Teluk Pandan | Menanggapi keluhan keterlambatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yang molor pencairannya dan belum di pastikan kapan turunnya, mendapat tanggapan dari anggota Komisi I DPRD Pesawaran, Ir. Johnny Corne.
Untuk menghindari ketidakpastian kapan alokasi dana desa (ADD) tersebut akan turun, terutama bagi desa-desa yang telah membuat laporan penggunaan anggaran ADD Tahun 2015. Maka Johnny Corne menyarankan, kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) agar membuat aturan baku tentang jadwal pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.
“Skimnya misalnya, 1 tahun di jadwalkan 3 kali pencairan. Misalnya di bulan April, Agustus dan Desember. Bagi desa-desa yang telah membuat laporan penggunaan dana tahun sebelumnya pada bulan Maret, maka akan di transfer dana ADD tahun ini di bulan April dan desa yang belum membuat laporan di pengiriman di bulan April tersebut,” ungkap Johnny.
Ia juga menambahkan, pada pengiriman tahap ke-2 di bulan Agustus, bagi desa yang belum membuat laporan tahun lalu di tinggalkan lagi. Berarti desa tersebut akan di berikan pada pengiriman tahap terakhir.
“Kan sudah tidak mungkin jika desa itu tidak membuat laporan sampai dengan bulan November,” tambahnya.
Johnny juga menambahkan, dengan adanya skim seperti ini, maka desa-desa yang taat membuat laporan tidak menjadi korban dari desa-desa yang lalai. Dan BPMPD pun tidak dipermainkan oleh ulah desa-desa tesebut. Karena, pada bulan Maret, Juli dan November mereka sudah bisa menyusun anggaran untuk di transfer ke desa-desa yang di ajukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuda).
“Sehingga semua menjadi ada kepastian dan prinsip reward dan punishment dapat berjalan. Maksudnya, desa yang lalai membuat laporan kita tinggalkan dan desa tepat waktu dapat menerima ADD tepat waktu pula,” tandasnya.
Fenomena kelalaian beberapa desa dalam membuat laporan penggunaan dana itu dari dulu sering terjadi. Jika tidak di buat kebijakan yang mengantisipasi hal tersebut, maka keterlambatan pengiriman dana ADD akan terus terjadi,
“Jangan sampai ada anggapan pemerintahan yang baru sama saja dengan yang lalu,” pungkasnya.
Ed. Je | Hendri L7news.
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi | Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial | Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka | Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Pendidik Mempunyai Kewajiban Mengawasi dan Mendidik, Jangan Sampai Terjadi Seperti Ini…
Tanggamus | Pendidik dan terdidik mempunyai kewajiban saling menghargai dan menghormati, dan terdidik pun berkewajiban menghargai sebayanya, lalu bagaimana jika menghargai itu hilang karna emosional yang tidak terlalu penting? Dua…
Keren! Desa Wisata Kelawi Raih Rekor Muri dan Juara 2 Nasional di ADWI 2023
LAMPUNG7COM | Desa Wisata Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih 2 Anugerah Desa Juara Wisata Indonesia (ADWI) 2023 kategori Desa Wisata Maju dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif…
TNI Gagalkan Penyelundupan 6,2 Kg Sabu dan 700 Butir Pil Happy Five di Perbatasan
Pontianak – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan barang terlarang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kali ini, Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Zipur 5/ABW berhasil menyita 6,2 kilogram sabu dan…
Mantan Staf Ahli Kapolri Bidang Sospol Memberikan Pelajaran Politik yang Santun, Sejuk dan Damai
BANDAR LAMPUNG – Irjen Pol. (P.) DR. Hi. Ike Edwin, SIK., SH., MH., MM., memenuhi undangan masyarakat RT. 07, LK. I, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang. Selasa 4 Agustus 2020. Dimana…