JAKARTA — Komisi XI DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kemungkinan pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul evaluasi kinerja yang dinilai kurang memuaskan. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.
“Kewenangan penuh ada di pemerintah. Kalau menterinya ingin mengambil keputusan itu, tolong dipertimbangkan baik-baik untung dan ruginya,” kata Misbakhun saat dihubungi, Sabtu (29/11).
Bea Cukai Menyangkut Kedaulatan Negara
Misbakhun mengingatkan bahwa fungsi Bea Cukai sangat terkait dengan aspek kedaulatan dan kemandirian negara. Namun demikian, ia tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan mengenai masa depan institusi tersebut.
Ia menyoroti pemberian waktu satu tahun yang diberikan Purbaya kepada seluruh jajaran Bea Cukai untuk memperbaiki kinerja.
“Gunakan waktu satu tahun ini sebaik-baiknya untuk introspeksi. Ikuti semua arahan, sehingga kekhawatiran masyarakat dan ancaman yang disampaikan Menteri Keuangan tidak sampai terjadi,” ujarnya.
Rentetan Masalah Publik Jadi Pemicu Evaluasi
Pernyataan Menkeu Purbaya muncul setelah sejumlah persoalan mencuat dan mendapat sorotan publik. Di antaranya:
-
Tidak adanya pengawasan Bea Cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
-
Bocornya impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh.
-
Penilaian buruk masyarakat terhadap performa Bea Cukai di berbagai lini.
“Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, dan di mata pimpinan tertinggi negara. Jadi kita harus perbaiki,” tegas Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11).
Menkeu Ajukan Waktu Satu Tahun ke Presiden
Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan internal Bea Cukai. Penundaan langkah drastis tersebut dilakukan karena adanya ancaman serius terkait wacana pembekuan instansi.
“Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu satu tahun agar tidak diganggu dulu. Saya beri waktu untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius. Nasib 16.000 pegawai bisa terpengaruh,” ujarnya.