JAKARTA – Warga Kelapa Gading Timur mengeluhkan aktivitas Pingu’s English School yang beroperasi di kawasan permukiman Kelapa Gading Timur, Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Kelapa Puyuh Raya RW 19 tersebut dinilai menimbulkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.
Keluhan warga terutama muncul saat jam masuk dan pulang sekolah, ketika banyak kendaraan antar jemput siswa memadati jalan lingkungan yang relatif sempit. Kondisi tersebut menyebabkan lalu lintas di dalam kompleks menjadi semrawut dan menyulitkan aktivitas warga.
Salah satu warga, Ci Erna, mengaku sudah lama merasa terganggu dengan aktivitas sekolah tersebut. Menurutnya, kawasan perumahan seharusnya menjadi lingkungan yang nyaman bagi warga, bukan lokasi aktivitas pendidikan yang memicu kepadatan kendaraan.
“Saya sejak lama sudah sangat terganggu dengan aktivitas sekolah ini. Setiap jam masuk dan pulang siswa, banyak kendaraan roda empat yang membuat jalan semrawut dan macet. Kami jadi sulit beraktivitas, baik ke pasar maupun ke kantor,” ujarnya.
Ia juga menilai keberadaan sekolah di dalam kawasan permukiman tidak tepat karena bangunan yang digunakan berstatus rumah tinggal, bukan fasilitas pendidikan sesuai peruntukan tata ruang.
Warga Pertanyakan Legalitas dan Izin Operasional
Warga lainnya, Arya, yang berprofesi sebagai praktisi hukum, menilai pemerintah perlu mengkaji ulang izin pemanfaatan bangunan tersebut.
Menurutnya, jika benar bangunan yang digunakan merupakan rumah tinggal di kawasan perumahan, maka perlu dicek kesesuaiannya dengan aturan tata ruang serta perizinan bangunan.
“Mungkin harus dikaji lagi soal izin pemanfaatan bangunan perumahan yang dijadikan sekolah. Jika ditemukan pelanggaran atau dokumen tidak lengkap, pihak terkait harus segera menindak,” tegas Arya.
Ia juga menyatakan bahwa warga akan terus mengawal persoalan ini agar ada kepastian hukum dan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Warga Khawatirkan Keselamatan Anak
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Ci Silvi, yang mengaku hampir mengalami kecelakaan akibat kepadatan kendaraan di sekitar lokasi sekolah.
“Saya pernah hampir terserempet kendaraan saat hendak keluar rumah. Sejak itu saya merasa khawatir, apalagi anak saya juga pulang sekolah melewati jalan yang padat kendaraan. Ini kan kompleks perumahan yang seharusnya aman dan nyaman,” ungkapnya.
Menurutnya, situasi tersebut membuat warga merasa keamanan dan kenyamanan lingkungan berkurang sejak sekolah tersebut beroperasi.
Warga Minta Pemerintah Bertindak
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi operasional sekolah di kawasan tersebut. Mereka meminta adanya solusi yang adil agar aktivitas pendidikan tidak mengorbankan kenyamanan lingkungan permukiman.
Menurut warga, pendirian sekolah seharusnya memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian tata ruang, dampak lalu lintas, hingga keamanan lingkungan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai demi kepentingan tertentu, kenyamanan warga yang tinggal di perumahan justru dikorbankan,” ujar salah satu warga.
Warga juga berharap ke depan setiap pendirian fasilitas pendidikan di kawasan permukiman benar-benar memperhatikan aturan yang berlaku serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. [*]