Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, termasuk dampak dari konflik di kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Rabu (25/3/2026).
Mitigasi Dampak Konflik Global
Dalam rapat yang melibatkan Bappeda Lampung dan BPKAD Lampung tersebut, Marindo menekankan pentingnya langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap situasi global.
Menurutnya, konflik internasional berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang, khususnya dampak konflik Timur Tengah,” ujarnya.
Lindungi Masyarakat dari Tekanan Ekonomi
Marindo menegaskan bahwa setiap kebijakan yang disusun harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dari potensi tekanan ekonomi.
Pemerintah daerah berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak justru membebani masyarakat.
Program Prioritas Tetap Berjalan
Di sisi lain, Pemprov Lampung memastikan penyesuaian anggaran tidak akan mengganggu program prioritas daerah yang telah direncanakan.
Beberapa program strategis yang tetap menjadi fokus antara lain:
-
Hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian
-
Program Desaku Maju
-
Pembangunan infrastruktur
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin langkah antisipasi ini menghambat agenda pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Respons Adaptif Hadapi Ketidakpastian
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berkelanjutan.
Dengan strategi yang adaptif, Pemprov Lampung optimistis mampu menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. (Y)