Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Tiba di Lampung Usai Ikuti Retreat di Akmil Magelang

LAMSEL – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendapat sambutan hangat saat tiba di Bandara Raden Intan…

Tinjau Lokasi Terdampak Bencana Pasca Hujan Deras, Bupati Gencarkan Upaya Penanganan Pasca Banjir dan Normalisasi Sungai

Pesawaran – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, bersama jajaran pemerintah daerah dan dinas terkait meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di beberapa desa di Kecamatan Teluk Pandan pada Jumat (28/2/2025).

Desa Sukajaya Lempasing menjadi tujuan awal peninjauan Bupati untuk melihat kondisi tanah longsor yang menutup akses jalan dekat Simpang Pantai Mutun. Peninjauan berlanjut ke beberapa titik longsor di Desa Muncak serta aliran sungai yang mengalami pendangkalan sehingga menjadi penyebab banjir.

Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan pasca hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung pada Kamis, (27/2) kemarin. Akibatnya sejumlah kerusakan infrastruktur, pemukiman, serta akses warga terhambat di beberapa kecamatan, yaitu Gedong Tataan, Teluk Pandan, dan Negeri Katon.

Bupati Dendi Ramadhona menjelaskan bahwa curah hujan tinggi dan aliran air dari gunung yang terlalu deras telah menyebabkan daya dukung tanah menurun, mengakibatkan longsor dan banjir di berbagai lokasi, termasuk Hanura, Sukajaya Lempasing, Mutun, dan Gedong Tataan.

Selain itu, pola hidup masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di aliran sungai juga dapat menjadi penyebab terjadinya sedimentasi dan penyumbatan aliran air.

Untuk itu, Bupati juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mengatasi pendangkalan yang dapat memperparah banjir. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi penyumbatan aliran air.

Sebagai langkah awal penanganan pasca banjir, sejumlah alat berat pun diturunkan untuk membersihkan sisa longsoran tanah dan pohon tumbang, serta mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan.

“Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, kecamatan, desa, dan Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran berupaya mempercepat penanganan pasca-banjir. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung di bawah arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal turut mendukung upaya ini dengan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses normalisasi dan pembersihan wilayah terdampak,” ujar Bupati Dendi.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Pesawaran, tinggi genangan air bervariasi antara 30 hingga 100 cm. Adapun beberapa wilayah lain yang terdampak meliputi Kecamatan Gedong Tataan, di mana Desa Bagelen mengalami banjir yang menggenangi Jalan Ahmad Yani sehingga sempat menyebabkan kemacetan panjang. Selain itu, sebanyak 400 rumah terdampak dan beberapa kolam ikan jebol.

Selain itu, banjir juga menimpa 3 Dusun di Desa Kutoarjo, yakni Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3 . Di Desa Karang Anyar, dua unit sekolah, satu balai desa, dan 345 rumah terdampak. Sementara itu, di Desa Gedong Tataan tercatat 26 rumah terdampak, dan di Desa Sukaraja, sebanyak 21 rumah, tujuh kolam ikan, serta 2,5 hektare sawah terkena dampak banjir. Desa Bogorejo juga mengalami abrasi di area pemakaman umum akibat luapan dari Sungai Way Sebatin serta satu kolam ikan yang rusak.

Atas kejadian itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta dinas terkait, turut melakukan peninjauan di lokasi bencana.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga turut menyerahkan bantuan bahan pokok berupa beras, paket sembako, minyak, mie, air mineral, serta beras untuk masyarakat terdampak. Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira, turut menyampaikan bela sungkawa atas musibah ini. Masyarakat Kabupaten Pesawaran juga diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca ekstrem yang masih mungkin bisa terjadi, terutama di daerah-daerah rawan bencana.

Jika terjadi bencana yang membutuhkan penanganan mendesak masyarakat juga diminta untuk segera melapor melalui call center BPBD Kabupaten Pesawaran di Telepon/WhatsApp: +62 811-716-552.

“Segera laporkan kepada Dinas terkait jika memang terjadi bencana yang membutuhkan penanganan mendesak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah,” ujarnya.

Rumah Sunat kreatif, Dilengkapi Playground

BANDAR LAMPUNG – Rumah Sunat Khitan Lampung yang beralamat di Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Bernuansa islami, yang lebih nyaman lagi Rumah Sunat tersebut dilengkapi playground khusus anak-anak yang tujuannya bisa bermain saat sebelum di Sunat.

