LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, Senin (27/4/2026).
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan selama satu tahun anggaran.
LKPJ Jadi Bentuk Pertanggungjawaban Moral dan Politik
Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada DPRD serta masyarakat Lampung.
“Penyampaian laporan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintahan daerah kepada DPRD dan seluruh masyarakat Lampung,” ujarnya.
Fokus Pembangunan: Infrastruktur, Ekonomi, dan SDM
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan berbagai program strategis dengan fokus pada:
- Peningkatan pelayanan publik
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Penguatan ekonomi daerah
- Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia.
“Kami meyakini pembangunan SDM merupakan kunci utama kemajuan daerah. Karena itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas,” jelas Jihan.
Dorong Ekonomi Inklusif dan UMKM
Selain itu, Pemprov Lampung juga mengembangkan ekonomi inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.
Upaya ini juga mencakup ketahanan pangan serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Tantangan Pemerataan dan Kualitas Layanan
Meski berbagai capaian telah diraih, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Oleh karena itu, kebijakan ke depan akan terus diarahkan untuk perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi DPRD.
Sinergi Pemda dan DPRD Jadi Kunci
Dalam kesempatan tersebut, Jihan Nurlela menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas kebijakan dan pengawasan pembangunan.
“Kami memandang DPRD sebagai mitra strategis dalam memastikan arah pembangunan berada pada jalur yang benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mewujudkan Lampung Maju menuju visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintahan
Melalui penyampaian LKPJ Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.