BANDAR LAMPUNG – Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026), guna mempercepat transformasi digital pelayanan publik melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung hingga kini masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi penopang ekonomi bagi sekitar enam sampai tujuh juta masyarakat Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan total perputaran uang sepanjang 2025 menyentuh Rp528 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan masih berada di kisaran Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun, atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
Mirza menilai salah satu penyebab belum optimalnya PAD adalah masih lemahnya digitalisasi transaksi daerah yang membuka peluang kebocoran pendapatan.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung yang pada 2024 mencatat sekitar 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, namun realisasi penerimaan pajak masih di bawah Rp700 miliar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dan transaksi digital, mulai dari pembayaran pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pengaduan masyarakat.
“Digitalisasi bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mempercepat pelayanan publik dan memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti masih panjangnya rantai birokrasi yang menyebabkan laporan masyarakat ke organisasi perangkat daerah (OPD) sering membutuhkan waktu lama untuk ditindaklanjuti.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun integritas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Jihan Nurlela menyampaikan bahwa HLM TP2DD menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital di Lampung.
“Hari ini kita berdiskusi bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, bersih, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jihan.
Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti kebiasaan masyarakat menggunakan transaksi tunai hingga keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital di sejumlah daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, perwakilan Bank Indonesia, Bank Lampung, Kanwil DJPb Lampung, serta jajaran OPD dan instansi terkait lainnya.