METRO | Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Bumi Sai Wawai.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah penempatan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga ke tingkat kecamatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, saat memimpin apel mingguan di halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (06/04/2026).
Dalam arahannya, Kusbani mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki posko khusus yang diisi oleh personel dari BPBD dan DLH.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat respon serta melakukan tindakan preventif di titik-titik rawan.
“Saya mengusulkan penempatan sejumlah personel dari BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup di setiap kecamatan dengan dibentuk posko. Mereka akan bertugas sebagai relawan dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana,” ujar Kusbani.
Beberapa tugas utama yang ditekankan kepada relawan BPBD dan DLH di tingkat Kecamatan diantaranya pencegahan pohon tumbang melalui pemangkasan rutin, pembersihan drainase secara berkala dan mitigasi risiko banjir di lingkungan pemukiman warga.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif saat kejadian saja, melainkan harus mengutamakan aspek pencegahan (mitigasi).
Selain masalah kebencanaan, Kusbani juga mengumumkan kabar penting terkait tata kelola birokrasi.
Pemkot Metro kembali membuka Seleksi Terbuka (Selter) untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) dan posisi Sekretaris Daerah definitif.
Kusbani mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi syarat untuk tidak melewatkan kesempatan ini.
“Kami meminta kepada para ASN yang ingin mengikuti selter tersebut untuk segera melengkapi kelengkapan administrasi dan mengumpulkan persyaratan yang diperlukan,” tambahnya.
Di tengah upaya optimalisasi anggaran, Pj Sekda juga melontarkan dua wacana kebijakan baru diantaranya pembatasan kendaraan dinas (Randis) dimana sebagai bagian dari efisiensi anggaran belanja daerah.
Selain itu adanya perubahan sistem pemungutan retribusi sampah direncanakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki kualitas pelayanan kebersihan di Kota Metro.
Melalui serangkaian kebijakan ini, Pemkot Metro berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari bencana sekaligus tata kelola pemerintahan yang lebih ramping dan mandiri secara finansial.|(Rio).