Rumah Sunat tersebut mulai beroperasional sejak tahun 2018 lalu sampai sekarang.

Saat dikonfirmasi pemilik Rumah Sunat tersebut, Dr Sunny Wadhwa, MM., dan Dr Anisa Putri mengatakan, keunggulan ditempat tersebut sunat nya tanpa jahit, tanpa jarum dan tanpa darah, cukup canggih simple dan terjamin,” ujar Dr. Sunny, Jumat (28/02/2025).

Dikatakannya, metode di Rumah Sunat yang dikelolanya disini Sunat terbaik adalah Pensealer Lem menutupi luka Sunat dengan Lem medis tersebut, jadi lebih praktis dan efisien,” terangnya.

Sehingga hasilnya rapih dan estetik tanpa menimbulkan rasa trauma dan sakit seperti yang dipikirkan anak-anak tempo dulu yang telah mendengar kata ‘Sunat’ identik rasa sakit.

Dan biaya nya pun sangat terjangkau.

Ditambakan Dr. Sunny jika setiap hari Jumat, Gratis bagi Kaum Dhuafa, Anak Yatim atau Piatu maupun anak dari keluarga tidak mampu yang ada di seluruh Provinsi Lampung.

Dipenghujung Dr. Sunny memberikan informasi InsyaAllah tahun ini ada rencana memberangkatkan Umroh khusus satu anak pemenang dari undian yang di gelat Rumah Sunat Khitan tersebut dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di call center 089627000075,” pungkasnya. (Susan)

Lelang Sekda, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan Lulus dan Masuk Tahap Wawancara

LAMPUNG — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Marindo Kurniawan, berhasil lolos ke tahap presentasi…

Pemprov Lampung Gelar Tradisi Blangikhan, Sambut Ramadan dengan Kearifan Lokal

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung Sai dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar tradisi ‘Lampung…

Kerja Sama Media via SIKAMLAS, Kadis Kominfo Lamsel Pastikan Layanan Lebih Efektif, Efisien, Transparan & Akuntabilitas

KALIANDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa penerapan kerja sama media melalui aplikasi digital SIKAMLAS (Sistem Kerjasama Media Lampung Selatan) akan meningkatkan kualitas layanan bagi perusahaan media sebagai mitra kerja pemerintah.

Dengan sistem berbasis daring ini, Anasrullah memastikan bahwa pelayanan publik akan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam berbagai aspek, baik dari segi waktu, biaya, maupun aksesibilitas. Selain itu, sistem berbasis web ini memiliki rekam jejak digital yang dapat diakses oleh seluruh pengguna,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Ia mengakui bahwa penerapan sistem digital dalam seleksi administrasi kerja sama media di Lampung Selatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung maupun kabupaten lain di Indonesia. Namun, perubahan ini dinilai membawa banyak manfaat, terutama dalam efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha media.

Meski demikian, Anasrullah tidak menampik bahwa ada resistensi di awal penerapan sistem ini. “Adaptasi terhadap teknologi memang memerlukan waktu, tetapi di era globalisasi dan industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi kreativitas tim Diskominfo yang berhasil mengembangkan aplikasi SIKAMLAS secara mandiri. Menurutnya, sistem ini memungkinkan proses pendaftaran kerja sama media dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.

“Melalui aplikasi ini, tidak perlu lagi antre, menunggu jam kerja, atau bertatap muka langsung dengan pegawai. Proses bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja secara digital,” jelasnya.

Penerapan SIKAMLAS juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta terpercaya.

“Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa mengakses berbagai hal seperti SOP, persyaratan, anggaran, hingga durasi layanan. Ini sebagai langkah untuk mencegah maladministrasi dan praktik pungli,” pungkas Anasrullah.

Ia menegaskan bahwa perubahan sistem dari konvensional ke digital tidak mengubah esensi pelayanan, karena tetap mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Pj. Sekdaprov Fredy SM Pamit Jelang Pensiun, Gelar Senam Bersama OPD Pemprov Lampung

LAMPUNG – Menjelang masa pensiun, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy SM, bersama Pj. Ketua Dharma Wanita, Siti Fatimah Fredy, menggelar senam bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan KORPRI, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, pada Jumat (28/02/2025).

