TULANG BAWANG BARAT – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 yang digelar di Aula Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (4/3/2026).
Musrenbang tersebut mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Sektor Unggulan dan Pemberdayaan UMKM.”
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda, para camat, lurah, serta kepala tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Fokus Pembangunan Tubaba: Pendidikan, Kesehatan dan UMKM
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan UMKM.
Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan program prioritas nasional Presiden melalui Asta Cita, sekaligus mendukung arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini terus mendorong percepatan pembangunan di Tulang Bawang Barat.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Novriwan.
Gubernur Mirza Tekankan Kolaborasi dan Integritas
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa seluruh pemimpin daerah memiliki amanah besar untuk melayani masyarakat serta membawa kemajuan bagi daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat, sinergi lintas sektor, serta integritas seluruh pemangku kepentingan.
“Kekuasaan ditujukan untuk melayani rakyat. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi, sinergi, dan integritas seluruh stakeholder,” tegas Mirza.
Pemprov Lampung Siap Dukung Nilai Tambah Komoditas Desa
Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung peningkatan nilai tambah komoditas desa melalui berbagai bantuan sarana dan teknologi.
Dukungan tersebut meliputi bantuan mesin pengering (dryer), pupuk organik, hingga teknologi pengolahan hasil pertanian yang dinilai mampu meningkatkan nilai jual komoditas hingga 15–20 persen.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia mengingatkan pemerintah kabupaten agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif.
Program Nasional Harus Kuat di Desa
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya penyelarasan penyusunan RKPD 2027 dengan program prioritas nasional, khususnya:
Program Makan Bergizi Gratis
Koperasi Desa Merah Putih
Program Cek Kesehatan Gratis
Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada peran pemerintah desa atau tiyuh.
BUMDes Diminta Jadi Pemasok Program MBG
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Mirza meminta kepala tiyuh memaksimalkan peran BUMDes agar dapat menjadi pemasok bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut dinilai penting agar perputaran ekonomi tetap berada di desa.
“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG sehingga bermanfaat juga bagi desa dan masyarakatnya,” ujarnya.
Tekan Angka Putus Sekolah
Selain ekonomi desa, Gubernur Mirza juga menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan.
Ia meminta kepala tiyuh aktif membantu pemerintah menekan angka anak putus sekolah di wilayah masing-masing.
Di bidang kesehatan, pemerintah desa juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis, karena deteksi dini sangat penting untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Karena program nasional dan daerah semuanya berfokus di desa, saya minta tolong kepada kepala tiyuh, berhasil tidaknya sangat tergantung kepada kepala tiyuhnya,” kata Mirza.
RKPD Harus Berdasarkan Kebutuhan Riil Masyarakat
Di akhir arahannya, Gubernur berharap penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. [J]