Nunik: Pemerintah Belum Bisa Mengatasi Pengangguran Dalam Negeri

[espro-slider id=18411]

Lampung Timur | Dirjen PPTK dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta rombongan menyambangi Kabupaten Lampung Timur pada acara kegiatan penyebarluasan informasi, mekanisme tenaga kerja luar negeri ke masyarakat dan peresmian pameran bursa kerja untuk percepatan penempatan tenaga kerja, Jumat (13/05/2016), acara berlangsung di gedung Pusiban, Sukadana Lampung Timur.

Acara tersebut di hadiri langsung Drs. Heri Sudarmanto, MH selaku Dirjen PPTK dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, Ketua DPRD Kabupaten Lamtim Ali Johan Arif, PJ Sekda Lamtim, Kepala Dinas Badan Kabupaten Lamtim, dan para pimpinan perusahaan beserta masyarakat Lamtim.

Dalam sambutan Bupati Lamtim Chusnunia Chalim yang di wakili Zaiful Bokhari menjelaskan, bahwa penduduk Kabupaten Lamtim saat ini berjumlah 1.106.628 orang dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini yang jumlah angkatan kerja sebanyak 475.927 orang, jumlah usia kerja 725.033 orang sedangkan untuk pengangguran sebanyak 23.788 orang.

Lanjutnya, meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia keluar negeri terjadi karena pemerintah belum mampu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri.

Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang rendah, turut menjadi pendorong angkatan kerja mencari pekerjaan ke luar negeri.

Selain itu, permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sebabkan oleh sebagian besar dari mereka tidak memiliki daya saing di pasar tenaga kerja luar negeri, karena mereka (TKI) relatif tidak berkualitas.

“Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja keluar negeri memang sulit, karena di samping menyangkut hak asasi manusia yang di lindungi undang-undang, juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu negara,” ucapnya dalam acara tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Drs Heri Sudarmanto, MH selaku Dirjen PPTK dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI mengatakan, kegiatan penyebarluasan informasi mekanisme tenaga kerja luar negeri ke masyarakat dan peresmian pameran bursa kerja untuk percepatan penempatan tenaga kerja.

Masih dalam sambutannya, sesuai dengan mandat konvensi dan UUD 1945, kebijakan nasional pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus bersifat menyeluruh dan integrative dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait.

“Melalui pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja yang terintegrative di dukung penegakan hukum yang kuat, maka kerugian sosial yang di timbulkan dapat diminimalisir sekecil mungkin,” ujar Sudarmanto dalam acara tersebut.

| Ed. Je | Riswan L7news.

Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi | Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial | Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka | Lalu Lintas | Bola | Sport

| Berita Pilihan