[espro-slider id=17100]
Gedongtataan | DPRD Kabupaten Pesawaran mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Namun demikian, pemerintah pun diwajibkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan Perda KTR tersebut.
“Banleg (Badan Legislasi) meminta Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mensosialisasikan Perda KTR kepada masyarakat. Karena, ini merupakan perda baru dan masyarakat pun wajib tahu akan bahaya merokok, baik bagi diri sendiri atau pun orang lain. Terlebih mengenai dendanya,” ujar Kholik Hartanto yang juga anggota Badan Legislasi DPRD Pesawaran
Politisi PKB ini menambahkan, salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif, terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok).
“Merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan,” ungkapnya.
Mantan Kepala Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng itu menyatakan, pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan sebagai kawasan tanpa rokok sebagai langkah nyata perwujudan perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya.
“Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya,” ulas Gerning.
Ketua Banleg DPRD Kabupaten Pesawaran Umroni menambahkan, bahwa denda bagi perokok di kawasan KTR maksimal 500 ribu rupiah dan 5 juta rupiah bagi penjual rokok di area KTR.
Sementara Bupati Pesawaran, H. Dendi Ramadhona K, ST dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Eriawan, SH. mengatakan, dengan telah selesainya pembahasan dan disetujuinya Raperda tersebut tentunya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Perda ini merupakan program prioritas di bidang regulasi yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Dendi.
Oleh karena itu, sambung Dendi, Perda yang telah diterbitkan hendaknya bukan berdasarkan kuantitas tetapi lebih ditujukan pada kualitasnya sehingga Perda tersebut dapat berlaku secara efektif dan tepat sasaran.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pesawaran khususnya pada Badan Legislasi DPRD beserta jajaran SKPD yang telah membahas Raperda yang kami usulkan,” ujar Eriawan mengakhiri sambutannya.
| Hendri L7.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Eks Menteri Pertanian China Divonis Mati, Terbukti Terima Suap Rp850 Miliar
BEIJING – Mantan Menteri Pertanian China, Tang Renjian, resmi dijatuhi hukuman mati dengan masa penundaan dua tahun oleh Pengadilan Rakyat Changchun, Provinsi Jilin, usai terbukti menerima suap dalam jumlah fantastis.…
Laba Industri China Melonjak 20,4 Persen di Agustus, Tanda Pemulihan di Tengah Lesunya Ekonomi
BEIJING – Di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi dan krisis sektor properti, industri China justru mencatat lonjakan keuntungan signifikan. Data terbaru Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan, laba industri Negeri Tirai Bambu…
Pembicaraan Terkait Nuklir Buntu, Iran Terancam Alami Krisis Kepemimpinan
TEHERAN – Kepemimpinan Iran tengah menghadapi ancaman serius di tengah tekanan ekonomi dan politik yang kian meningkat. Para petinggi negeri para ulama itu kini dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan prinsip…
Pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB Diwarnai Walk Out dan Aksi Protes
NEW YORK – Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025), menuai beragam respons dari para delegasi. Sejumlah perwakilan…
Wall Street Tergelincir, Data Ekonomi AS Tekan Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
New York – Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (25/9), dipicu data ekonomi yang memperbesar ketidakpastian terkait prospek pemangkasan suku bunga lanjutan oleh…