dan Infrastruktur Diperbaiki

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya keras dalam mengatasi dampak bencana banjir yang sering terjadi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemkot telah melakukan sejumlah tindakan konkret seperti normalisasi sungai, pembangunan talud yang rusak akibat banjir, dan pembuatan bronjong. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dedi Sutiyoso, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya telah melakukan perbaikan di 31 titik di seluruh wilayah kota, dengan fokus pada penguatan sistem drainase dan pemeliharaan infrastruktur.

“Ibu Walikota Bunda Eva memerintahkan kami untuk terus melakukan normalisasi sungai. Setiap hari, tim kami bekerja menyusuri sungai-sungai dan saluran drainase untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Dedi Sutiyoso pada Rabu, 5 Maret 2025.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung juga telah menyalurkan bantuan beras untuk para korban banjir. Sebanyak 107,6 ton beras telah dibagikan ke 16 kecamatan di kota ini. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung, Wakhidi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencakup 10.760 rumah, dengan masing-masing rumah menerima 10 kg beras.

“Saya pastikan bantuan beras ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Totalnya ada 10.760 rumah yang telah kami bantu,” jelas Wakhidi.

Pemkot Bandar Lampung juga menyusun 10 langkah strategis untuk menanggulangi bencana banjir di masa depan, antara lain memperbaiki dan memperdalam drainase, bekerja sama dengan Pemkab Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan wilayah catchment, serta memasang alat peringatan dini di daerah rawan banjir. Selain itu, upaya penghijauan dengan penanaman pohon dan pembuatan embung dan sumur resapan juga dilakukan guna mengurangi dampak banjir.