Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kinerja komoditas strategis, ekonomi desa, serta pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkolaborasi aktif dengan BI dalam memetakan persoalan komoditas unggulan, memperkuat basis ekonomi desa, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,5–6 persen pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin Rapat Rekomendasi Penguatan Kinerja Komoditas Strategis di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026).
“Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan, serta memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, BI telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi perekonomian Lampung dan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Bank Indonesia memotret kondisi ekonomi daerah dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemprov,” jelasnya.
Mirza mengungkapkan, sepanjang 2025 Pemprov Lampung mulai memetakan dan membenahi berbagai persoalan yang selama ini menjadi penghambat atau bottleneck pertumbuhan ekonomi.
“Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi sudah mulai kami petakan dan lakukan pembenahan,” katanya.
Pembenahan tersebut difokuskan pada tata niaga komoditas unggulan Lampung, seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, dan kopi, mulai dari hulu hingga hilir.
“Persoalan komoditas unggulan sudah kita petakan secara menyeluruh,” ujarnya.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan memiliki nilai tambah yang lebih besar, khususnya bagi masyarakat desa.
“Hilirisasi akan kita dorong di desa agar perputaran ekonomi terjadi di desa dan pertumbuhan ekonomi benar-benar dimulai dari sana,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Lampung juga berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama menjelang dan selama bulan suci Ramadan.
“Kami ingin memastikan suplai pangan tetap aman, inflasi terkendali, dan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan,” tegas Mirza.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa BI terus memberikan masukan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sektor pertanian menjadi lapangan usaha utama Provinsi Lampung dengan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, sehingga penguatannya menjadi pijakan utama strategi kami,” ujar Bimo.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian memiliki kerentanan, terutama terhadap perubahan cuaca ekstrem, sehingga diperlukan peningkatan produktivitas sekaligus penciptaan nilai tambah.
“Komoditas pertanian tidak cukup hanya dikonsumsi sebagai bahan mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk turunan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Menurut Bimo, penguatan sektor primer sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menempatkan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
“Karena komoditas primer berasal dari desa, maka penguatan desa menjadi kunci utama,” ujarnya.
Dengan strategi yang tepat dan stabilitas ekonomi yang terjaga, Bimo optimistis pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2026 dapat berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.