Momentum tersebut menjadi ajang perpisahan bagi Fredy SM yang akan segera mengakhiri masa tugasnya sebagai Sekdaprov.

Dalam sambutannya, Fredy menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pegawai yang berpuasa.

“Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin,” ujarnya.

Fredy juga berpamitan atas nama pribadi dan keluarga, serta menyampaikan permohonan maaf jika selama bertugas terdapat kekhilafan atau kebijakan yang kurang berkenan.

“Jika ada kesalahan atau keputusan saya yang tidak sesuai dengan harapan bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya.

Ia pun berpesan agar seluruh pegawai terus mendukung siapapun yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah Provinsi yang baru. Selain itu, Fredy mengajak semua pihak untuk tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela demi kemajuan Lampung.

Pj. Sekdaprov Fredy SM Masuki Masa Pensiun, Gelar Senam Bersama OPD di Lingkungan Pemprov Lampung Sebagai Tanda Perpisahan

Lampung – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy SM, bersama Pj. Ketua Dharma Wanita, Siti Fatimah…

Tekan Harga Sembako Saat Ramadan, Pemkab Lampung Selatan Bakal Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar kegiatan pasar murah di 17 kecamatan pada…

Gelar Forum Rancangan dan Diskusi Kerja Perangkat Daerah 2026, Pemkot Metro Rumuskan Arah Pembangunan

LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.

Kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan daerah ini dan merupakan langkah awal dalam menentukan berbagai prioritas pembangunan untuk tahun mendatang, melibatkan berbagai pihak terkait, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Metro, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPRD), Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Camat se-Kota Metro., berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro Kamis, (27/2/2025).

Keikutsertaan berbagai elemen pemerintahan ini diharapkan dapat memperkuat penyusunan RKPD yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat mempertahankan capaian yang telah diraih pada periode pemerintahan sebelumnya dan berusaha untuk meningkatkannya di masa depan.

“Sudah banyak usulan masyarakat yang kami terima, dan hari ini kita akan diskusikan bersama. Pemerintah daerah berharap bahwa usulan-usulan tersebut dapat direspons sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan,” ujar Bangkit.

Bangkit juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan RKPD agar program-program yang dilaksanakan bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan publik.

Menurutnya, komunikasi yang intens antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Plt. Kepala BAPEDA Kota Metro, Ika Yuniati, memaparkan mengenai proses penyusunan RKPD Kota Metro tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2025, Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai tahapan untuk menyusun rancangan awal tersebut.

Proses tersebut mencakup pengumpulan masukan dari berbagai pihak serta penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Melalui forum perangkat daerah ini, kami berharap dapat melakukan pengawasan yang efektif dengan melibatkan semua stakeholder terkait, terutama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perangkatnya, agar program-program yang diusulkan dapat lebih mendalam dan tepat sasaran,” ujar Ika Yuniati.

Ika menambahkan bahwa forum diskusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya pemahaman dan memperkuat sinergi antar OPD dalam merancang program yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Metro 2026.

Dengan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan setiap program yang ada dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kemajuan Kota Metro.

Dalam forum tersebut, berbagai topik penting terkait perencanaan pembangunan Kota Metro 2026 juga dibahas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Metro.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi topik hangat dalam diskusi tersebut. Para peserta forum sepakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro dengan fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta program-program peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak di Kota Metro.

Tidak kalah pentingnya, sektor kesehatan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan RKPD 2026.

Setelah pembahasan berlangsung, para peserta forum memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RKPD 2026.

Pemerintah Kota Metro berharap dengan adanya pengawasan yang ketat dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, setiap program yang diusulkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Forum ini juga menjadi ruang bagi para camat se-Kota Metro untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Mereka diminta untuk mengidentifikasi program-program prioritas yang sesuai dengan potensi dan tantangan di tingkat kecamatan.

Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai daerah.

Lebih lanjut Bangkit Haryo Utomo juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari RKPD adalah menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus pada visi pembangunan Kota Metro yang mencakup kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Sebagai penutup, Ika Yuniati kembali menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang tidak hanya berdasar pada teori atau rencana ideal, tetapi juga memperhatikan kenyataan di lapangan.

“Harapannya agar setiap program yang dihasilkan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Metro,”pungkas Ika Yuniati.

Dengan berakhirnya diskusi, para peserta forum diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Metro tahun 2026.| (Red).